Ternate, 26/7 (Antara Maluku) - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah instansi di daerah tersebut untuk membahas target layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).
Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol Richard M Nainggolan di Ternate, Rabu, mengatakan, rapat bertema Optimalisasi Peran Stakeholder Dalam Upaya Mendukung Rehabilitasi Narkoba itu membahas persoalan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba di daerah itu.
Menurut dia, kendala yang dihadapi antara lain minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor guna mendapatkan layanan rehabilitasi yang disiapkan pemerintah (BNN).
Ia mengungkapkan, BNNP Malut pada tahun ini mendapat kuota rehabilitasi penyalahguna narkoba sebanyak 220 orang, namun sampai bulan Juli ini hanya 29 pengguna yang melapor.
Di sisi lain, persoalan tingginya angka penyalahguna narkoba juga menuntut peranan dari Kanwil Kementerian Agama, yang memiliki 500 penyuluh agama di seluruh kabupaten/kota dan bisa membantu BNNP dengan cara mensosialisasikan fasilitas bagi para penyalahguna yang ingin disembuhkan dari kecanduan.
"Anak sekolah yang ngelem rata rata takut dilaporkan ke BNNP baik oleh orang tua maupun pihak sekolah, padahal dengan bekerja sama dengan sekolah anak anak ini harus direhabilitasi dan bisa kembali pulih untuk melanjutkan sekolah," kata Richard Nainggolan, mengungkapkan salah satu masalah yang dibahas dalam rakor.
Sejumlah masukan disampaikan terutama upaya pencegahan melalui pendidikan, dan bekerja sama dengan sekolah terutama untuk menanggulangi siswa yang mengkonsumsi narkoba termasuk jenis lem.
Richard menambahkan, informasi mengenai bahaya narkoba belum sampai pada masyarakat paling bawah, hanya di kalangan tertentu.
"Karena itu diperlukan sinergitas kerja BNNP dan instansi terkait lain seperti Polda Maluku Utara, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Camat, Lurah hingga RT/RW," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Kepala BNNP Malut, Brigjen Pol Richard M Nainggolan di Ternate, Rabu, mengatakan, rapat bertema Optimalisasi Peran Stakeholder Dalam Upaya Mendukung Rehabilitasi Narkoba itu membahas persoalan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba di daerah itu.
Menurut dia, kendala yang dihadapi antara lain minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor guna mendapatkan layanan rehabilitasi yang disiapkan pemerintah (BNN).
Ia mengungkapkan, BNNP Malut pada tahun ini mendapat kuota rehabilitasi penyalahguna narkoba sebanyak 220 orang, namun sampai bulan Juli ini hanya 29 pengguna yang melapor.
Di sisi lain, persoalan tingginya angka penyalahguna narkoba juga menuntut peranan dari Kanwil Kementerian Agama, yang memiliki 500 penyuluh agama di seluruh kabupaten/kota dan bisa membantu BNNP dengan cara mensosialisasikan fasilitas bagi para penyalahguna yang ingin disembuhkan dari kecanduan.
"Anak sekolah yang ngelem rata rata takut dilaporkan ke BNNP baik oleh orang tua maupun pihak sekolah, padahal dengan bekerja sama dengan sekolah anak anak ini harus direhabilitasi dan bisa kembali pulih untuk melanjutkan sekolah," kata Richard Nainggolan, mengungkapkan salah satu masalah yang dibahas dalam rakor.
Sejumlah masukan disampaikan terutama upaya pencegahan melalui pendidikan, dan bekerja sama dengan sekolah terutama untuk menanggulangi siswa yang mengkonsumsi narkoba termasuk jenis lem.
Richard menambahkan, informasi mengenai bahaya narkoba belum sampai pada masyarakat paling bawah, hanya di kalangan tertentu.
"Karena itu diperlukan sinergitas kerja BNNP dan instansi terkait lain seperti Polda Maluku Utara, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Camat, Lurah hingga RT/RW," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017