Tugas sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Ambon, Maluku bagi Enrico Rudolf Matitaputty bukanlah hal yang mudah, karena harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi bencana alam yang terjadi.
Magister Water Resources Development civil Indian Institute of Technology India itu merasa tugasnya melayani korban bencana alam merupakan hal yang mulia.
"Selain langsung berinteraksi dengan masyarakat, yang terpenting adalah mengetahui kesusahan para korban bencana alam," katanya di Ambon, Jumat.
Menurut dia, tugas sebagai kepala BPBD Ambon awalnya merupakan penugasan dari Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, tetapi setelah dijalani selama kurang lebih tiga tahun pekerjaan ini sangat menantang yang tidak ditemui di pekerjaan sebelumnya, serta tidak dapat dinilai dengan apa pun.
Pria kelahiran 30 November 1969 itu mengakui, kondisi geografis Kota Ambon 75% merupakan daerah perbukitan menjadi dilema bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait perlindungan dan keselamatan masyarakat.
Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat membangun di daerah berlereng dengan kemiringan lereng di atas 15- 20 persen, yang berpotensi mengancam keselamatan nyawa khususnya bencana tanah longsor.
Namun, Kkondisi geografis Ambon yang berbukit serta jumlah tenaga BPBD Ambon yang terbatas, tidak menjadi penghalang bagi pihaknya menangani bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun gempa bumi yang terjadi di kota Ambon.
Enrico mencontohkan penanganan bencana tanah longsor dan retak di kawasan Batu Gajah Kecamatan Sirimau yang terjadi tahun 2012 merupakan pengalaman bencana yang tidak dapat dilupakan, karena proses pengurusan yang cukup panjang hingga tahun 2015.
Selama tiga tahun 235 kepala keluarga (KK) Batu Gajah harus mengakrabkan diri tinggal di posko pengungsian bersama dengan pengungsi lainnya. Tetapi terhitung 7 september 2015 mereka menapaki hidup baru setelah direlokasi ke hunian baru di Negeri Halong.
Perumahan relokasi warga Batu Gajah diresmikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga dihadiri Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wali Kota Ambon, merupakan bantuan Kementerian Sosial, Kemenpera, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan Hibah tanah dari raja negeri Halong.
"Proses panjang tersebut terbayar setelah para pengungsi menempati lokasi tempat tinggal baru di Halong. Selama proses itu kita intens bertemu dengan masyarakat dari berbagai karakter, yang patut disyukuri adalah satu persepis masyarakat untuk dipindahkan ke lokasi yang baru membuat kami puas dalam menjalankan tugas," ujar mantan sekretaris Dinas PU kota Ambon itu.
Enrico juga sangat bersyukur dalam menjalani tugas mendapat dukungan penuh dari keluarga, isteri dan anak sangat mendukung pekerjaan kemanusiaan ini.
"Isteri dan anak saya mendukung penuh pekerjaan ini. Isteri saya kerap mendampingi turun ke lapangan saat bencana terjadi di malam hari bahkan hingga subuh," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Magister Water Resources Development civil Indian Institute of Technology India itu merasa tugasnya melayani korban bencana alam merupakan hal yang mulia.
"Selain langsung berinteraksi dengan masyarakat, yang terpenting adalah mengetahui kesusahan para korban bencana alam," katanya di Ambon, Jumat.
Menurut dia, tugas sebagai kepala BPBD Ambon awalnya merupakan penugasan dari Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, tetapi setelah dijalani selama kurang lebih tiga tahun pekerjaan ini sangat menantang yang tidak ditemui di pekerjaan sebelumnya, serta tidak dapat dinilai dengan apa pun.
Pria kelahiran 30 November 1969 itu mengakui, kondisi geografis Kota Ambon 75% merupakan daerah perbukitan menjadi dilema bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait perlindungan dan keselamatan masyarakat.
Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat membangun di daerah berlereng dengan kemiringan lereng di atas 15- 20 persen, yang berpotensi mengancam keselamatan nyawa khususnya bencana tanah longsor.
Namun, Kkondisi geografis Ambon yang berbukit serta jumlah tenaga BPBD Ambon yang terbatas, tidak menjadi penghalang bagi pihaknya menangani bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun gempa bumi yang terjadi di kota Ambon.
Enrico mencontohkan penanganan bencana tanah longsor dan retak di kawasan Batu Gajah Kecamatan Sirimau yang terjadi tahun 2012 merupakan pengalaman bencana yang tidak dapat dilupakan, karena proses pengurusan yang cukup panjang hingga tahun 2015.
Selama tiga tahun 235 kepala keluarga (KK) Batu Gajah harus mengakrabkan diri tinggal di posko pengungsian bersama dengan pengungsi lainnya. Tetapi terhitung 7 september 2015 mereka menapaki hidup baru setelah direlokasi ke hunian baru di Negeri Halong.
Perumahan relokasi warga Batu Gajah diresmikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga dihadiri Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wali Kota Ambon, merupakan bantuan Kementerian Sosial, Kemenpera, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan Hibah tanah dari raja negeri Halong.
"Proses panjang tersebut terbayar setelah para pengungsi menempati lokasi tempat tinggal baru di Halong. Selama proses itu kita intens bertemu dengan masyarakat dari berbagai karakter, yang patut disyukuri adalah satu persepis masyarakat untuk dipindahkan ke lokasi yang baru membuat kami puas dalam menjalankan tugas," ujar mantan sekretaris Dinas PU kota Ambon itu.
Enrico juga sangat bersyukur dalam menjalani tugas mendapat dukungan penuh dari keluarga, isteri dan anak sangat mendukung pekerjaan kemanusiaan ini.
"Isteri dan anak saya mendukung penuh pekerjaan ini. Isteri saya kerap mendampingi turun ke lapangan saat bencana terjadi di malam hari bahkan hingga subuh," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017