Ambon, 3/11 (Antara Maluku) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Soepandji menilai ada yang salah dalam pengelolaan kemajemukan masyarakat sehingga masih saja muncul konflik horizontal maupun vertikal.
"Dewasa ini sering terjadi dampak yang kurang baik dalam mengelola kemajemukan sehingga terjadi konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal," kata Gubernur Lemhanas dalam sambutan tertulis yang dibacakan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Yuhastihar pada pembukaan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Ambon, Senin.
Menurut Budi Susilo, konflik horizontal maupun vertikal dapat dihindari apabila tetap berpegang teguh kepada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam menangani konflik, kata dia, negara tidak melindungi minoritas maupun mayoritas, tetapi negara melindungi seluruh warga negara Indonesia.
"Dalam negara hukum, negara harus memposisikan sebagai pihak yang melindungi warga negara, bukan memproteksi suku atau etnis tertentu," ujarnya.
Karena itu, untuk dapat menjaga dan memelihara keragaman tersebut pandangan dalam konteks kebangsaan yakni satu dalam keberagaman dan beragam dalam kesatuan.
"Tingkatkan loyalitas terhadap negara, bukan mayoritas kelompok atau golongan tertentu demi mencapai satu tujuan yaitu NKRI yang maju, damai, adil, makmur dan sejahtera," kata Budi Susilo.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, katanya, diperlukan peran seluruh komponen masyarakat untuk membangun dan mewujudkan sistem negara yang demokratis, beretika, dan bermartabat.
"Kita tidak menginginkan proses demokrasi justru meletakkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang sebagai jati diri bangsa yang bercirikan semangat gotong royong, toleransi, hidup berdampingan secara damai tanpa mamandang dari kalangan suku dan agama apa pun juga," imbuhnya.
Untuk itu Lemhanas melaksanakan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan selama tujuh hari dan para peserta dibekali dengan materi yang terkait dengan empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, serta konsensus nasional yaitu, wawasan nusantara, ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional.
