Ternate, 24/5 (Antaranews Maluku) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017.
"Memang baru dua tahun pimpin Pulau Taliabu, tentunya memberi keberhasilan atas peningkatan opini disclaimer ke WDP, karena telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara," kata Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus usai penyerahan LHP di BPK Perwakilan Malut di Ternate, Kamis.
Menurut dia, dengan capaian ini, tentunya menjadi semangat baru bagi Pemkab Pulau Taliabu sehingga di tahun ke depan akan memperbaiki pengelolaan keuangan bersama DPRD agar bisa mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Malut.
Oleh karena itu, bimbingan tim auditor BPK Perwakilan Malut bisa bersinergi agar tata kelola keuangan bisa lebih baik, sehingga bisa terhindar dari masalah lainnya.
LHP tersebut memuat opini atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
Bupati mengatakan, opini merupakan pemyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian den gan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Sementara itu, Auditor Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa, dalam sambutan penyerahan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota TA 2017 di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya peningkatan opini.
Dari 10 pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 7 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 3 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Pulau Morotai.
Sedangkan pemerintah daerah dengan opini WDP yakni Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Memang baru dua tahun pimpin Pulau Taliabu, tentunya memberi keberhasilan atas peningkatan opini disclaimer ke WDP, karena telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara," kata Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus usai penyerahan LHP di BPK Perwakilan Malut di Ternate, Kamis.
Menurut dia, dengan capaian ini, tentunya menjadi semangat baru bagi Pemkab Pulau Taliabu sehingga di tahun ke depan akan memperbaiki pengelolaan keuangan bersama DPRD agar bisa mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Malut.
Oleh karena itu, bimbingan tim auditor BPK Perwakilan Malut bisa bersinergi agar tata kelola keuangan bisa lebih baik, sehingga bisa terhindar dari masalah lainnya.
LHP tersebut memuat opini atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
Bupati mengatakan, opini merupakan pemyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian den gan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Sementara itu, Auditor Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa, dalam sambutan penyerahan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota TA 2017 di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya peningkatan opini.
Dari 10 pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 7 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 3 Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Pulau Morotai.
Sedangkan pemerintah daerah dengan opini WDP yakni Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018