Ternate, 6/1 (Antaranews Maluku) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), berharap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ternate intensif melakukan pengawasan terhadap para nelayan penerima bantuan dan belum terpenuhi kebutuhan jumlah armada.
"Harus ada dari pengawasan dari DKP bagi nelayan yang telah mendapat antuan berupa ketinting dan armada 3 gross ton (GT)," kata Anggota DPRD Kota Ternate, Mochdar Bailusy di Ternate, Sabtu.
Masih kurangnya dokumen teknis/dokumen pemancangan pada kegiatan pengemba ngan dermaga PPI Dufa-Dufa dan belum terpenuhinya kebutuhan jumlah armada ketinting dan armada 2 GT bagi nelayan yang ada di kecamatan pulau terluar.
Mochdar mengatakan, itu terjadi pada program dan kegiatan realisasi anggaran pada tahun 2016 itu sesuai dengan data yang dimiliki DPRD Kota Ternate ternyata masih ada sejumlah permasalahan yang terdapat pada urusan pilihan Kelautan dan Perikanan.
"Karena itu perlu adanya pengawasan yang maksimal terhadap nelayan penerima bantuan ketintig dan armada 3 GT agar bantuan tersebut betul-betul digunakan sesuai dengan peruntukannya," katanya.
Dia menyebut, setiap pekerjaan yang ada kaitan dengan pelaksanaan pembangunan dermaga laut harus mempunyai dokumen teknis/dokumen pemancangan berupa laporan kalender guna mengetahui berapa jumlah tiang pancang yang terpancang.
"Armada menjadi kebutuhan nelayan sehingga perlu ada penambahan armada ketinting dan armada 2 GT guna memenuhi kebutuhan nelayan di kecamatan terluar Pulau Ternate," ujarnya.
Dia menambahkan, warga Ternate sebagian besar merupakan masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga harus diberikan dukungan berupa penyediaan sarana kapal tangkap dan fasilitas lainnya guna meningkatkan pendapatan ekonominya.
Sementara itu, Kadis DKP Kota Ternate, Ruslan Bian menyatakan, pihaknya tetap melakukan pengawasan secara intensif bagi para nelayan penerima bantuan yang ada di wilayah Ternate.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Harus ada dari pengawasan dari DKP bagi nelayan yang telah mendapat antuan berupa ketinting dan armada 3 gross ton (GT)," kata Anggota DPRD Kota Ternate, Mochdar Bailusy di Ternate, Sabtu.
Masih kurangnya dokumen teknis/dokumen pemancangan pada kegiatan pengemba ngan dermaga PPI Dufa-Dufa dan belum terpenuhinya kebutuhan jumlah armada ketinting dan armada 2 GT bagi nelayan yang ada di kecamatan pulau terluar.
Mochdar mengatakan, itu terjadi pada program dan kegiatan realisasi anggaran pada tahun 2016 itu sesuai dengan data yang dimiliki DPRD Kota Ternate ternyata masih ada sejumlah permasalahan yang terdapat pada urusan pilihan Kelautan dan Perikanan.
"Karena itu perlu adanya pengawasan yang maksimal terhadap nelayan penerima bantuan ketintig dan armada 3 GT agar bantuan tersebut betul-betul digunakan sesuai dengan peruntukannya," katanya.
Dia menyebut, setiap pekerjaan yang ada kaitan dengan pelaksanaan pembangunan dermaga laut harus mempunyai dokumen teknis/dokumen pemancangan berupa laporan kalender guna mengetahui berapa jumlah tiang pancang yang terpancang.
"Armada menjadi kebutuhan nelayan sehingga perlu ada penambahan armada ketinting dan armada 2 GT guna memenuhi kebutuhan nelayan di kecamatan terluar Pulau Ternate," ujarnya.
Dia menambahkan, warga Ternate sebagian besar merupakan masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga harus diberikan dukungan berupa penyediaan sarana kapal tangkap dan fasilitas lainnya guna meningkatkan pendapatan ekonominya.
Sementara itu, Kadis DKP Kota Ternate, Ruslan Bian menyatakan, pihaknya tetap melakukan pengawasan secara intensif bagi para nelayan penerima bantuan yang ada di wilayah Ternate.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018