Ambon, 15/5 (Antaranews Maluku) - Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menjadi strategi utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku untuk pengendalian penduduk pada 2018.
"Kebijakan kami adalah merajut Maluku melalui penggarapan KB di wilayah khusus, terutama dengan penggunaan MKJP sebagai flag carrier," kata Sekretaris BKKBN Provinsi Maluku Renta Rego, di Ambon, Senin.
MKJP merupakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, meliputi KB spiral (intrauterine - IUD) yang dipasang di dalam rahim, KB implan, vasektomi dan tubektomi.
Renta mengatakan kebijakan pengendalian penduduk 2018, meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, baik di sektor pemerintah maupun swasta yang menjangkau ke seluruh kelurahan dan desa.
Selain itu juga, meningkatkan peserta KB baru melalui program KB pasca persalinan, pasca keguguran dan Pasangan Usia Subur (PUS) potensial lainnya, serta meningkatkan Kesehatan Reproduksi (KR) dalam program KB.
"Bersamaan dengan itu akan ditingkatkan pembinaan peserta KB aktif melalui penggerakan mitra kerja," katanya.
Terkait penerapan kebijakan tersebut, kata Renta, strategi yang digalakan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP di wilayah khusus, seperti daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas), kepulauan, daerah aliran sungai, wilayah transmigrasi, dan wilayah kumuh miskin di perkotaan.
Tidak hanya itu, akses pelayanan KB minimal satu desa terdapat satu klinik KB dan jejaring penyediaan alat kontrasepsi akan lebih ditingkatkan, termasuk juga penguatan tenaga dan fasilitas pelayanan KB statis di klinik KB pemerintah dan swasta.
Sedangkan untuk peningkatan peserta KB, yang diutamakan adalah kesertaan KB pria, peserta KB baru bagi penerima manfaat Jaminan Persalinan (Jampersal) atau sumber jaminan pembiayaan lainnya, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta.
"Strategi lainnya adalah peningkatan pelayanan KB terhadap kelompok unmet need dan perluasan jejaring kemitraan," ujar Renta.
Ia menambahkan, khusus untuk penanganan KR, sosialisasi, promosi dan konseling kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak akan lebih ditingkatan, termasuk juga pencegahan infeksi menular seksual (IMS) HIV/AIDS, pelayanan IUD plus Papsmear/IVA, KAR dan penanggulangan infertilitas sekunder.
"Untuk pencegahan IMS, HIV dan AIDS bisa menggunakan kondom dual protection," kata Renta.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Kebijakan kami adalah merajut Maluku melalui penggarapan KB di wilayah khusus, terutama dengan penggunaan MKJP sebagai flag carrier," kata Sekretaris BKKBN Provinsi Maluku Renta Rego, di Ambon, Senin.
MKJP merupakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, meliputi KB spiral (intrauterine - IUD) yang dipasang di dalam rahim, KB implan, vasektomi dan tubektomi.
Renta mengatakan kebijakan pengendalian penduduk 2018, meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, baik di sektor pemerintah maupun swasta yang menjangkau ke seluruh kelurahan dan desa.
Selain itu juga, meningkatkan peserta KB baru melalui program KB pasca persalinan, pasca keguguran dan Pasangan Usia Subur (PUS) potensial lainnya, serta meningkatkan Kesehatan Reproduksi (KR) dalam program KB.
"Bersamaan dengan itu akan ditingkatkan pembinaan peserta KB aktif melalui penggerakan mitra kerja," katanya.
Terkait penerapan kebijakan tersebut, kata Renta, strategi yang digalakan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP di wilayah khusus, seperti daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas), kepulauan, daerah aliran sungai, wilayah transmigrasi, dan wilayah kumuh miskin di perkotaan.
Tidak hanya itu, akses pelayanan KB minimal satu desa terdapat satu klinik KB dan jejaring penyediaan alat kontrasepsi akan lebih ditingkatkan, termasuk juga penguatan tenaga dan fasilitas pelayanan KB statis di klinik KB pemerintah dan swasta.
Sedangkan untuk peningkatan peserta KB, yang diutamakan adalah kesertaan KB pria, peserta KB baru bagi penerima manfaat Jaminan Persalinan (Jampersal) atau sumber jaminan pembiayaan lainnya, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta.
"Strategi lainnya adalah peningkatan pelayanan KB terhadap kelompok unmet need dan perluasan jejaring kemitraan," ujar Renta.
Ia menambahkan, khusus untuk penanganan KR, sosialisasi, promosi dan konseling kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak akan lebih ditingkatan, termasuk juga pencegahan infeksi menular seksual (IMS) HIV/AIDS, pelayanan IUD plus Papsmear/IVA, KAR dan penanggulangan infertilitas sekunder.
"Untuk pencegahan IMS, HIV dan AIDS bisa menggunakan kondom dual protection," kata Renta.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018