Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar rapat koordinasi daerah program pembangunan keluarga untuk mengintensifkan upaya percepatan penurunan stunting di daerah itu.
"Berdasarkan Hasil Studi Survei Gizi Indonesia Tahun 2022, angka prevalensi stunting di Provinsi Maluku tahun 2022 adalah 26,1 turun sebesar 2,6 dari hasil SSGI 2021 sebesar 28,7 persen," Kata Sekda Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa.
Sekda mengatakan untuk tahun 2023, pemerintah masih menunggu rilis hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
"Kita semua berharap agar prevalensi stunting 2023 bisa turun lagi, sehingga target nasional 14 persen dan target Provinsi 20 persen dapat kita capai di tahun 2024 ini,” ucapnya.
Ia mengatakan, semua yang dicapai ini berkat kolaborasi dan Kerjasama berbagai pihak, baik instansi vertikal, mitra, swasta, OPD, perguruan tinggi, tokoh agama, masyarakat, dan tidak terlepas adalah peran Duta Perangi Stunting (Duta Parenting) beserta seluruh jajarannya, yang selalu membuat terobosan-terobosan untuk percepatan-percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku.
Baca juga: BKKBN Maluku tingkatkan pengelolaan program Rumah DataKu sebagai pusat data
“Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, kepada para pihak terutama Duta Parenting atas kontribusi, bagi Pembangunan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Maluku dalam program penurunan prevalensi stunting," kata Sekda.
Pasalnya, pada 2024 adalah tahun terakhir untuk menilai keberhasilan program percepatan penurunan stunting sesuai arahan Presiden RI dalam menurunkan angka prevalensi stunting yakni target nasional 14 persen, dan target Provinsi Maluku 20 persen.
“Untuk itu saya mengajak kita semua, agar proses percepatan penurunan stunting di seluruh tingkatan kabupaten kota, dapat dimaksimalkan," katanya.
Sadali menegaskan berbagai penanganan permasalahan stunting harus ditangani secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral.
“Kepada seluruh jajaran, tingkatkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antara OPD, instansi vertikal, TNI/Polri, swasta, mitra kerja, organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan lainnya serta perguruan tinggi, agar dapat meningkatkan strategi yang berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting,” ucapnya.
Baca juga: BKKBN intensifkan rancangan pembangunan kependudukan di Seram Bagian Barat
Dirinya berharap program Bangga Kencana dapat lebih digencarkan untuk menjangkau generasi muda sampai ke pelosok desa.
“Kita ingin membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin serta harmonis dalam kehidupan bermasyarakat," ucapnya.
Di tempat yang sama Sekretaris Utama BKKBN RI Drs Tavip Agus Rayanto mengatakan hal yang lebih penting dan utama saat ini adalah sinkronisasi program-program khususnya terkait Bangga Kencana dan Penurunan Stunting secara teknis, yang usai rakorda masih bisa dilaksanakan.
“Sumberdaya manusia di Provinsi Maluku luar biasa dan apa yang dilakukan selama ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dan Stakeholder sangat luar biasa, atas nama BKKBN, kami memberikan apresiasi dan terima kasih” ungkap Sekretaris Utama BKKBN RI.
Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, TP-PKK Provinsi Maluku, pimpinan perguruan tinggi dan Instansi vertikal, para ketua organisasi wanita/LSM, dan berbagai pihak lainnya.
Baca juga: BKKBN Maluku intensifkan percepatan penurunan stunting di Tanimbar
Pemprov Maluku dan BKKBN intensifkan upaya percepatan penurunan stunting
Rabu, 28 Februari 2024 6:27 WIB
Pemprov Maluku bersama pemerintah kabupaten kota dan BKKBN menandatangani perjanjian kerja sama upaya penurunan stunting di Maluku (ANTARA/DedyAzis)
