Ternate, 27/4 (Antaranews Maluku) - Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku Utara (Malut) mengimbau kepada lembaga atau instansi baik pemerintah atau swasta yang peduli pada UMKM untuk intensif menyosialisasikan penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Tentunya kami ingin kualitas dibanding kuantitas, dan kita harus ciptakan UMKM tangguh, bukan UMKM manja yang hanya mengandalkan bantuan," kata Kepala Perwakilan BI Malut, Dwi Tugas Waluyanto di Ternate, Jumat.
Ia juga menyatakan pihaknya telah mendorong sosialisasi KUR yang disubsidi oleh pemerintah bagi pelaku UMKM, apalagi masih ada pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman soal KUR.
"Kalau instansi terkait gencar melakukan sosialisasi KUR, maka pelaku usaha akan memahami pentingnya KUR, karena seringkali sosialisasi KUR yang dilakukan oleh beberapa pihak kontinyu," katanya
Bahkan, dalam sosialisasi banyak pihak, mereka hanya menekankan bahwa KUR boleh tanpa jaminan karena sudah dijamin pemerintah, padahal seharusnya tidak seperti itu, seharusnya mereka menyampaikan bahwa meskipun KUR dijamin oleh pemerintah namun kita harus mengelola keuangan dengan baik agar dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.
Dia mengungkapkan, dari sisi mikroprudential banking, KUR yang macet menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun kredit KUR dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin kredit.
Menurut Dwi, kalau kredit macet berupa KUR di Maluku Utara saat ini diatas ambang yang diperkenankan, yaitu lebih dari 5 persen, kendati demikian, secara nasional NPL KUR juga di atas 5 persen dan ini yang harus ke depan dievaluasi agar debitur KUR dapat mengelola keuangannya dengan baik agar kreditnya sehat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Tentunya kami ingin kualitas dibanding kuantitas, dan kita harus ciptakan UMKM tangguh, bukan UMKM manja yang hanya mengandalkan bantuan," kata Kepala Perwakilan BI Malut, Dwi Tugas Waluyanto di Ternate, Jumat.
Ia juga menyatakan pihaknya telah mendorong sosialisasi KUR yang disubsidi oleh pemerintah bagi pelaku UMKM, apalagi masih ada pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman soal KUR.
"Kalau instansi terkait gencar melakukan sosialisasi KUR, maka pelaku usaha akan memahami pentingnya KUR, karena seringkali sosialisasi KUR yang dilakukan oleh beberapa pihak kontinyu," katanya
Bahkan, dalam sosialisasi banyak pihak, mereka hanya menekankan bahwa KUR boleh tanpa jaminan karena sudah dijamin pemerintah, padahal seharusnya tidak seperti itu, seharusnya mereka menyampaikan bahwa meskipun KUR dijamin oleh pemerintah namun kita harus mengelola keuangan dengan baik agar dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.
Dia mengungkapkan, dari sisi mikroprudential banking, KUR yang macet menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meskipun kredit KUR dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin kredit.
Menurut Dwi, kalau kredit macet berupa KUR di Maluku Utara saat ini diatas ambang yang diperkenankan, yaitu lebih dari 5 persen, kendati demikian, secara nasional NPL KUR juga di atas 5 persen dan ini yang harus ke depan dievaluasi agar debitur KUR dapat mengelola keuangannya dengan baik agar kreditnya sehat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018