Ambon, 9/10 (Antara Maluku) - Sebanyak 27 peserta program pendidikan singkat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) angkatan XXI tahun 2017 mengikuti studi strategis dalam negeri (SSDN) di Maluku, 9-12 Oktober 2017.
Para peserta pendidikan Lemhanas yang dipimpin Gubernur Lemhanas, Jendral TNI (Purn) Agus Widjojo, pada Senin, berkunjung ke Ambon dan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang dipimpin langsung Gubernur setempat, Said Assagaff.
Gubernur Lemhanas mengatakan, para peserta SSDN angkatan XXI sebanyak 81 orang dibagi dalam dalam tiga kelompok untuk melakukan studi di tiga provinsi yakni Maluku, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah.
"Setiap rombongan didampingi pejabat dan tenaga pengajar Lemhanas dan akan melaksanakan serangkaian kegiatan di masing-masing daerah hingga 12 Oktober. Khusus di Maluku terdiri dari 13 anggota TNI, dua orang Polri dan 12 orang dari lembaga lainnya," katanya.
Para peserta diharapkan dapat melakukan kunjungan ke beberapa instansi teknis terkait serta objek strategis daerah yang dianggap penting, sehingga diperoleh hasil yang komprehensif.
"Karena itu sangat diperlukan dukungan dan bantuan aparatur pemerintah di daerah maupun berbagai pihak terkait, sehingga para peserta dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi sebagai bagian dari tanggung jawab untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang," ujar Agus.
Sebagian tindak lanjut dari studi tersebut para peserta akan membahas dan mengkaji hasil SSDN di masing-masing daerah secara lebih mendalam selalui sebuah seminar dengan tema "Peran Pancasila Dalam Memperkokoh NKRI".
"Diharapkan setiap peserta studi dapat berperan aktif, terutama memberikan masukan dan kontribusi positif dan konstruktif dalam mencari solusi terbaik dalam memecahkan persoalan berbagai persoalan yang dihadapi serta langkah strategis untuk kemajuan daerah di masa mendatang," tandas Agus Widjojo.
SSDN merupakan salah satu program yang dirancang untuk memberikan kesepmatan kepada para peserta mempelajari, memahami dan mengkaji potensi serta berbagai masalah yang dihadapi daerah ditinjau dari berbagai aspek.
"Diharapkan para peserta dapat memperoleh gambaran tentang kondisi wilayah yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (hankam) khususnya dari sudut ketahanan nasional," ujarnya.
Rumusan Strategis
Gubernur Maluku, Said Assagaff, mengapresiasi ditunjukkan Maluku sebagai salah satu dari tiga daerah studi strategis dalam negeri dan berharap program tersebut dapat berdampak menghasilkan berbagai rumusan terkait upaya memajukan provinsi berkarakteristis kepulauan tersebut di masa mendatang.
"Secara geografis Maluku terdiri dari 1.340 buah pulau dan dibagi dalam 11 kabupaten/kota, di mana akses transportasi dan komunikasi merupakan sarana paling penting dan vital untuk menunjang kemajuan daerah, tetapi hingga saat ini masih sangat minim," katanya.
Program pembangunan di Maluku, kata Said, selama ini dilakukan melalui pendekatan gugus pulau, atau menyatukan beberapa pulau besar dan kecil ke dalam satu gugus berdasarkan karakteristik maupun potensi yang tersedia.
"Dalam berbagai pertemuan saya sering sombong bahwa tidak ada masyarakat Maluku yang lapar atau mati karena kelaparan, karena 93 persen dari luas wilayah Maluku adalah laut dan kaya akan berbagai potensi sumber perikanan bernilai ekonomis dan menjadi rebutan di pangsa pasar internasional," tegasnya.
Karena itu, tandas Gubernur Said, tidak ada salahnya jika pemerintah dan masyarakat Maluku meminta perlakuan yang wajar, terutama regulasi yang berpihak sekaligus memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah dan masyarakat di daerah ini untuk memanfaatkan potensi laut yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraannya.
"Kami butuh regulasi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki, seperti lumbung ikan nasional (LIN) yang hinga saat ini tidak kunjung disetujui sebagai payung hukum pengelolaan potensi SDA perikanan dan kelautan. Regulasi untuk Pulau Jawa dan Kalimantan tidak sama dengan Maluku," tegasnya.
Jika semua regulasi yang dikeluarkan dan memaksakan pembangunan Maluku disamakan dengan daerah lain di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, mata provinsi berjuluk "Seribu Pulau" akan tetap bertengger di posisi ke empat termiskin di Indonesia.
