Ambon, 3/12 (Antara Maluku) - Pesta demokrasi pemilihan langsung kepala daerah Maluku tahun 2018 tidak hanya sekedar memilih pasangan gubernur-wagub yang keluar sebagai pemenang, namun juga strategis bagi PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif dan pilpres 2019.
"Karena itu kami melihat pilgub 2018 penting bagi Maluku karena posisi PDI Perjuangan sebagai partai terbesar dengan dukungan suara rakyat yang banyak harus menjaga dukungan itu," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Minggu.
Sama halnya dengan menjaga dukungan untuk pileg 2019, dan pada saat yang sama kader partai juga harus bekerja untuk pemenangan pilpres.
"Jadi saya katakan siapa pun calon gubernur dan wagub Maluku nanti, DPP yang menentukan dan DPD tidak bisa mengintervensinya tetapi harapan kami adalah harus menang," ujar Lucky.
Menurut dia, dari aspek soliditas kerja, militansi dan konsolidasi PDI Perjuangan tinggi.
Meski dalam pelaksanaannya, ada segelintir kader dalam partai yang mengambil jalan berseberangan, bahkan sampai ada yang dikeluarkan dari partai atau dipecat sebagai kenggotaan atau pengurus partai dan itu kewenangan DPP berdasarkan evaluasi dari partai.
Kemudian karena agak berbeda antara pileg dengan pilgub atau bupati sebab yang yang dipilih banyak orang di pilpres, tetapi kalau pilih gububer-wagub, bupati atau wali kota dan wakilnya hanya satu atau dua pasangan berarti pilihan orang terbatas.
Belum lagi calon yang diajukan partai berkenan di hati masyarakat atau tidak.
"Kalau sampai tidak berkenan susah kita, sehingga satu yang kami inginkan pencalonan gubernur/wagub adalah mempercepat keluar rekomendasi supaya punya waktu untuk konsolidasi," tandasnya.
Bila terlalu dekat atau mepet waktunya juga akan menyulitkan karena masing-masing pasangan calon sekarang ini sudah punya jaringan yang bekerja di tingkat bawah dan mereka juga mendekati orang-orang PDI Perjuangan.
Yang selalu diwaspadai di situ, jangan sampai DPP lambat mengeluarkan rekomendasi lalu struktur di bawah sudah terbawa jauh sehingga agak sulit menariknya kembali.
Lucky Wattimury juga mengakui PDI Perjuangan tidak mengalami krisis kader karena kalah di beberapa pilkada sebelumnya.
"Sebenarnya tidak juga karena kader kita banyak tapi tidak berarti lalu orang musti menerobos masuk pada kebijakan-kebijakan publik yang srategis, mungkin waktunya belum tepat," kata dia.
Kalau sekarang ini misalnya kader-kader partai belum sampai pada tingkat pencalonan gubernur misalnya, bukan berarti partai tidak punya kader karena ada Edwin Huwae, Ever Kermite, Thobyhen Sahureka, Komarudin Watubun dan sebagainya.
"Tetapi momentum itu harus dilihat dengan baik jangan sampai kita memaksakan diri untuk maju, padahal kita tidak siap," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Karena itu kami melihat pilgub 2018 penting bagi Maluku karena posisi PDI Perjuangan sebagai partai terbesar dengan dukungan suara rakyat yang banyak harus menjaga dukungan itu," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Minggu.
Sama halnya dengan menjaga dukungan untuk pileg 2019, dan pada saat yang sama kader partai juga harus bekerja untuk pemenangan pilpres.
"Jadi saya katakan siapa pun calon gubernur dan wagub Maluku nanti, DPP yang menentukan dan DPD tidak bisa mengintervensinya tetapi harapan kami adalah harus menang," ujar Lucky.
Menurut dia, dari aspek soliditas kerja, militansi dan konsolidasi PDI Perjuangan tinggi.
Meski dalam pelaksanaannya, ada segelintir kader dalam partai yang mengambil jalan berseberangan, bahkan sampai ada yang dikeluarkan dari partai atau dipecat sebagai kenggotaan atau pengurus partai dan itu kewenangan DPP berdasarkan evaluasi dari partai.
Kemudian karena agak berbeda antara pileg dengan pilgub atau bupati sebab yang yang dipilih banyak orang di pilpres, tetapi kalau pilih gububer-wagub, bupati atau wali kota dan wakilnya hanya satu atau dua pasangan berarti pilihan orang terbatas.
Belum lagi calon yang diajukan partai berkenan di hati masyarakat atau tidak.
"Kalau sampai tidak berkenan susah kita, sehingga satu yang kami inginkan pencalonan gubernur/wagub adalah mempercepat keluar rekomendasi supaya punya waktu untuk konsolidasi," tandasnya.
Bila terlalu dekat atau mepet waktunya juga akan menyulitkan karena masing-masing pasangan calon sekarang ini sudah punya jaringan yang bekerja di tingkat bawah dan mereka juga mendekati orang-orang PDI Perjuangan.
Yang selalu diwaspadai di situ, jangan sampai DPP lambat mengeluarkan rekomendasi lalu struktur di bawah sudah terbawa jauh sehingga agak sulit menariknya kembali.
Lucky Wattimury juga mengakui PDI Perjuangan tidak mengalami krisis kader karena kalah di beberapa pilkada sebelumnya.
"Sebenarnya tidak juga karena kader kita banyak tapi tidak berarti lalu orang musti menerobos masuk pada kebijakan-kebijakan publik yang srategis, mungkin waktunya belum tepat," kata dia.
Kalau sekarang ini misalnya kader-kader partai belum sampai pada tingkat pencalonan gubernur misalnya, bukan berarti partai tidak punya kader karena ada Edwin Huwae, Ever Kermite, Thobyhen Sahureka, Komarudin Watubun dan sebagainya.
"Tetapi momentum itu harus dilihat dengan baik jangan sampai kita memaksakan diri untuk maju, padahal kita tidak siap," tegasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017