Ambon, 6/3 (Antaranews Maluku) - Komisi II DPRD Kota Ambon meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar ikut membantu Pemerintah Kota Ambon mengembangkan sektor pendidikan.
"Kami meminta kepedulian BUMN di Kota Ambon untuk membantu pengembangan pendidikan, terutama pengadaan komputer, mengingat sudah ada instruksi dari Pemerintah Pusat bahwa pada 2019 semua SMP harus melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), "kata anggota Komisi II DPRD Kota Ambon Jusuf Latumeten, di Ambon, Selasa.
Dia mengemukakan, permintaan tersebut sudah disampaikan saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Pimpinan Cabang PT.Telkom dan Telkomsel Cabang Ambon pada 5 Maret 2018 dipimpin Ketua Komisi II, Johnny Mainake.
Permohonan bantuan ini tetapi juga disampaikan kepada PT.Pertamina, PT.PLN dan BUMN lainnya termasuk BUMD yang sudah dikunjungi Komisi II DPRD Kota Ambon.
Jusuf memprihatinkan pada 2018 dari 57 SMP di Kota Ambon baru delapan SMP saja yang bisa melaksanakan UNBK karena kekurangan komputer.
"Sebenarnya bukan SMP saja, tetapi SMA/SMK . Hanya saja, sejak Januari 2016 pengelolaan SMK/SMA di Kota Ambon sudah dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Maluku," ujarnya.
Komisi II mengundang BUMN guna menyampaikan persoalan ini karena dalam dua pekan terakhir ini selama melakukan kunjungan ternyata ada sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan bantuan dari beberapa BUMN melalui dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).
Karena itu, Komisi II DPRD Kota Ambon merasa perlu melakukan kerja sama dengan BUMN maupun BUMD guna meminta bantuan pengadaan komputer untuk menyukseskan UNBK pada 2019.
"Kami juga akan mengagendakan menyampaikan terobosan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya untuk membuat proposal guna diusulkan ke pihak BUMN yang ada di Kota Ambon," tandas Jusuf.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Kami meminta kepedulian BUMN di Kota Ambon untuk membantu pengembangan pendidikan, terutama pengadaan komputer, mengingat sudah ada instruksi dari Pemerintah Pusat bahwa pada 2019 semua SMP harus melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), "kata anggota Komisi II DPRD Kota Ambon Jusuf Latumeten, di Ambon, Selasa.
Dia mengemukakan, permintaan tersebut sudah disampaikan saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Pimpinan Cabang PT.Telkom dan Telkomsel Cabang Ambon pada 5 Maret 2018 dipimpin Ketua Komisi II, Johnny Mainake.
Permohonan bantuan ini tetapi juga disampaikan kepada PT.Pertamina, PT.PLN dan BUMN lainnya termasuk BUMD yang sudah dikunjungi Komisi II DPRD Kota Ambon.
Jusuf memprihatinkan pada 2018 dari 57 SMP di Kota Ambon baru delapan SMP saja yang bisa melaksanakan UNBK karena kekurangan komputer.
"Sebenarnya bukan SMP saja, tetapi SMA/SMK . Hanya saja, sejak Januari 2016 pengelolaan SMK/SMA di Kota Ambon sudah dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Maluku," ujarnya.
Komisi II mengundang BUMN guna menyampaikan persoalan ini karena dalam dua pekan terakhir ini selama melakukan kunjungan ternyata ada sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan bantuan dari beberapa BUMN melalui dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).
Karena itu, Komisi II DPRD Kota Ambon merasa perlu melakukan kerja sama dengan BUMN maupun BUMD guna meminta bantuan pengadaan komputer untuk menyukseskan UNBK pada 2019.
"Kami juga akan mengagendakan menyampaikan terobosan ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya untuk membuat proposal guna diusulkan ke pihak BUMN yang ada di Kota Ambon," tandas Jusuf.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018