Ternate, 8/5 (Antaranews Maluku) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara melibatkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau di daerah itu dalam upaya mengawasi aktivitas pencurian ikan.

"DKP memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasi untuk mengawasi seluruh perairan Halmahera Tengah dari aktivitas pencurian ikan, oleh karena itu harus melibatkan peran masyarakat," kata Kepala DKP Halmahera Tengah, Taher ketika dihubungi dari Ternate, Selasa.

Perairan Halmahera Tengah disinyalir sering menjadi sasaran pencurian ikan yang dilakukan nelayan dari Filipina, karena perairan ini kaya dengan ikan, terutama jenis ikan cakalang dan ikan tuna.

Menurut dia, peran yang bisa dilakukan masyarakat pesisir dan pulau-pulau di Halmahera Tengah dalam upaya mengawasi aktivitas pencurian ikan adalah segera menginformasikan kepada DKP atau instasni terkait jika melihat adanya kapal ikan di wilayah mereka yang mencurigakan.

Para kepala desa di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau di daerah itu juga telah diimbau untuk tidak memberikan surat rekomendasi atau dokumen sejenisnya kepada kapal ikan dari luar yang ingin menampung ikan hasil tangkapan nelayan setempat, karena bisa jadi mereka itu merupakan bagian dari sindikat pencurian ikan.

Ia mengatakan, untuk memaksimalkan pengawasan perairan Halmahera Tengah dari aktivitas pencurian ikan, DKP telah mengusulkan ke Polda Malut untuk menempatkan personil Polairut di daerah itu.

TNI AL juga diharapkan untuk rutin melakukan patroli di perairan Halmahera Tengah, khususnya di kawasan di atas 12 mil karena kapal pencuri ikan biasanya beroperasi di kawasan itu.

Ia menambahakan, DKP Halmahera Tengah terus pula mendorong keterlibatan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modal pada sektor perikanan di daerah itu, terutama yang sekaligus membangun industri pengolahan ikan.

Pewarta: La Ode Aminuddin

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018