Ambon, 27/11 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Asagaff mengapresiasi program
Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) dari United States Agency For Internasional Development (USAID) yang dilakukan di tiga kabupaten dan kota di Maluku.
"Saya memberikan apresiasi kepada program USAID APIK karena langsung berhubungan dengan masyarakat, sekaligus membantu memberdayakan masyarakat melakukan pencegahan resiko bencana," katanya di Ambon, Senin.
Menurut gubernur, Maluku terdiri dari 1.342 pulau-pulau kecil merupakan wilayah rawan bencana terutama gempa bumi dan tanah longsor, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan resiko bencana sejak dini.
"Upaya pencegahan dilakukan USAID dengan program APIK selama ini sangat baik di tingkat masyarakat desa dan negeri yang memiliki tingkat resiko bencana yang cukup tinggi, melalui sosialisasi peningkatan kapasitas peran pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi iklim dan cuaca," katanya.
APIK, lanjutnya, juga telah membantu pemerintah daerah dalam merespon tantangan yang mempengaruhi mata pencaharian warga di wilayah pesisir maupun perbukitan akibat gempa.
"Kami sangat berasyukur kehadiran Program APIK USAID di Maluku dengan berbagai kegiatan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemampuan Pemda untuk mengelolah dampak dari perubahan iklim dan resiko bencana tersebut," tandasnya.
Dicontohkannya akhir Oktober 2017 terjadi bencana gempa bumi di beberapa kabupaten dan kota di Maluku, bencana alam ini cukup meresahkan masyarakat karena diikuti dengan informasi menyesatkan yang disebarkan oknum tidak bertanggung jawab yakni terjadinya tsunami.
"Dampak gempa bumi disertai informasi terjadinya tsunami sebagian masyarakat mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Hal ini menggambarkan masyarakat belum tangguh menghadapi bencana, kita berharap ke depan masyarakat lebih tangguh lagi menghadapi bencana," katanya.
Said menambahkan, Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana mengamanatkan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk selalu siaga bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang terjadi.
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara USaid dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota di Maluku, akan dijadikan kebutuhan dalam menyusun rencana aksi dalam rangka pertukaran informasi terhadap kajian risiko perubahan iklim di daerah ini.
"Saya berharap kehadiran program USAID ini di Maluku membuat masyarakat ke depan lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) dari United States Agency For Internasional Development (USAID) yang dilakukan di tiga kabupaten dan kota di Maluku.
"Saya memberikan apresiasi kepada program USAID APIK karena langsung berhubungan dengan masyarakat, sekaligus membantu memberdayakan masyarakat melakukan pencegahan resiko bencana," katanya di Ambon, Senin.
Menurut gubernur, Maluku terdiri dari 1.342 pulau-pulau kecil merupakan wilayah rawan bencana terutama gempa bumi dan tanah longsor, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan resiko bencana sejak dini.
"Upaya pencegahan dilakukan USAID dengan program APIK selama ini sangat baik di tingkat masyarakat desa dan negeri yang memiliki tingkat resiko bencana yang cukup tinggi, melalui sosialisasi peningkatan kapasitas peran pemangku kepentingan untuk memanfaatkan informasi iklim dan cuaca," katanya.
APIK, lanjutnya, juga telah membantu pemerintah daerah dalam merespon tantangan yang mempengaruhi mata pencaharian warga di wilayah pesisir maupun perbukitan akibat gempa.
"Kami sangat berasyukur kehadiran Program APIK USAID di Maluku dengan berbagai kegiatan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemampuan Pemda untuk mengelolah dampak dari perubahan iklim dan resiko bencana tersebut," tandasnya.
Dicontohkannya akhir Oktober 2017 terjadi bencana gempa bumi di beberapa kabupaten dan kota di Maluku, bencana alam ini cukup meresahkan masyarakat karena diikuti dengan informasi menyesatkan yang disebarkan oknum tidak bertanggung jawab yakni terjadinya tsunami.
"Dampak gempa bumi disertai informasi terjadinya tsunami sebagian masyarakat mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Hal ini menggambarkan masyarakat belum tangguh menghadapi bencana, kita berharap ke depan masyarakat lebih tangguh lagi menghadapi bencana," katanya.
Said menambahkan, Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana mengamanatkan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk selalu siaga bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang terjadi.
Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara USaid dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota di Maluku, akan dijadikan kebutuhan dalam menyusun rencana aksi dalam rangka pertukaran informasi terhadap kajian risiko perubahan iklim di daerah ini.
"Saya berharap kehadiran program USAID ini di Maluku membuat masyarakat ke depan lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017