Ternate, 21/10 (Antara Maluku) - Bupati Halmahera Barat (Halbar), Danny Missy mewajibkan seluruh pejabat eselon II dan III untuk mengikuti tes urine, sebagai komitmen pemberantasan narkoba di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Danny di Ternate, Sabtu, mengatakan di level kepala dinas sampai perangkatnya wajib menjalani tes urine, karena untuk menduduki jabatan persyaratannya harus bebas narkoba.
Sehubungan dengan itu, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan BNN Provinsi Maluku Utara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, pada Jumat (20/10).
Selain itu, Pemkab Halbar akan memasukkan materi kurikulum pencegahan dan bahaya narkoba mulai dari tingkat PAUD hingga SMP dan sederajat.
"Kami membuat nota kesepahaman yang isinya memuat pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui tes urine dan pelaksanaan materi pelajaran pencegahan penyalahgunaan narkoba yang masuk dalam kurikulum sekolah mulai PAUD sampai SMP. Ini langkah penting dalam menindaklanjuti arahan presiden Jokowi kepada kepala daerah dalam memberantas narkoba di wilayah masing masing," kata Bupati.
Penandatanganan nota kesepahaman itu diikuti hampir seluruh perangkat SKPD.
"Dengan adanya MOU ini, akan dilakukan pembinaan sejak dini melalui kurikulum, guru akan dikirim ke BNN untuk pelatihan sementara modul akan diperbanyak Pemerintahan Kabupaten," tegas Bupati.
Sementara kepala BNNP Malut, Brigjen Richard Nainggolan ketika dihubungi menyatakan, MOU itu langkah Pemkab Halbar dalam melaksanakan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yang dimulai dari kurikulum pendidikan hingga pembuatan peraturan daerah.
"Pemkab akan mengeluarkan peraturan Bupati sementara BNNP Malut berkewajiban meningkatkan komptensi para guru termasuk penyiapan modul ataupun buku pelajaran, kata Kepala BNNP Malut.
Kepala BNN Provinsi Maluku Utara itu juga yakin Kabupaten Halmahera Barat akan mewujudkan generasi yang berkualitas jika konsisten menjalankan kurikulum pencegahan narkoba sejak usia dini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Bupati Danny di Ternate, Sabtu, mengatakan di level kepala dinas sampai perangkatnya wajib menjalani tes urine, karena untuk menduduki jabatan persyaratannya harus bebas narkoba.
Sehubungan dengan itu, sudah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan BNN Provinsi Maluku Utara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, pada Jumat (20/10).
Selain itu, Pemkab Halbar akan memasukkan materi kurikulum pencegahan dan bahaya narkoba mulai dari tingkat PAUD hingga SMP dan sederajat.
"Kami membuat nota kesepahaman yang isinya memuat pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui tes urine dan pelaksanaan materi pelajaran pencegahan penyalahgunaan narkoba yang masuk dalam kurikulum sekolah mulai PAUD sampai SMP. Ini langkah penting dalam menindaklanjuti arahan presiden Jokowi kepada kepala daerah dalam memberantas narkoba di wilayah masing masing," kata Bupati.
Penandatanganan nota kesepahaman itu diikuti hampir seluruh perangkat SKPD.
"Dengan adanya MOU ini, akan dilakukan pembinaan sejak dini melalui kurikulum, guru akan dikirim ke BNN untuk pelatihan sementara modul akan diperbanyak Pemerintahan Kabupaten," tegas Bupati.
Sementara kepala BNNP Malut, Brigjen Richard Nainggolan ketika dihubungi menyatakan, MOU itu langkah Pemkab Halbar dalam melaksanakan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yang dimulai dari kurikulum pendidikan hingga pembuatan peraturan daerah.
"Pemkab akan mengeluarkan peraturan Bupati sementara BNNP Malut berkewajiban meningkatkan komptensi para guru termasuk penyiapan modul ataupun buku pelajaran, kata Kepala BNNP Malut.
Kepala BNN Provinsi Maluku Utara itu juga yakin Kabupaten Halmahera Barat akan mewujudkan generasi yang berkualitas jika konsisten menjalankan kurikulum pencegahan narkoba sejak usia dini.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017