Ternate (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara (Malut) menggelar monitoring dan evaluasi (monev) percepatan penurunan stunting pada balita yang menjadi program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024.
Kepala Perwakilan BKKBN Malut, Renta Rega kepada ANTARA, Rabu, menyatakan bahwa output tagging (penandaan output) ini sangat bermanfaat untuk melakukan sinergitas intervensi spesifik dan sensitif agar tepat sasaran, yaitu intervensi pada rumah tangga yang berisiko tinggi mengalami stunting.
Selain itu, output tagging juga mendorong terjalinnya koordinasi yang lebih kuat antarlintas sektor dalam melaksanakan intervensi penurunan stunting khususnya di Provinsi Malut.
Baca juga: BKKBN siapkan tim ke kawasan 3T percepatan penurunan stunting, begini penjelasannya
"Upaya percepatan penurunan stunting perlu dikawal oleh seluruh lintas sektor agar pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen ," katanya.
Dia menyebut, salah satu cara untuk mengukur efektivitas Program Prioritas adalah melalui mekanisme output tagging pada lintas Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengidentifikasi output yang spesifik ditujukan pada program tematik sekaligus mengetahui besaran anggaran yang digunakan untuk membiayainya.
Sementara itu, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus menyatakan, komitmen bersama seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Tingkat Desa dengan menggandeng seluruh organisasi masyarakat, agama dan lintas sektor.
"Pemkab Taliabu dalam rangka percepatan penurunan stunting akan melibatkan seluruh OPD dan telah membentuk tim mulai dari tingkat Kabupaten hingga ke tingkat desa," kata Bupati Aliong Mus.
Baca juga: BKKBN Malut perkuat kemitraan dan komitmen instansi vertikal cegah stunting
