Ternate (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku Utara (Malut) menyiapkan tim melakukan upaya percepatan penurunan stunting atau balita kerdil guna mencapai target penurunan prevalensi sebesar 14 persen tahun 2024, terutama di kawasan Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
"Saat ini, tim telah diterjunkan ke kawasan 3T Malut seperti di Pulau Taliabu, guna melakukan program penurunan angka stunting dengan melibatkan tokoh- tokoh baik dari Institusi Pemerintah/Sipil maupun TNI melalui program bapak Asuh Anak Stunting," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Malut, Renta Rego di Ternate, Minggu.
Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) ini merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung keluarga berisiko stunting sampai ke tingkat Desa.
Baca juga: BKKBN Malut perkuat kemitraan dan komitmen instansi vertikal cegah stunting
Selain itu, berdasarkan Survey Studi Gizi Indonesia, Prevalensi Balita Stunted berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Malut tahun 2021, Kabupaten yang menyumbangkan Prevalensi Balita Stunted tertinggi di Provinsi Malut adalah Kabupaten Pulau Taliabu yaitu sebesar 35,2 persen.
Kabupaten Pulau Taliabu masuk kawasan 3T memiliki karakter wilayah Topografi yang berbeda antara wilayah perbukitan dan wilayah pesisir dan dari aspek topografi, pada prinsipnya, tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan wilayah ini, namun dari segi pengembangan sanitasi faktor kemiringan dan ketinggian dari permukaan laut sangat berpengaruh terhadap opsi teknologi yang akan dikembangkan dalam pengembangan infrastruktur sanitasi.
Kepala BKKBN mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Malut, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 16 persen dan mengalami penurunan sebesar 10% pada tahun 2021 dengan proyeksi Penduduk pada Tahun 2021 sebesar 58.744 jiwa, sehingga dari jumlah Keluarga sebesar 14.638 Kepala Keluarga, dengan Jumlah Keluarga sasaran sebanyak 10.582 Keluarga, kategori Keluarga berpotensi Resiko Stunting adalah sebesar 9.654 Keluarga, atau dapat dikatakan bahwa presentasi Keluarga berpotensi Resiko Stunting terhadap jumlah keluarga sasaran sebesar 92.13 persen.
Baca juga: Bupati Malra Ajak Seluruh Elemen Kampanyekan Germas dan Penanggulangan Stunting
Oleh karena itu, kata Renta, program bapak Asuh Anak Stunting ini diharapkan dapat menurunkan Resiko Balita Stunting di Kabupaten pulau Taliabu, dengan mengukuhkan 61 Bapak Asuh Anak Stunting mulai 10 orang dari DPRD dan Ketua Fraksi, 43 orang dari Pemerintah Daerah dan 8 orang Camat dengan total Anak Asuh sebanyak 290 Anak Asuh.
Sementara itu, Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus mengatakan, pengukuhan BAAS ini adalah wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka Upaya Percepatan penurunan Stunting di Pulau Taliabu sekaligus langkah aktif pemerintah Daerah mendukung Program Prioritas Nasional untuk menciptakan Generasi Emas Indonesia pada tahun 2030 mendatang dalam menghadapi Bonus Demografi di Indonesia.
Bupati menyebut, Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan Kabupaten terjauh dan terluar, dan juga merupakan Wilayah Prioritas bagi BKKBN Malut dalam melakukan Intervensi Program Bangga Kencana dan Program Prioritas Nasional Percepatan Penurunan Stunting karena prevalensi Stunting sangat tinggi di kabupaten ini.
Baca juga: BKKBN dan BPKP evaluasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Malut
