Ternate, 19/9 (Antara Maluku) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) meminta agar program segi tiga emas yang dicanangkan tiga pemerintah daerah terus berjalan, karena sangat berdampak dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
"Dengan program ini, petani yang mengelola potensi daerah kian meningkat, bahkan para petani misalnya, mulai dari pembibitan hingga pada panen merasa semuanya berjalan normal dan mudah karena apa yang mereka kerjakan tersebut ada campur tangan dari dinas teknis terkait," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Hasan Luhulima di Ternate, Selasa.
Akan tetapi, akhir-akhir ini program tersebut jalan di tempat, hingga bisa saja terkesan sangat politis, karena saat ini tidak ada lagi keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti program kerjasama tersebut, yang akibatnya berdampak pada masyarakat, yang kembali melakukan pola lama.
"Program sehebat apa pun sebetulnya membutuhkan keterlibatan dewan sebagai mitra pemerintah dan kerjasama segitiga emas ini harus melibatkan legislative untuk memback-up tapi nyatanya selama ini tidak ada," ujarnya.
Oleh karena itu, dalam setiap usulan KUA-PPAS 2918 dinas terkait harus masukan anggaran agar dibahas bersama eksekutif dengan legislative, karena program yang menyentuh langsung ke masyarakat ini dikawal sama-sama.
"Ironisnya, anggota DPRD Kota Ternate mengetahui setelah beberapa hari turun ke Kabupaten Halbar dan Kota Tidore," ujarnya.
Bahkan, adanya warga yang mengalami dampak dari segitiga emas disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Tidore dan Halbar tersebut.
Untuk itu, dia meminta anggota DPRD ketiga Kab/Kota ini akan membentuk Forum Parlemen untuk mengawal dan mensenergikan program ketiga pememerintah itu.
"Sebelum pembahasan KUA PPAS tahun 2018, kami akan melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti usulan pembentukan forum ini," katanya.
Program segitiga emas merupakan wujud dari upaya tiga daerah yakni Kota Ternate, Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi masyarakat, khususnya dengan meningkatkan nilai jual petani Halmahera Barat untuk dipasarkan ke Kota Ternate dan Tidore Kepulauan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Dengan program ini, petani yang mengelola potensi daerah kian meningkat, bahkan para petani misalnya, mulai dari pembibitan hingga pada panen merasa semuanya berjalan normal dan mudah karena apa yang mereka kerjakan tersebut ada campur tangan dari dinas teknis terkait," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Hasan Luhulima di Ternate, Selasa.
Akan tetapi, akhir-akhir ini program tersebut jalan di tempat, hingga bisa saja terkesan sangat politis, karena saat ini tidak ada lagi keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti program kerjasama tersebut, yang akibatnya berdampak pada masyarakat, yang kembali melakukan pola lama.
"Program sehebat apa pun sebetulnya membutuhkan keterlibatan dewan sebagai mitra pemerintah dan kerjasama segitiga emas ini harus melibatkan legislative untuk memback-up tapi nyatanya selama ini tidak ada," ujarnya.
Oleh karena itu, dalam setiap usulan KUA-PPAS 2918 dinas terkait harus masukan anggaran agar dibahas bersama eksekutif dengan legislative, karena program yang menyentuh langsung ke masyarakat ini dikawal sama-sama.
"Ironisnya, anggota DPRD Kota Ternate mengetahui setelah beberapa hari turun ke Kabupaten Halbar dan Kota Tidore," ujarnya.
Bahkan, adanya warga yang mengalami dampak dari segitiga emas disampaikan langsung oleh Anggota DPRD Kota Tidore dan Halbar tersebut.
Untuk itu, dia meminta anggota DPRD ketiga Kab/Kota ini akan membentuk Forum Parlemen untuk mengawal dan mensenergikan program ketiga pememerintah itu.
"Sebelum pembahasan KUA PPAS tahun 2018, kami akan melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti usulan pembentukan forum ini," katanya.
Program segitiga emas merupakan wujud dari upaya tiga daerah yakni Kota Ternate, Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi masyarakat, khususnya dengan meningkatkan nilai jual petani Halmahera Barat untuk dipasarkan ke Kota Ternate dan Tidore Kepulauan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017