Ternate, 4/1 (Antaranews Maluku) - Polda Maluku Utara (Malut) akan membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) anti politik uang guna melakukan pengawasan momentum pilkada 2018 hingga pemilu presiden yang berlangsung pada 2019 mendatang.
"Tentunya tim ini akan mengusut tuntas kasus politik uang selama pelaksanaan pilkada," kata Kapolda Malut Brigjen Pol Achmat Juri di Ternate, Kamis.
Menurut dia, pembentukan Satgas anti politik uang ini bukan saja di Malut tetapi sejumlah daerah di Indonesia, sehingga bisa melahirkan pilkada maupun pemilu legislatif serta pilpres yang demokratis dan damai.
Selain itu, kata Kapolda, tim ini nantinya merupakan gabungan berbagai institusi mulai dari Inspektorat Daerah, Propam dan pembentukannya hingga ke kabupaten/kota nanti.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dengan adanya pembentukan Satgas anti politik uang ini nantinya bisa meminimalisir terjadinya angka kecurangan dan tindak pidana pemilu, agar bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut menyebut, tiga kabupaten di Malut masuk zona rawan dalam pelaksanaan pilkada gubernur/wakil gubernur yang berlangsung tahun 2018 mendatang.
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin ketika dikonfirmasi mengatakan, Malut masuk dalam kategori rawan sedang, tetapi ada kabupaten yang masuk zona rawan itu tentunya akan menjadi perhatian Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan selama berlangsungnya pilkada Malut tahun 2018.
Menurut dia, tiga kabupaten masing-masing Kabupaten Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu akan menjadi perhatian, karena selama berlangsungnya pemilu legislatif maupun pilkada selalu bermasalah.
"Ketiga kabupaten ini memiliki luas wilayah dan pulau-pulau yang sebagian besar belum tersentuh komunikasi, sehingga menjadi perhatian ekstra dari Bawaslu," kata Muksin.
Untuk itu, Bawaslu Malut akan intensif turun ke daerah zona rawan itu untuk melakukan berbagai sosialisasi dan perkuat sistem pengawasan di daerah tersebut, agar tidak lagi terjadi kecurangan selama berlangsungnya pilkada Malut 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Tentunya tim ini akan mengusut tuntas kasus politik uang selama pelaksanaan pilkada," kata Kapolda Malut Brigjen Pol Achmat Juri di Ternate, Kamis.
Menurut dia, pembentukan Satgas anti politik uang ini bukan saja di Malut tetapi sejumlah daerah di Indonesia, sehingga bisa melahirkan pilkada maupun pemilu legislatif serta pilpres yang demokratis dan damai.
Selain itu, kata Kapolda, tim ini nantinya merupakan gabungan berbagai institusi mulai dari Inspektorat Daerah, Propam dan pembentukannya hingga ke kabupaten/kota nanti.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dengan adanya pembentukan Satgas anti politik uang ini nantinya bisa meminimalisir terjadinya angka kecurangan dan tindak pidana pemilu, agar bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut menyebut, tiga kabupaten di Malut masuk zona rawan dalam pelaksanaan pilkada gubernur/wakil gubernur yang berlangsung tahun 2018 mendatang.
Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin ketika dikonfirmasi mengatakan, Malut masuk dalam kategori rawan sedang, tetapi ada kabupaten yang masuk zona rawan itu tentunya akan menjadi perhatian Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan selama berlangsungnya pilkada Malut tahun 2018.
Menurut dia, tiga kabupaten masing-masing Kabupaten Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu akan menjadi perhatian, karena selama berlangsungnya pemilu legislatif maupun pilkada selalu bermasalah.
"Ketiga kabupaten ini memiliki luas wilayah dan pulau-pulau yang sebagian besar belum tersentuh komunikasi, sehingga menjadi perhatian ekstra dari Bawaslu," kata Muksin.
Untuk itu, Bawaslu Malut akan intensif turun ke daerah zona rawan itu untuk melakukan berbagai sosialisasi dan perkuat sistem pengawasan di daerah tersebut, agar tidak lagi terjadi kecurangan selama berlangsungnya pilkada Malut 2018.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018