Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku mengingatkan Komisi Pemilihan Umum provinsi untuk tetap menjaga kenetralan dan tidak memihak kepada calon kepala daerah tertentu dalam Pilkada serentak 27 November 2024.
"Damai dan demokrasi itu terlalu mahal biayanya karena anggaran dari seluruh OPD juga difokuskan untuk pelaksanaan Pilkada serentak sehingga kenetralan KPU sangatlah penting," kata Ketua DPRD Maluku definitif Benhur G. Watubun di Ambon, Senin.
Penegasan Benhur disampaikan saat menyampaikan pidato perdana usai pelantikan dan pengresmian empat pimpinan definitif DPRD Maluku oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Puji Harian dalam rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Maluku masa jabatan 2024-2029.
Empat pimpinan definitif DPRD Maluku yang diambil sumpah/janji adalah Benhur George Watubun selaku ketua DPRD Maluku, M. Fauzan Rahawarin wakil ketua I, Johan Johanis Lewerissa wakil ketua II, dan Abdulah Asis Sangkala wakil ketua III.
Benhur juga menyoroti angka kemiskinan di Maluku yang lebih dominan terkonsentrasi di wilayah pedesaan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga harus menjadi perhatian serius pemda untuk ditangani.
Menurutnya, anggota DPRD Maluku periode 2024-2029 didominasi pemuda-pemudi terbaik di provinsi ini.
"Harapannya, dengan momentum HUT ke-69 Sumpah Pemuda, pemuda-pemudi representasi rakyat yang ada di lembaga ini dapat meningkatkan peran dan tugas maupun fungsi DPRD dalam memperjuangkan seluruh aspirasi rakyat di daerah ini," ujarnya.
Dia mengajak semua pihak untuk senantiasa membangun komitmen meningkatkan kualitas dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah demi menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di provinsi ini.
Sementara Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie mengatakan, pelantikan empat pimpinan DPRD Maluku periode 2024-2029 ini menjadi momen bersejarah bagi DPRD karena bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-96.
Apalagi anggota DPRD Maluku kali ini diwarnai orang-orang baru yang energik, kompeten, serta memiliki semangat kerja yang tinggi dalam upaya mewujudkan banyak harapan rakyat.
Dikatakan, jabatan pimpinan dewan janganlah dimaknai sebatas suatu kedudukan melainkan merupakan sebuah amanah dalam mewujudkan cita-cita dan harapan bersama dalam membangun daerah yang lebih baik ke depan.
