Ternate, 20/10 (Antara Maluku) - Komisi III DPRD Maluku Utara (Malut) menilai dampak program tol laut di provinsi itu belum signifikan, terutama terhadap harga barang yang didatangkan dari provinsi lain.

"Harga barang di Malut, termasuk di lima daerah yang disinggahi kapal tol laut masih tetap mahal, padahal seharusnya menjadi lebih murah," kata anggota Komisi III DPRD Malut, Irfan Umasugi di Ternate, Jumat.

di Kabupaten Pulau Morotai, salah satu daerah di Malut yang disinggahi kapal tol laut, harga kebutuhan pokok seperti beras premium mencapai Rp14.000 per kg, gula pasir Rp15.000 per kg dan minyak goreng kemasang Rp16.000 per liter, sedangkan semen Rp83.000 per sak.

Menurut dia, belum terlihatnya dampak program tol laut terhadap harga barang di Malut, di antaranya karena para pengusaha lebih memilih mendatangkan barang dari luar Malut menggunakan kapal barang swasta, dibandingkan dengan menggunakan kapal tol laut.

Alasannya karena kalau menggunakan kapal barang swasta, waktu pengangkutan barang dari daerah asal ke Malut hanya sekitar satu minggu, sedangkan kalau menggunakan kapal tol laut membutuhkan waktu lebih dari dua minggu.

Selain itu, kata Irfan, kapal tol laut yang melayani Malut start dari Makassar, Sulawesi Selatan, sementara para pengusaha di Malut umumnya mendatangkan barang dari Surabaya, Jawa timur, begitu pula untuk tujuan pengiriman komoditas dari Malut, seperti komoditas perkebunan dan perikanan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat harus mengevaluasi ulang program tol laut di Malut, terutama penggunaan kapal tol laut yang harus diupayakan waktu tempuhnya dari daerah asal ke Malut minimal sama dengan kapal barang swasta.

"Tetapi tidak bisa pula dipungkiri bahwa adanya program tol laut di Malut, sedikit banyak mendukung penyediaan stok barang di Malut, terutama untuk barang hasil industri, seperti bahan bangunan berupa semen dan besi beton,"katanya menambahkan.

Pewarta: La Ode Aminuddin

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017