Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku menanamkan wawasan kebangsaan dengan memperkuat kurikulum berbasis nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan tinggi melalui kegiatan Akseptasi Rancangan Usulan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pendidikan Pancasila di kampus.
“Bung Karno pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang dapat menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan sekadar teori, tetapi sumber kekuatan pemersatu bangsa,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie di Ambon, Jumat.
Hal itu dikatakannya dalam rapat koordinasi Akseptasi Rancangan Usulan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Pendidikan Pancasila jenjang perguruan tinggi di Kota Ambon.
Menurut dia, kegiatan ini bukan sekadar forum teknis, namun menjadi bagian penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di ruang akademik, membentuk karakter mahasiswa, serta memperkuat fondasi ideologi generasi muda.
Ia menegaskan penyusunan CPMK ini harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Ketuhanan dan spiritualitas, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dalam kebinekaan, demokrasi yang partisipatif, serta keadilan sosial yang inklusif.
Ia mengatakan mahasiswa sebagai agen perubahan perlu dibekali tidak hanya dengan kecakapan teknis, tetapi juga kepekaan sosial, keberanian moral, dan loyalitas terhadap Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak.
“Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus menjadi role model dalam menciptakan harmoni dan memperkuat persatuan bangsa. Upaya BPIP bersama kampus adalah langkah nyata dalam memperkuat ideologi bangsa melalui jalur pendidikan,” ujarnya.
Sadali juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi CPMK berbasis Pancasila dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari proses pembentukan karakter mahasiswa.
“Saya mengajak kita semua untuk mendukung secara penuh upaya ini, menyukseskan implementasi CPMK berbasis Pancasila di seluruh Mata Kuliah yang relevan, dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari pembentukan karakter mahasiswa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai tonggak pembaruan sistem pembelajaran yang tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga mengokohkan semangat kebangsaan dan persatuan,” ujar Sadali.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Prof Yudian Wahyudi, Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof Amin Abdullah, Anggota Dewan Pakar BPIP Prof John Pieris, Staf Khusus BPIP Dr Johanes Haryatmoko, Forkopimda Provinsi Maluku, Rektor Unpatti, Rektor UIN Ambon, Rektor IAKN Ambon, serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
