Ternate, 21/4 (Antaranews Maluku) - Sejumlah pemerhati menyatakan, Provinsi Maluku Utara (Malut), merupakan salah satu daerah yang masuk zona rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyusul tingginya kasus penganiayaan yang dilaporkan ke aparat penegak hukum setempat.
"Kasus asusila oknum guru SMP Nurul Hasan, kasus kekerasan mahasiswi Labuha dan ada orang tua yang secara tega mencabuli anak kandungnya merupakan kasus yang membuktikan kalau Malut masih rawan terjadi kekerasan bagi kaum perempuan,"kata Pemerhati Perempuan dan Anak Maluku Utara Rusmina H Hasan di Ternate, Sabtu.
Bahkan, ada pula kasus kekerasan terhadap perempuan ada beberapa kasus yang terjadi sekarang di Malut misalkan seorang perempuan berinisia FI (17 tahun) menjadi korban kekerasan ini harus dihentikan.
Menurut Rusmina, hal itu merupakan perbuatan yang sangat keji dimana posisi perempuan sangat dilecehkan dan terdiskriminasi.
"Jika kita sedikit megulas apa yang terjadi terhadap Fitri mengalami beberapa kekerasan dan dari hasil pemeriksaan luar dinyatakan bahwa korban terikat kedua tangganya di tengah hutan, ini harus menjadi refleksi bagi kita untuk kobarkan semangat kartini," katanya.
Untuk itu, dia meminta agar aparat kepolisian dapat memproses berbagai kasus yang dilakukan pelaku kekerasan terhadap perempuan.
Bahkan, pihaknya mendorong agar penggiat aktivis perempuan dan beberapa elemen masyarakat harus mendorong supaya pengesahan rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual segera dibahas di DPR.
"Sebab, pemerintah sudah menyatakan igin memperberat hukuman untuk belaku kekerasan seksual," kata mantan aktivis HMI tersebut.
Sehingga, pentingnya UU kekerasan seksual segera disahkan oleh pemerintah, lantaran, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami lonjatan yang mengkhawatirkan.
Bahkan, kata Rusmina, jika dilihat selama satu hari bila dirata-ratakan kasus kekerasan terhadap perempuan selama satu hari mencapai 45 kasus yang terjadi di Indonesia dan semua ini perlu ditekan lewat UU Kekerasan terhadap perempuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Kasus asusila oknum guru SMP Nurul Hasan, kasus kekerasan mahasiswi Labuha dan ada orang tua yang secara tega mencabuli anak kandungnya merupakan kasus yang membuktikan kalau Malut masih rawan terjadi kekerasan bagi kaum perempuan,"kata Pemerhati Perempuan dan Anak Maluku Utara Rusmina H Hasan di Ternate, Sabtu.
Bahkan, ada pula kasus kekerasan terhadap perempuan ada beberapa kasus yang terjadi sekarang di Malut misalkan seorang perempuan berinisia FI (17 tahun) menjadi korban kekerasan ini harus dihentikan.
Menurut Rusmina, hal itu merupakan perbuatan yang sangat keji dimana posisi perempuan sangat dilecehkan dan terdiskriminasi.
"Jika kita sedikit megulas apa yang terjadi terhadap Fitri mengalami beberapa kekerasan dan dari hasil pemeriksaan luar dinyatakan bahwa korban terikat kedua tangganya di tengah hutan, ini harus menjadi refleksi bagi kita untuk kobarkan semangat kartini," katanya.
Untuk itu, dia meminta agar aparat kepolisian dapat memproses berbagai kasus yang dilakukan pelaku kekerasan terhadap perempuan.
Bahkan, pihaknya mendorong agar penggiat aktivis perempuan dan beberapa elemen masyarakat harus mendorong supaya pengesahan rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual segera dibahas di DPR.
"Sebab, pemerintah sudah menyatakan igin memperberat hukuman untuk belaku kekerasan seksual," kata mantan aktivis HMI tersebut.
Sehingga, pentingnya UU kekerasan seksual segera disahkan oleh pemerintah, lantaran, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami lonjatan yang mengkhawatirkan.
Bahkan, kata Rusmina, jika dilihat selama satu hari bila dirata-ratakan kasus kekerasan terhadap perempuan selama satu hari mencapai 45 kasus yang terjadi di Indonesia dan semua ini perlu ditekan lewat UU Kekerasan terhadap perempuan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018