Ternate, 9/5 (Antaranews) - DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut) meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memperhatikan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh kecamatan.
Anggota DPRD Halmahera Selatan, Arsyad Sadik Sangadji ketika dihubungi dari Ternate, Rabu, mengatakan Puskesmas dan Polindes di sejumlah kecamatan di Halmahera Selatan masih ada yang belum memiliki tenaga dokter dan perawat.
Akibatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas dan Polindes yang belum memiliki tenaga dokter dan perawat itu tidak dapat dilakukan secara maksimal, bahkan tidak sedikit masyarakat setempat yang terpaksa hanya menggunakan pengobatan tradisional.
Ia memahami adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Halmahera Selatan, di antaranya ditandai dengan besarnya desifit anggaran dalam APBD, tetapi masalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus mendapat prioritas.
Apalagi Pemkab Halmahera Selatan sudah memprogramkan Halsel Sehat, jadi seharusnya segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan harus dapat dinikmati masyarakat.
Arsyad juga meminta kepada RSUD Labuha agar ketika menerima masyarakat yang datang berobat ke RSUD itu, khususnya dari kalangan tidak mampu dan membutuhkan pertolongan mendesak, harus dilayani tanpa melihat apakah dokumennya lengkap atau tidak.
Kasus penolakan RSUD Labuha terhadap anak gizi buruk yang datang berobat ke RSUD itu hanya karena surat keterangan domisili orang tuanya bermasalah, diharapkan tidak terjadi lagi karena apapun alasannya anak itu harus mendapat perawatan terlebih dahulu.
"Mengenai keterangan domisili orang tua anak tersebut yang bermasalah, itu bisa diselesaikan belakangan, apalagi yang bersangkutan jelas orang Halmahera Selatan, jadi jangan hanya karena hal teknis seperti itu anak gizi buruk dibiarkan tidak tertangani,"katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Anggota DPRD Halmahera Selatan, Arsyad Sadik Sangadji ketika dihubungi dari Ternate, Rabu, mengatakan Puskesmas dan Polindes di sejumlah kecamatan di Halmahera Selatan masih ada yang belum memiliki tenaga dokter dan perawat.
Akibatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas dan Polindes yang belum memiliki tenaga dokter dan perawat itu tidak dapat dilakukan secara maksimal, bahkan tidak sedikit masyarakat setempat yang terpaksa hanya menggunakan pengobatan tradisional.
Ia memahami adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Halmahera Selatan, di antaranya ditandai dengan besarnya desifit anggaran dalam APBD, tetapi masalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus mendapat prioritas.
Apalagi Pemkab Halmahera Selatan sudah memprogramkan Halsel Sehat, jadi seharusnya segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan harus dapat dinikmati masyarakat.
Arsyad juga meminta kepada RSUD Labuha agar ketika menerima masyarakat yang datang berobat ke RSUD itu, khususnya dari kalangan tidak mampu dan membutuhkan pertolongan mendesak, harus dilayani tanpa melihat apakah dokumennya lengkap atau tidak.
Kasus penolakan RSUD Labuha terhadap anak gizi buruk yang datang berobat ke RSUD itu hanya karena surat keterangan domisili orang tuanya bermasalah, diharapkan tidak terjadi lagi karena apapun alasannya anak itu harus mendapat perawatan terlebih dahulu.
"Mengenai keterangan domisili orang tua anak tersebut yang bermasalah, itu bisa diselesaikan belakangan, apalagi yang bersangkutan jelas orang Halmahera Selatan, jadi jangan hanya karena hal teknis seperti itu anak gizi buruk dibiarkan tidak tertangani,"katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018