Ternate, 12/3 (Antaranews Maluku) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara (Malut) akan memperkuat integritas lintas sektor di kampung KB dalam rangka mempercepat terwujudnya kualitas hidup masyarakat.
"Salah satunya dengan menyiapkan rumah data di kampung KB agar dapat mencover seluruh kegiatan di wilayah kelurahan dan desa," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Putut Riyatno,M.Kes saat membuka Pra Rakerda di Ternate, Senin.
Putut mengatakan, rumah data ini akan menagani seluruh kegiatan di kelurahan dan desa mulai dari permasalahan penduduk, pendidikan, kesehatan, hukum hingga persoalan narkoba, agar cita-cita mewujudkan masyarakat berkualitas bisa tercapai khususnya di kawasan kampung KB.
Tujuan dari pencanangan kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa maupun kelurahan melalui program KKBPK serta pembagian sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Selain itu, kata Putut, Kampung KB akan menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan, dan bersinergis dengan sektor pembangunan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
"BKKBN merupakan salah satu lembaga yang mendapat mandat dalam mewujudkan agenda pembangunan Nawacita, terutama pada agenda kelima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui KKBPK yakni membangun masyarakat pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI,? katanya.
Putut mengajak agar semua pihak mensuskseskan program KKBPK melalui kampung KB secara berkualitas dan utuh dalam menjaga dan meningkatkan sinergitas antar sektor dalam mengintervensi program pembangunan pada satuan wilayah terendah guna mensejahterakan seluruh masyarakat bisa terwujud.
Rakerda KKBPK yang diikuti seluruh SKPD 10 kabupaten/kota di Malut mengambil tema penguatan integritas program lintas sektor di kampung KB guna terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Malut, Nofrijal ketika dihubungi sebelumnya mengakui, anggaran yang disiapkan senilai Rp1,8 triliun yang dialokaskan untuk kegiatan non fisik akan diarahkan untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung KB maupun pengelonaan dana BOKB untuk mendukung kerja-kerja petugas lapangan KB.
Sebab, kata Nofrijal, program Presiden Jokowi melalui nawacita meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung Indonesia dari pinggiran melalui kampung KB, dimana ada 7500 kampung KB di 540 kabupaten/kota telah terbentuk.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Salah satunya dengan menyiapkan rumah data di kampung KB agar dapat mencover seluruh kegiatan di wilayah kelurahan dan desa," kata Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Putut Riyatno,M.Kes saat membuka Pra Rakerda di Ternate, Senin.
Putut mengatakan, rumah data ini akan menagani seluruh kegiatan di kelurahan dan desa mulai dari permasalahan penduduk, pendidikan, kesehatan, hukum hingga persoalan narkoba, agar cita-cita mewujudkan masyarakat berkualitas bisa tercapai khususnya di kawasan kampung KB.
Tujuan dari pencanangan kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa maupun kelurahan melalui program KKBPK serta pembagian sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
Selain itu, kata Putut, Kampung KB akan menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan, dan bersinergis dengan sektor pembangunan lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
"BKKBN merupakan salah satu lembaga yang mendapat mandat dalam mewujudkan agenda pembangunan Nawacita, terutama pada agenda kelima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui KKBPK yakni membangun masyarakat pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI,? katanya.
Putut mengajak agar semua pihak mensuskseskan program KKBPK melalui kampung KB secara berkualitas dan utuh dalam menjaga dan meningkatkan sinergitas antar sektor dalam mengintervensi program pembangunan pada satuan wilayah terendah guna mensejahterakan seluruh masyarakat bisa terwujud.
Rakerda KKBPK yang diikuti seluruh SKPD 10 kabupaten/kota di Malut mengambil tema penguatan integritas program lintas sektor di kampung KB guna terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN Malut, Nofrijal ketika dihubungi sebelumnya mengakui, anggaran yang disiapkan senilai Rp1,8 triliun yang dialokaskan untuk kegiatan non fisik akan diarahkan untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung KB maupun pengelonaan dana BOKB untuk mendukung kerja-kerja petugas lapangan KB.
Sebab, kata Nofrijal, program Presiden Jokowi melalui nawacita meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung Indonesia dari pinggiran melalui kampung KB, dimana ada 7500 kampung KB di 540 kabupaten/kota telah terbentuk.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018