Saumlaki, 18/10 (Antara Maluku) - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Venantius Batlayery menyatakan budi daya ikan lele tetap dilaksanakan karena dampaknya positif bagi masyarakat di daerah itu.
"Kendati ada usul untuk diganti dengan teripang ataupun ikan kerapu, program budi daya lele yang sedang berjalan tidak akan kami hentikan," katanya, di Saumlaki, Rabu.
Ia juga menyatakan pihaknya mau tutup buku untuk budi daya teripang, karena praktik dan penerapannya selama ini tidak ada yang berhasil atau membawa manfaat bagi masyarakat.
"Jadi saya tidak akan menganjurkan budi daya teripang untuk masyarakat karena akan sangat merugikan," kata Venantius.
Menurut dia, pengalaman sejak dirinya bertugas sebagai staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku belasan tahun lalu, uji coba budi daya di hampir seluruh daerah di provinsi ini tidak ada yang berhasil.
Salah satu solusi adalah penerapan metode "restocking" atau menghasilkan bibit teripang yang kemudian disebarkan ke laut dan akan dipanen hasilnya jika sudah cukup waktu.
Teripang tidak bisa dikurung karena bisa mati atau bisa berupaya keluar dari lokasi tambak.
"Di MTB, ada sejumlah pengusaha yang melaporkan kegagalan dalam budi daya teripang," katanya.
Sementara budi daya ikan kerapu, lanjutnya, hingga saat ini pihaknya masih terkendala fasilitas di Balai Benih Ikan (BBI) di desa Wowonda, kecamatan Tanimbar Selatan, yang belum direvitalisasi.
Ia menyatakan BBI itu sejak dibangun beberapa tahun lalu belum difungsikan, sehingga sejumlah fasilitas yang ada rusak berat.
Menurut Venantius, ikan kerapu membutuhkan perlakuan khusus, biaya besar, sarana dan prasarana yang lengkap, dan pengetahuan pelaku budi daya yang mumpuni. Sedikit saja salah dalam perlakuan, kerapu akan mati.
"Karena itu, tahun depan kami akan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana BBI, baru kemudian melaksanakan budi daya kerapu," katanya.
Venantius lebih jauh menyayangkan sejumlah pihak di MTB yang tidak hanya mengkritisi kebijakan namun menyerang pribadinya dengan ujaran yang tidak senonoh melalui media sosial (medsos).
"Memang, biasanya orang yang tak punya ilmu itu banyak berkoar. Saya ketawa saja dengan mereka punya petisi kemarin untuk menolak ikan lele itu. Ada oknum tertentu yang bisa saya proses hukum karena sudah menyerang terlalu jauh ke privasi saya," tandasnya.
Kebutuhan protein
Venantius menyatakan budi daya ikan lele merupakan program tepat untuk menjawab kebutuhan protein hewani masyarakat MTB, meskipun wilayah itu didominasi lautan dan kaya akan hasil laut.
Sejumlah alasan dia kemukakan, seperti semakin tingginya kebutuhan masyarakat namun terhalang mahalnya harga ikan di pasar. Faktor cuaca ekstrem pada waktu tertentu berpengaruh terhadap tangkapan nelayan sehingga mengakibatkan semakin tingginya harga ikan di pasar.
"Pada musim barat, antara Januari hingga Maret, dan musim timur (Mei-Juli), saya pastikan pegawai honor dan PNS golongan kecil di MTB tidak bisa lagi makan ikan karena harganya mencapai kisaran Rp50 ribu hingga ratusan ribu rupiah per tempat," kata Venantius.
Dalam kondisi itu, kata dia, Pemkab MTB tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, dan dengan berbagai pertimbangan dasar tersebut pihaknya terdorong untuk melakukan teknologi anjuran yang tepat dan mudah diterapkan oleh masyarakat.
Venantius menegaskan, upaya pengkajian dan penerapan pembenihan dan pembesaran ikan lele merupakan salah satu program unggulan Dinas Perikanan MTB pada tahun ini.
Program itu merupakan dukungan bagi tersedianya konsumsi ikan jangka panjang seperti diterapkan oleh sejumlah negara berkembang, termasuk sejumlah daerah di tanah air.
Budi daya ikan lele dinilai sangat mudah karena ikan tersebut termasuk hewan berdaya tahan hidup sangat tinggi dan bisa beradaptasi di air yang kualitasnya baik maupun buruk, serta proses pengelolaannya menggunakan teknologi yang bisa diperbaharui.
