Ternate, 18/2 (Antaranews Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan melibatkan Panwaslu Ternate untuk memberikan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), di daerah ini mengenai netralitas ASN dalam pilkada.
"Pemkot akan menggelar sosialisasi mengenai netralitas ASN kepada seluruh jajaran ASN di daerah ini dan mengundang Panwaslu sebagai pematerinya, agar ke depan tidak ada lagi ASN yang diperiksa Panwaslu karena dianggap tidak netral," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ternate, Ali Yau di Ternate, Minggu.
Sebelumnya, ada belasan ASN di lingkup Pemkot Ternate yang diperiksa Panwaslu, sebanyak sepuluh ASN di antaranya dilaporkan ke Kemenpan-RB, karena menghadiri deklarasi pasangan cagub/cawagub Malut, Burhan Abdurahman/Ishak Jamaludin.
Menurut dia, sejak awal Pemkot Ternate melalui seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyampaikan kepada seluruh ASN setempat untuk bersikap netral dalam menghadapai Pilkada Malut 2018.
Bahkan Wali kota Ternate, Burhan Abdurahman sebelum mengambil cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada Malut 2018 terkait posisinya sebagai calon gubernur Malut, juga dalam berbagai kesempatan menyampaikan kepada seluruh ASN di daerah ini untuk bersikap netral dalam menghadapi pilkada.
Adanya ASN yang diperiksa Panwaslu karena dinilai tidak netral, kata Ali Yau, itu disebabkan ketidaktahuan ASN bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk ketidaknetralan, oleh karena itu melalui sosialisasi yang melibatkan Panwaslu, kasus seperti itu diharapkan tidak terjadi lagi.
Panwaslu diharapkan ketika melihat ASN berada di lokasi kegiatan politik, misalnya kampanye tidak serta merta menganggap ASN yang bersangkutan tidak netral, karena bisa jadi ASN itu secara kebutulan dalam perjalanan dari kantor ke rumah atau ke tempat tertentu.
Ia menambahkan, Pemkot Ternate ingin menjadikan daerah ini sebagai daerah percontohan untuk seluruh kabupaten/kota di Malut mengenai netralitas ASN dalam hal penyelenggaraan pilkada maupun pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Pemkot akan menggelar sosialisasi mengenai netralitas ASN kepada seluruh jajaran ASN di daerah ini dan mengundang Panwaslu sebagai pematerinya, agar ke depan tidak ada lagi ASN yang diperiksa Panwaslu karena dianggap tidak netral," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ternate, Ali Yau di Ternate, Minggu.
Sebelumnya, ada belasan ASN di lingkup Pemkot Ternate yang diperiksa Panwaslu, sebanyak sepuluh ASN di antaranya dilaporkan ke Kemenpan-RB, karena menghadiri deklarasi pasangan cagub/cawagub Malut, Burhan Abdurahman/Ishak Jamaludin.
Menurut dia, sejak awal Pemkot Ternate melalui seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyampaikan kepada seluruh ASN setempat untuk bersikap netral dalam menghadapai Pilkada Malut 2018.
Bahkan Wali kota Ternate, Burhan Abdurahman sebelum mengambil cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada Malut 2018 terkait posisinya sebagai calon gubernur Malut, juga dalam berbagai kesempatan menyampaikan kepada seluruh ASN di daerah ini untuk bersikap netral dalam menghadapi pilkada.
Adanya ASN yang diperiksa Panwaslu karena dinilai tidak netral, kata Ali Yau, itu disebabkan ketidaktahuan ASN bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk ketidaknetralan, oleh karena itu melalui sosialisasi yang melibatkan Panwaslu, kasus seperti itu diharapkan tidak terjadi lagi.
Panwaslu diharapkan ketika melihat ASN berada di lokasi kegiatan politik, misalnya kampanye tidak serta merta menganggap ASN yang bersangkutan tidak netral, karena bisa jadi ASN itu secara kebutulan dalam perjalanan dari kantor ke rumah atau ke tempat tertentu.
Ia menambahkan, Pemkot Ternate ingin menjadikan daerah ini sebagai daerah percontohan untuk seluruh kabupaten/kota di Malut mengenai netralitas ASN dalam hal penyelenggaraan pilkada maupun pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018