John N.S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Para peserta pendidikan Lemhanas yang dipimpin Gubernur Lemhanas, Jendral TNI (Purn) Agus Widjojo, pada Senin, berkunjung ke Ambon dan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang dipimpin langsung Gubernur setempat, Said Assagaff.
Gubernur Lemhanas mengatakan, para peserta SSDN angkatan XXI sebanyak 81 orang dibagi dalam dalam tiga kelompok untuk melakukan studi di tiga provinsi yakni Maluku, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah.
"Setiap rombongan didampingi pejabat dan tenaga pengajar Lemhanas dan akan melaksanakan serangkaian kegiatan di masing-masing daerah hingga 12 Oktober. Khusus di Maluku terdiri dari 13 anggota TNI, dua orang Polri dan 12 orang dari lembaga lainnya," katanya.
Para peserta diharapkan dapat melakukan kunjungan ke beberapa instansi teknis terkait serta objek strategis daerah yang dianggap penting, sehingga diperoleh hasil yang komprehensif.
"Karena itu sangat diperlukan dukungan dan bantuan aparatur pemerintah di daerah maupun berbagai pihak terkait, sehingga para peserta dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi sebagai bagian dari tanggung jawab untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan di masa mendatang," ujar Agus.
Sebagian tindak lanjut dari studi tersebut para peserta akan membahas dan mengkaji hasil SSDN di masing-masing daerah secara lebih mendalam selalui sebuah seminar dengan tema "Peran Pancasila Dalam Memperkokoh NKRI".
"Diharapkan setiap peserta studi dapat berperan aktif, terutama memberikan masukan dan kontribusi positif dan konstruktif dalam mencari solusi terbaik dalam memecahkan persoalan berbagai persoalan yang dihadapi serta langkah strategis untuk kemajuan daerah di masa mendatang," tandas Agus Widjojo.
SSDN merupakan salah satu program yang dirancang untuk memberikan kesepmatan kepada para peserta mempelajari, memahami dan mengkaji potensi serta berbagai masalah yang dihadapi daerah ditinjau dari berbagai aspek.
"Diharapkan para peserta dapat memperoleh gambaran tentang kondisi wilayah yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (hankam) khususnya dari sudut ketahanan nasional," ujarnya.
Rumusan Strategis
Gubernur Maluku, Said Assagaff, mengapresiasi ditunjukkan Maluku sebagai salah satu dari tiga daerah studi strategis dalam negeri dan berharap program tersebut dapat berdampak menghasilkan berbagai rumusan terkait upaya memajukan provinsi berkarakteristis kepulauan tersebut di masa mendatang.
"Secara geografis Maluku terdiri dari 1.340 buah pulau dan dibagi dalam 11 kabupaten/kota, di mana akses transportasi dan komunikasi merupakan sarana paling penting dan vital untuk menunjang kemajuan daerah, tetapi hingga saat ini masih sangat minim," katanya.
Program pembangunan di Maluku, kata Said, selama ini dilakukan melalui pendekatan gugus pulau, atau menyatukan beberapa pulau besar dan kecil ke dalam satu gugus berdasarkan karakteristik maupun potensi yang tersedia.
"Dalam berbagai pertemuan saya sering sombong bahwa tidak ada masyarakat Maluku yang lapar atau mati karena kelaparan, karena 93 persen dari luas wilayah Maluku adalah laut dan kaya akan berbagai potensi sumber perikanan bernilai ekonomis dan menjadi rebutan di pangsa pasar internasional," tegasnya.
Karena itu, tandas Gubernur Said, tidak ada salahnya jika pemerintah dan masyarakat Maluku meminta perlakuan yang wajar, terutama regulasi yang berpihak sekaligus memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah dan masyarakat di daerah ini untuk memanfaatkan potensi laut yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraannya.
"Kami butuh regulasi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki, seperti lumbung ikan nasional (LIN) yang hinga saat ini tidak kunjung disetujui sebagai payung hukum pengelolaan potensi SDA perikanan dan kelautan. Regulasi untuk Pulau Jawa dan Kalimantan tidak sama dengan Maluku," tegasnya.
Jika semua regulasi yang dikeluarkan dan memaksakan pembangunan Maluku disamakan dengan daerah lain di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, mata provinsi berjuluk "Seribu Pulau" akan tetap bertengger di posisi ke empat termiskin di Indonesia.
John N.S
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017