Ambon, 27/7 (Antara Maluku) - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua dan Papua Barat, Cerah Bangun mengatakan pemerintah terus menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil dan transparan.
"Menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil dan transparan merupakan upaya mendorong investasi dan daya saing untuk peningkatan perekonomian Indonesia di masa mendatang," katanya, saat menggelar Cofee Morning, di Ambon, Kamis.
Acara bertema "Meningkatkan Peran Bea Cukai Dalam Melayani Stakeholder" itu dihadiri Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Maluku yang diwakili oleh Direktur Reskrimsus Kombes Pol Anton Sasono, Kajati Maluku Manumpak Pane.
Hadir pula Danlantamal IX Ambon Lakasamana TNI Nur Singgih Prihartono, Kakanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku Wansepta Nirwanda, Kakanwil Maluku Ditjen Perbendaharaan, Rektor Unpatti Prof Marthinus Johanes Sapteno, Assisten III Setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan Zulkifli Anwar.
Menurut Cerah Bangun, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil dan transparan adalah melalui penertiban impor berisiko tinggi.
Karena itu, Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan Indonesia (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, TNI, Kejaksaaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Lembaga tersebut sudah menggelar rapat koordinasi program penertiban impor berisiko tinggi dan kita saat ini mengimplementasikannya di daerah," katanya.
Ia mengatakan, penertiban impor berisiko tinggi merupakan salah satu dari serangkaian program penguatan reformasi yang telah dijalankan sejak Desamber 2016.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menegaskan bahwa upaya penertiban impor bersiko tinggi merupakan langkah nyata dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal diberantas.
"Penertiban ini merupakan salah satu upaya menjawab ekspetasi masyarakat guna menjadikan Bea Cukai sebagai institusi yang kredibel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik," katanya.
Menurut Heru, strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka pendek adalah menjalankan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan konerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga juga sinergi dengan asosiasi.
"Untuk jangka panjang, membangun sistem kepatuhan pengguna jasa melalui revatilisasi manajemen risiko operasional," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi internal dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan aparat penegak hukum.
Hal tersebut penting untuk perbaikan kepatuhan pengguna jasa, percepatan dan penyederhanaan perijinan impor, serta pemberantasan penyelundupan, pelanggaran kepabeanan dan praktik perdagangan ilegal lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil dan transparan merupakan upaya mendorong investasi dan daya saing untuk peningkatan perekonomian Indonesia di masa mendatang," katanya, saat menggelar Cofee Morning, di Ambon, Kamis.
Acara bertema "Meningkatkan Peran Bea Cukai Dalam Melayani Stakeholder" itu dihadiri Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, Kapolda Maluku yang diwakili oleh Direktur Reskrimsus Kombes Pol Anton Sasono, Kajati Maluku Manumpak Pane.
Hadir pula Danlantamal IX Ambon Lakasamana TNI Nur Singgih Prihartono, Kakanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku Wansepta Nirwanda, Kakanwil Maluku Ditjen Perbendaharaan, Rektor Unpatti Prof Marthinus Johanes Sapteno, Assisten III Setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan Zulkifli Anwar.
Menurut Cerah Bangun, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil dan transparan adalah melalui penertiban impor berisiko tinggi.
Karena itu, Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan Indonesia (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, TNI, Kejaksaaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Lembaga tersebut sudah menggelar rapat koordinasi program penertiban impor berisiko tinggi dan kita saat ini mengimplementasikannya di daerah," katanya.
Ia mengatakan, penertiban impor berisiko tinggi merupakan salah satu dari serangkaian program penguatan reformasi yang telah dijalankan sejak Desamber 2016.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menegaskan bahwa upaya penertiban impor bersiko tinggi merupakan langkah nyata dalam menjawab tantangan dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal diberantas.
"Penertiban ini merupakan salah satu upaya menjawab ekspetasi masyarakat guna menjadikan Bea Cukai sebagai institusi yang kredibel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik," katanya.
Menurut Heru, strategi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka pendek adalah menjalankan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan konerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga juga sinergi dengan asosiasi.
"Untuk jangka panjang, membangun sistem kepatuhan pengguna jasa melalui revatilisasi manajemen risiko operasional," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi internal dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan aparat penegak hukum.
Hal tersebut penting untuk perbaikan kepatuhan pengguna jasa, percepatan dan penyederhanaan perijinan impor, serta pemberantasan penyelundupan, pelanggaran kepabeanan dan praktik perdagangan ilegal lain.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017