Ambon, 14/12 (Antara Maluku) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Bambang Hermanto mengatakan kebutuhan kredit modal kerja dan kredit investasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada September 2017 meningkat 7,57 persen (yoy), dari Rp2,65 triliun menjadi Rp2,85 triliun.
"Perkembangan ini meningkat signifikan dibandingkan posisi Agustus 2017 yang tercatat sebesar 5,47 persen (yoy)," kata Bambang, di Ambon, Kamis.
Usaha Kecil, kata dia, tercatat menjadi usaha yang menyerap kredit UMKM paling besar yakni Rp1,19 triliun atau sebesar 41,85 persen dari total kredit UMKM, sedangkan penyaluran kredit UMKM ke Usaha Mikro dan Usaha Menengah memiliki share masing-masing 29,85 persen dan 28,30 persen.
"NPL (Non Performing Loan) kredit UMKM pada September 2017 tercatat sebesar 3,48 persen, sama dengan bulan sebelumnya dan masih berada di bawah NPL kredit UMKM Nasional yang tercatat sebesar 4,36 persen," ungkapnya.
Sementara berdasarkan data yang dihimpun dari bank-bank pelaksana KUR, tercatat sampai dengan posisi Oktober 2017 sebanyak 32.917 debitur dan baki debet penyaluran KUR sebesar Rp507,10 miliar.
Sedangkan jumlah rekening KUR posisi Oktober 2017 tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 23.817 debitur dengan nominal baki debet penyaluran KUR posisi Desember 2016 sebesar Rp364,43 miliar, meningkat 39,15 persen (ytd) atau sebesar Rp142,67 miliar.
"Pertumbuhan KUR yang cukup signifikan tersebut diimbangi dengan kualitas kredit yang terjaga cukup baik dengan rasio NPL sebesar 1,89 persen dan dinilai lebih baik bila dibandingkan dengan NPL posisi bulan sebelumnya yaitu sebesar 2,42 persen.
Pertumbuhan KUR tersebut masih didominasi oleh jenis KUR Mikro-Kredit Modal Kerja sebesar Rp272,47 miliar atau sebesar 34,27 persen (ytd) dan KUR Ritel-KMK sebesar Rp103,19 miliar atau sebesar 7,45 persen (ytd).
Sedangkan, porsi penyaluran terbesar berdasarkan jenis KUR berada pada KUR Mikro sebesar Rp370,95 mi liar atau 73,15 persen dari total baki debet penyaluran KUR dan KUR Ritel sebesar Rp136,15 miliar atau sebesar 26,85 persen dari total baki debet penyaluran KUR.
"KUR Mikro diberikan dengan plafon maksimal Rp25 Juta sedangkan KUR Ritel diberikan dengan plafon Rp25 juta sampai dengan Rp500 juta. Pencapaian tersebut diharapkan dapat terus berlanjut guna pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku," harap Bambang.
Menurut dia, penggunaan KUR banyak dimanfaatkan oleh pengusaha mikro dan kecil untuk modal kerja usaha yang mencapai 74,08 persen dari total KUR dengan rincian KUR-Modal Kerja sebesar Rp375,66 miliar dan KUR Investasi sebesar Rp 98,49 miliar dan KUR Ritel-KI sebesar Rp32,96 miliar.
Sementara itu, pembiayaan Bank Syariah posisi September 2017 menunjukkan perkembangan positif, tumbuh sebesar 35,94 persen (yoy) atau senilai Rp36,35 miliar sehingga menjadi Rp137,505 miliar dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 0,90 persen.
"Pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan dengan posisi Agustus 2017 yang tercatat sebesar 37,49 persen (yoy)," ungkapnya.
Sedangkan kontribusi pembiayaan konsumtif masih mendominasi yakni 87,99 persen terhadap seluruh total pembiayaan. Hal yang sama juga terlihat dari penyaluran kredit di lembaga pembiayaan atau lembaga finance yang menunjukkan pertumbuhan positif, yakni meningkat 26,33 persen atau Rp109 miliar menjadi Rp522,92 miliar.
