Ambon (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong penyerapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih besar dan maksimal oleh rakyat di wilayah timur Indonesia termasuk Provinsi Maluku.
"Sekarang kita lagi dorong bagaimana terjadi serapan dana KUR yang lebih besar di Maluku," kata anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, di Ambon, Rabu malam.
Penjelasan Lamhot disampaikan dalam pertemuan Komisi VII DPR dengan Wagub Maluku Abdulah Vanath, Sekda Sadali Ie, serta Forkopimda Maluku, pimpinan TVRI dan RRI serta Perum LKBN ANTARA.
Rombongan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Lamhot Sinaga, Samuel Wattimena, dan Siti Mukaromah, bersama staf kementerian terkait mitra komisi melakukan kunjungan kerja reses komisi ke Provinsi Maluku, dan melaksanakan sejumlah agenda kegiatan, termasuk pertemuan dengan forkopimda setempat.
Menurut dia, pemerintah sejak Desember 2024 telah menyiapkan dana KUR Rp300 triliun, dan pertanyaannya dari dana tersebut jangan sampai serapannya minim untuk masyarakat di Maluku.
Karena dari tahun-tahun sebelumnya tingkat serapan dana KUR justru lebih banyak di Pulau Jawa hampir mencapai 70 persen dari alokasi yang disiapkan pemerintah.
Sementara daerah lain di luar itu di wilayah Indonesia timur termasuk Provinsi Maluku, serapan dana KUR masih kecil.
"Jangan sampai alokasi dana KUR Rp300 triliun yang telah disiapkan pemerintah, jangan sampai kecil tingkat penyerapannya," ujarnya.
Apalagi kemarin komisi sudah sepakat bahwa KUR dengan nilai Rp100 juta ke bawah tidak lagi menggunakan agunan, kecuali untuk yang Rp100 juta ke atas baru diperlukan jaminan.
Sehingga Komisi VII DPR mendorong terus agar bagaimana rakyat kecil termasuk di Maluku bisa dengan mudah mengakses KUR, agar perputaran uang di daerah ini bisa menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi lewat serapan dana KUR yang lebih besar.
Dia mengingatkan Kadis Koperasi dan UMKM untuk lebih memaksimalkan tingkat penyerapan dana KUR bagi rakyat di provinsi ini, karena jumlah penyalur KUR sekarang sudah mencapai 49 bank, dan tidak hanya Himbara seperti BRI, Mandiri, atau BTN tetapi ada juga bank swasta seperti BCA termasuk seluruh bank pembangunan daerah.
"Yang perlu dioptimalkan adalah bagaimana serapan KUR di sini kalau lebih besar nilainya, maka perputaran ekonomi kerakyatan akan menjadi bisa bertumbuh dan berkembang," katanya lagi.
Baca juga: Komisi VII DPR RI dorong pengembangan pariwisata di Maluku
