Ambon, 23/8 (Antara Maluku) - Desk Pilkada DPW PKB Maluku menggelar penyampaian visi misi oleh para bakal calon (Balon) Gubernur maupun Wagub di Ambon pada 25 Agustus 2017.
"Para Balon Gubernur maupun Wagub diwajibkan menghadiri tahapan tersebut karena merupakan salah satu persyaratan untuk dipertimbangkan DPP PKB dalam memberikan rekomendasi," kata Ketua Desk Pilkada DPW PKB Maluku, Malaka Yaluhun, di Ambon, Rabu.
Tahapan penyampaian visi misi ini diagendakan setelah Desk Pilkada melaksanakan rapat pleno di Ambon pada Kamis (17/8) malam dan menetapkan sembilan Balon Gubernur dan empat Wagub.
Penetapan itu melalui SK Balon Gubernur maupun Wagub Maluku periode 2018-2023 No.038/Desk-Pilkada/A.1/VIII/2017.
Sembilan Balon Gubernur itu Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa, mantan anggota DPR - RI periode 1999-2014, Engelina Helena Pattiasina, Inspektur IV Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) Kejagung RI, Herman A. Koedoeboen, Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno, mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) periode 2007 - 2017 dan Bitzael Silvester Themar.
Selain itu, petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff, Komandan Korps Brimob, Irjen Pol. Murad Ismael, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun serta Dirjen Pembangunan Kawasan Pendesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Johozua Max Yoltuwu.
Sedangkan, Balon Wagub adalah mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) periode 2005 - 2015, Abdullah Vanath, Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun, Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Mozes Rudy Timisela serta anggota DPRD Maluku asal PKB, Habiba Pellu.
Para Balon Gubernur maupun Wagub Maluku ini sebelumnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas pada 12-14 Agustus 2017, menyusul pengembalian pada 5-11 Agustus 2017 dan pendaftaran dibuka pada 31 Juli hingga 4 Agustus 2017.
Malaka mengemukakan pihaknya telah menyampaikan kepada para Balon Gubernur maupun Wagub soal jadwal penyampaian visi misi bagi pimpinan DPW maupun DPC PKB se-Maluku.
Tahapan ini akan mengevaluasi keseriusan para Balon tentang baggaimana membangun Maluku ke depan.
"Kami akan mengevaluasi sejauh mana program para Balon melalui visi misi untuk membangun Maluku dengan hasilnya disampaikan ke DPP PKB yang menjadwalkan tes kepatutan dan kelayakan di Jakarta pada 13-18 September 2017," kata Malaka.
Sedangkan Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis mengapresiasi para Balon Gubernur maupun Wagub Maluku yang telah mengikuti seluruh tahapan penjaringan hingga selesai.
Ia memastikan para Balon yang mendaftar di PKB memiliki peluang sama untuk memperoleh rekomendasi yang merupakan kewenangan DPP, dengan mempertimbangkan hasil survei elektabilitas dan popularitas, pemaparan visi misi serta pertimbangan lainnya.
"Jadi jangan terpengaruh berkembang isu sepihak yang menyatakan bahwa mereka telah mengantongi rekomendasi PKB karena itu tidak benar," katanya.
Dia mengakui PKB yang menempatkan tiga kader di DPRD Maluku itu secara realitas politik harus berkoalisi dengan partai politik (Parpol) lain sehingga memenuhi persyaratan 15 persen dari 45 legislator Maluku.
"Dinamika politik itu wajar sehingga PKB harus berrkoalisi dengan Parpol pengusung yang sama-sama memiliki visi-misi serta peluang memenangkan pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku lebih besar, " tandas Basri.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Para Balon Gubernur maupun Wagub diwajibkan menghadiri tahapan tersebut karena merupakan salah satu persyaratan untuk dipertimbangkan DPP PKB dalam memberikan rekomendasi," kata Ketua Desk Pilkada DPW PKB Maluku, Malaka Yaluhun, di Ambon, Rabu.
Tahapan penyampaian visi misi ini diagendakan setelah Desk Pilkada melaksanakan rapat pleno di Ambon pada Kamis (17/8) malam dan menetapkan sembilan Balon Gubernur dan empat Wagub.
Penetapan itu melalui SK Balon Gubernur maupun Wagub Maluku periode 2018-2023 No.038/Desk-Pilkada/A.1/VIII/2017.
Sembilan Balon Gubernur itu Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa, mantan anggota DPR - RI periode 1999-2014, Engelina Helena Pattiasina, Inspektur IV Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) Kejagung RI, Herman A. Koedoeboen, Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno, mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) periode 2007 - 2017 dan Bitzael Silvester Themar.
Selain itu, petahana Gubernur Maluku, Said Assagaff, Komandan Korps Brimob, Irjen Pol. Murad Ismael, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun serta Dirjen Pembangunan Kawasan Pendesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Johozua Max Yoltuwu.
Sedangkan, Balon Wagub adalah mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) periode 2005 - 2015, Abdullah Vanath, Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun, Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Mozes Rudy Timisela serta anggota DPRD Maluku asal PKB, Habiba Pellu.
Para Balon Gubernur maupun Wagub Maluku ini sebelumnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki berkas pada 12-14 Agustus 2017, menyusul pengembalian pada 5-11 Agustus 2017 dan pendaftaran dibuka pada 31 Juli hingga 4 Agustus 2017.
Malaka mengemukakan pihaknya telah menyampaikan kepada para Balon Gubernur maupun Wagub soal jadwal penyampaian visi misi bagi pimpinan DPW maupun DPC PKB se-Maluku.
Tahapan ini akan mengevaluasi keseriusan para Balon tentang baggaimana membangun Maluku ke depan.
"Kami akan mengevaluasi sejauh mana program para Balon melalui visi misi untuk membangun Maluku dengan hasilnya disampaikan ke DPP PKB yang menjadwalkan tes kepatutan dan kelayakan di Jakarta pada 13-18 September 2017," kata Malaka.
Sedangkan Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis mengapresiasi para Balon Gubernur maupun Wagub Maluku yang telah mengikuti seluruh tahapan penjaringan hingga selesai.
Ia memastikan para Balon yang mendaftar di PKB memiliki peluang sama untuk memperoleh rekomendasi yang merupakan kewenangan DPP, dengan mempertimbangkan hasil survei elektabilitas dan popularitas, pemaparan visi misi serta pertimbangan lainnya.
"Jadi jangan terpengaruh berkembang isu sepihak yang menyatakan bahwa mereka telah mengantongi rekomendasi PKB karena itu tidak benar," katanya.
Dia mengakui PKB yang menempatkan tiga kader di DPRD Maluku itu secara realitas politik harus berkoalisi dengan partai politik (Parpol) lain sehingga memenuhi persyaratan 15 persen dari 45 legislator Maluku.
"Dinamika politik itu wajar sehingga PKB harus berrkoalisi dengan Parpol pengusung yang sama-sama memiliki visi-misi serta peluang memenangkan pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku lebih besar, " tandas Basri.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017