Sehubungan dengan itu, pihaknya telah mengintegrasikan program tersebut dengan Badan Pelatihan Perikanan Ambon untuk melakukan pelatihan bagi tiga puluh pembudidaya dari sejumlah desa di kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian dan Nirunmas sebagai calon penerima bantuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kendati ada usul untuk diganti dengan teripang ataupun ikan kerapu, program budi daya lele yang sedang berjalan tidak akan kami hentikan," katanya, di Saumlaki, Rabu.
Ia juga menyatakan pihaknya mau tutup buku untuk budi daya teripang, karena praktik dan penerapannya selama ini tidak ada yang berhasil atau membawa manfaat bagi masyarakat.
"Jadi saya tidak akan menganjurkan budi daya teripang untuk masyarakat karena akan sangat merugikan," kata Venantius.
Menurut dia, pengalaman sejak dirinya bertugas sebagai staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku belasan tahun lalu, uji coba budi daya di hampir seluruh daerah di provinsi ini tidak ada yang berhasil.
Salah satu solusi adalah penerapan metode "restocking" atau menghasilkan bibit teripang yang kemudian disebarkan ke laut dan akan dipanen hasilnya jika sudah cukup waktu.
Teripang tidak bisa dikurung karena bisa mati atau bisa berupaya keluar dari lokasi tambak.
"Di MTB, ada sejumlah pengusaha yang melaporkan kegagalan dalam budi daya teripang," katanya.
Sementara budi daya ikan kerapu, lanjutnya, hingga saat ini pihaknya masih terkendala fasilitas di Balai Benih Ikan (BBI) di desa Wowonda, kecamatan Tanimbar Selatan, yang belum direvitalisasi.
Ia menyatakan BBI itu sejak dibangun beberapa tahun lalu belum difungsikan, sehingga sejumlah fasilitas yang ada rusak berat.
Menurut Venantius, ikan kerapu membutuhkan perlakuan khusus, biaya besar, sarana dan prasarana yang lengkap, dan pengetahuan pelaku budi daya yang mumpuni. Sedikit saja salah dalam perlakuan, kerapu akan mati.
"Karena itu, tahun depan kami akan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana BBI, baru kemudian melaksanakan budi daya kerapu," katanya.
Venantius lebih jauh menyayangkan sejumlah pihak di MTB yang tidak hanya mengkritisi kebijakan namun menyerang pribadinya dengan ujaran yang tidak senonoh melalui media sosial (medsos).
"Memang, biasanya orang yang tak punya ilmu itu banyak berkoar. Saya ketawa saja dengan mereka punya petisi kemarin untuk menolak ikan lele itu. Ada oknum tertentu yang bisa saya proses hukum karena sudah menyerang terlalu jauh ke privasi saya," tandasnya.
Kebutuhan protein
Venantius menyatakan budi daya ikan lele merupakan program tepat untuk menjawab kebutuhan protein hewani masyarakat MTB, meskipun wilayah itu didominasi lautan dan kaya akan hasil laut.
Sejumlah alasan dia kemukakan, seperti semakin tingginya kebutuhan masyarakat namun terhalang mahalnya harga ikan di pasar. Faktor cuaca ekstrem pada waktu tertentu berpengaruh terhadap tangkapan nelayan sehingga mengakibatkan semakin tingginya harga ikan di pasar.
"Pada musim barat, antara Januari hingga Maret, dan musim timur (Mei-Juli), saya pastikan pegawai honor dan PNS golongan kecil di MTB tidak bisa lagi makan ikan karena harganya mencapai kisaran Rp50 ribu hingga ratusan ribu rupiah per tempat," kata Venantius.
Dalam kondisi itu, kata dia, Pemkab MTB tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, dan dengan berbagai pertimbangan dasar tersebut pihaknya terdorong untuk melakukan teknologi anjuran yang tepat dan mudah diterapkan oleh masyarakat.
Venantius menegaskan, upaya pengkajian dan penerapan pembenihan dan pembesaran ikan lele merupakan salah satu program unggulan Dinas Perikanan MTB pada tahun ini.
Program itu merupakan dukungan bagi tersedianya konsumsi ikan jangka panjang seperti diterapkan oleh sejumlah negara berkembang, termasuk sejumlah daerah di tanah air.
Budi daya ikan lele dinilai sangat mudah karena ikan tersebut termasuk hewan berdaya tahan hidup sangat tinggi dan bisa beradaptasi di air yang kualitasnya baik maupun buruk, serta proses pengelolaannya menggunakan teknologi yang bisa diperbaharui.
Sehubungan dengan itu, pihaknya telah mengintegrasikan program tersebut dengan Badan Pelatihan Perikanan Ambon untuk melakukan pelatihan bagi tiga puluh pembudidaya dari sejumlah desa di kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian dan Nirunmas sebagai calon penerima bantuan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017