"Pertumbuhan pembiayaan ini meningkat signifikan dibandingkan dengan posisi Agustus 2017 yang tercatat meningkat sebesar 8,79 persen (yoy)," kata Bambang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Perkembangan ini meningkat signifikan dibandingkan posisi Agustus 2017 yang tercatat sebesar 5,47 persen (yoy)," kata Bambang, di Ambon, Kamis.
Usaha Kecil, kata dia, tercatat menjadi usaha yang menyerap kredit UMKM paling besar yakni Rp1,19 triliun atau sebesar 41,85 persen dari total kredit UMKM, sedangkan penyaluran kredit UMKM ke Usaha Mikro dan Usaha Menengah memiliki share masing-masing 29,85 persen dan 28,30 persen.
"NPL (Non Performing Loan) kredit UMKM pada September 2017 tercatat sebesar 3,48 persen, sama dengan bulan sebelumnya dan masih berada di bawah NPL kredit UMKM Nasional yang tercatat sebesar 4,36 persen," ungkapnya.
Sementara berdasarkan data yang dihimpun dari bank-bank pelaksana KUR, tercatat sampai dengan posisi Oktober 2017 sebanyak 32.917 debitur dan baki debet penyaluran KUR sebesar Rp507,10 miliar.
Sedangkan jumlah rekening KUR posisi Oktober 2017 tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang tercatat sebanyak 23.817 debitur dengan nominal baki debet penyaluran KUR posisi Desember 2016 sebesar Rp364,43 miliar, meningkat 39,15 persen (ytd) atau sebesar Rp142,67 miliar.
"Pertumbuhan KUR yang cukup signifikan tersebut diimbangi dengan kualitas kredit yang terjaga cukup baik dengan rasio NPL sebesar 1,89 persen dan dinilai lebih baik bila dibandingkan dengan NPL posisi bulan sebelumnya yaitu sebesar 2,42 persen.
Pertumbuhan KUR tersebut masih didominasi oleh jenis KUR Mikro-Kredit Modal Kerja sebesar Rp272,47 miliar atau sebesar 34,27 persen (ytd) dan KUR Ritel-KMK sebesar Rp103,19 miliar atau sebesar 7,45 persen (ytd).
Sedangkan, porsi penyaluran terbesar berdasarkan jenis KUR berada pada KUR Mikro sebesar Rp370,95 mi liar atau 73,15 persen dari total baki debet penyaluran KUR dan KUR Ritel sebesar Rp136,15 miliar atau sebesar 26,85 persen dari total baki debet penyaluran KUR.
"KUR Mikro diberikan dengan plafon maksimal Rp25 Juta sedangkan KUR Ritel diberikan dengan plafon Rp25 juta sampai dengan Rp500 juta. Pencapaian tersebut diharapkan dapat terus berlanjut guna pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku," harap Bambang.
Menurut dia, penggunaan KUR banyak dimanfaatkan oleh pengusaha mikro dan kecil untuk modal kerja usaha yang mencapai 74,08 persen dari total KUR dengan rincian KUR-Modal Kerja sebesar Rp375,66 miliar dan KUR Investasi sebesar Rp 98,49 miliar dan KUR Ritel-KI sebesar Rp32,96 miliar.
Sementara itu, pembiayaan Bank Syariah posisi September 2017 menunjukkan perkembangan positif, tumbuh sebesar 35,94 persen (yoy) atau senilai Rp36,35 miliar sehingga menjadi Rp137,505 miliar dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 0,90 persen.
"Pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan dengan posisi Agustus 2017 yang tercatat sebesar 37,49 persen (yoy)," ungkapnya.
Sedangkan kontribusi pembiayaan konsumtif masih mendominasi yakni 87,99 persen terhadap seluruh total pembiayaan. Hal yang sama juga terlihat dari penyaluran kredit di lembaga pembiayaan atau lembaga finance yang menunjukkan pertumbuhan positif, yakni meningkat 26,33 persen atau Rp109 miliar menjadi Rp522,92 miliar.
"Pertumbuhan pembiayaan ini meningkat signifikan dibandingkan dengan posisi Agustus 2017 yang tercatat meningkat sebesar 8,79 persen (yoy)," kata Bambang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017