Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan arah pembangunan pangan dan kesehatan, khususnya gizi Indonesia harus lebih komprehensif.
“Beberapa isu dan tantangan yang terjadi mengindikasikan perlunya intervensi dan tata kelola yang berkelanjutan untuk mentransformasi sistem pangan dan gizi di Indonesia. Arah pembangunan pangan dan kesehatan, khususnya gizi, ke depan harus lebih komprehensif,” katanya dalam Kick Off Pra-Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (Pra-WNPG) XII bertema Transformasi Sistem Pangan dan Gizi dalam Penguatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, Rachmat mengatakan pembangunan pangan dan kesehatan perlu responsif terhadap tantangan beban kesehatan yang dihadapi ke depan, seperti perubahan iklim, transisi demografi, konflik, dan perkembangan teknologi kesehatan.
Terlebih lagi, lanjutnya, pembangunan pangan dan gizi telah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Tercatat, 81 kabupaten/kota di Indonesia masih mengalami kerawanan pangan di tengah ancaman triple planetary crisis, berupa perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, polusi, serta degradasi lingkungan.
Indonesia juga sedang menghadapi Triple Burden of Malnutrition, dengan merujuk data Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang menunjukkan persentase anak di kondisi stunting 19,8 persen, underweight 16,8 persen, wasting 7,4 persen, dan overweight 3,4 persen, serta tingginya defisiensi zat gizi mikro.
Selain itu, ia mengatakan satu dari dua anak usia sekolah dan dua dari tiga perempuan usia subur mengalami defisiensi zat gizi mikro.
Melalui forum Pra-WNPG XII yang diselenggarakan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), diharapkan dapat menjawab permasalahan pangan dan gizi, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam transformasi sistem pangan dan gizi yang inklusif dan berkelanjutan. Para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam forum tersebut mencakup perguruan tinggi, organisasi profesi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
“Kita memiliki waktu sekitar lima tahun lagi menuju 2030 untuk menyelesaikan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tahun 2041, kita berharap keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah),” kata Rachmat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengapresiasi kontribusi para pakar dan akademisi dalam forum tersebut, serta menyambut baik rekomendasi yang akan memperkuat kebijakan pangan dan gizi nan berkelanjutan.
Forum itu ditindaklanjuti diskusi antara Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Profesor Eriyatno, Ketua AIPG AIPI (Akademi Ilmu Pangan dan Gizi, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) Profesor Aman Wiratakusumah, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) sekaligus Profesor Rina Agustina, Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia di Institut Pertanian Bogor (FEMA IPB) Profesor Hardinsyah, serta Asisten Deputi Bidang Stabilisasi Harga Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan M. Siradj Parwito. Diskusi tersebut menyoroti strategi transformasi sistem pangan dan gizi, terkait ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, serta kelembagaan dan tata kelola.
Forum yang menjadi langkah awal menuju puncak WNPG XII itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi WNPG XII.
Tim yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, pakar, mitra pembangunan, dan organisasi profesi ini diharapkan oleh Bappenas dapat menghasilkan rekomendasi solutif berbasis evidence-based terhadap isu strategis serta pembaruan rekomendasi, konsep, dan metodologi indikator pembangunan pangan dan gizi yang lebih akurat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PPN: Arah pembangunan pangan dan kesehatan harus komprehensif
