Ambon (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku melakukan intervensi program penurunan stunting dengan menyasar langsung keluarga di daerah melalui evaluasi pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting (KKPS) di 11 kabupaten/kota.
“Ketahanan keluarga adalah fondasi utama pencegahan stunting. Saya meminta seluruh pengelola program dan penyuluh di 11 kabupaten/kota tetap konsisten melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran, meskipun tantangan geografis Maluku cukup besar,” kata Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Mincie Ubro di Ambon, Rabu.
Hal itu dikatakannya dalam monitoring dan evaluasi (monev) secara daring guna memastikan efektivitas intervensi program penurunan stunting berjalan optimal hingga ke tingkat keluarga.
Kegiatan monev yang dilaksanakan melalui zoom meeting ini diikuti oleh pengelola program KKPS dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB) se-Maluku, serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB) yang bertugas di seluruh wilayah provinsi kepulauan tersebut.
Materi utama monev disampaikan Ketua Tim Kerja KKPS Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Siti Rohani yang memaparkan capaian indikator program KKPS di masing-masing daerah. Capaian tersebut meliputi program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK), serta program quick wins Kemendukbangga/BKKBN.
Menurut Siti, validitas dan akurasi data menjadi faktor krusial dalam perumusan kebijakan intervensi stunting.
“Evaluasi ini tidak hanya melihat angka capaian, tetapi juga mengidentifikasi kendala teknis di lapangan agar target Program Prioritas Nasional dan quick win dapat tercapai secara tepat sasaran,” katanya.
Para Penyuluh KB menyampaikan berbagai dinamika yang dihadapi di lapangan, termasuk pentingnya strategi edukasi bagi remaja sebagai upaya pencegahan stunting dari hulu. Edukasi tersebut dinilai penting untuk membangun kesiapan berkeluarga sekaligus meminimalkan risiko stunting sejak dini.
Sejumlah poin strategis menjadi hasil evaluasi, di antaranya optimalisasi peran Kelompok Kegiatan (Poktan) agar lebih aktif dalam pemantauan tumbuh kembang anak, peningkatan akurasi dan sinkronisasi data pelaporan manual dengan aplikasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui evaluasi ini, BKKBN Maluku berharap seluruh pengelola program memiliki pemahaman yang sama dan semangat baru dalam menjalankan Program KKPS, sehingga mampu mendorong terwujudnya sumber daya manusia Maluku yang unggul dan bebas stunting.
