Ternate, 27/3 (Antaranews Maluku) - Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara (Malut), Hendrata Thes meminta seluruh kepala desa (kades) di daerah itu untuk terbuka mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat.
"Sebaiknya seluruh kades transparan soal pengelolaan ADD, jika tidak akan terjadi protes yang berujung mengganggu pelayanan masyarakat di desa," kata Hendrata Thes saat kunjungan kerja di sejumlah desa di Kepsul, Senin.
Bupati juga menekankan pada kepala desa agar melibatkan semua unsur terkait dalam mengelola ADD dan DD.
"Semua unsur terlibat dalam mengawal Dana Desa (DD) yakni masyarakat, Babinkamtibnas, Babinsa, sehingga anggaran yang dikelola oleh desa bisa bermanfaat dan dapat mensejajahterakan rakyat," ujarnya.
Saat berada di Desa Kou, Mangoli Timur, bupati meminta kepada pemuda dan masyarakat desa itu agar membuka kantor desa yang beberapa waktu lalu dipaalang oleh mereka.
Dalam pertemuan itu, warga meminta agar Kades Kou, Basir Duwila dinonjobkan atau diberhentikan, jika tuntutan ini belum terpenuhi maka pemalangan di kantor desa tersebut terus dilakukan.
Bupati pun menyatakan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut, asalkan kantor desa hari ini dibuka, dan para pemuda menyanggupinya.
"Dalam waktu dekat, setelah saya kembali dari tugas, maka saya akan memanggil pihak BPMD dan instansi terkait untuk segera mungkin menyelesaikan masalah ini," katanya.
Bupati juga meminta Camat Mangoli Timur, Zulkarnain Lumbesi untuk segera mengadakan rapat desa atau musdes untuk pembahasan anggaran 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Sebaiknya seluruh kades transparan soal pengelolaan ADD, jika tidak akan terjadi protes yang berujung mengganggu pelayanan masyarakat di desa," kata Hendrata Thes saat kunjungan kerja di sejumlah desa di Kepsul, Senin.
Bupati juga menekankan pada kepala desa agar melibatkan semua unsur terkait dalam mengelola ADD dan DD.
"Semua unsur terlibat dalam mengawal Dana Desa (DD) yakni masyarakat, Babinkamtibnas, Babinsa, sehingga anggaran yang dikelola oleh desa bisa bermanfaat dan dapat mensejajahterakan rakyat," ujarnya.
Saat berada di Desa Kou, Mangoli Timur, bupati meminta kepada pemuda dan masyarakat desa itu agar membuka kantor desa yang beberapa waktu lalu dipaalang oleh mereka.
Dalam pertemuan itu, warga meminta agar Kades Kou, Basir Duwila dinonjobkan atau diberhentikan, jika tuntutan ini belum terpenuhi maka pemalangan di kantor desa tersebut terus dilakukan.
Bupati pun menyatakan akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut, asalkan kantor desa hari ini dibuka, dan para pemuda menyanggupinya.
"Dalam waktu dekat, setelah saya kembali dari tugas, maka saya akan memanggil pihak BPMD dan instansi terkait untuk segera mungkin menyelesaikan masalah ini," katanya.
Bupati juga meminta Camat Mangoli Timur, Zulkarnain Lumbesi untuk segera mengadakan rapat desa atau musdes untuk pembahasan anggaran 2018.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018