Rabu, 27 Juni 2018, rakyat Maluku akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin pemerintahan provinsi berjuluk seribu pulau ini untuk masa lima tahun, 2018 s.d. 2023.
Ada tiga pasangan calon yang berlaga, masing-masing Said Assagaff-Anderias Rentanubun dengan nomor urut 1, Murad Ismail-Barnabas Orno (2), dan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (3).
Selain Herman-Abdullah Vanath yang maju dari jalur perseorangan, dua pasangan kandidat lainnya didukung koalisi partai politik.
Murad-Barnabas yang menggunakan jargon Baileo diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, Hanura, PAN, PPP, PKB, NasDem, Gerindra, PKPI, sementara Said-Andre didukung koalisi Golkar, PKS dan Demokrat.
Rekam jejak tiga pasangan kandidat yang maju di Pilkada Maluku 2018 ini bisa dikatakan jelas. Said adalah petahana Gubernur, Anderias Bupati Maluku Tenggara, Murad Ismail mantan Kakor Brimob dan juga mantan Kapolda Maluku, Barnabas Orno Bupati Maluku Barat Daya yang sebelumnya juga menjabat Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat.
Adapun Herman Koedoeboen adalah mantan Inspektur IV pada Kejaksaan Agung yang juga pernah menjabat Bupati Maluku Tenggara, sedangkan Abdullah Vanath mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) dua periode.
Bagi Said, Herman dan Abdullah Vanath, Pilkada 2018 adalah pertandingan kedua, setelah pada 2013 mereka juga bertarung di Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. Kala itu, Said berpasangan dengan Zeth Sahuburua, Herman berpasangan dengan Daud Sangaji, sementara Abdullah Vanath maju sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Marten Maspaitella.
Pilkada 2013 berlangsung dua putaran dan Said-Zeth tampil sebagai pemenang, walaupun diwarnai protes keras pasangan Herman-Daud di Mahkamah Konsitusi dan pemecatan Ketua KPU Maluku oleh DKPP.
Tahun ini, pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku diharapkan dapat berjalan lancar, aman dan damai serta demokratis. Sebanyak 1.149.990 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menyalurkan aspirasi politiknya sesuai hati nurani, memilih calon yang dinilai bisa memberi kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah.
Untuk itu, diperlukan kerja keras para penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan seluruh masyarakat Maluku sebagai pemilih dan dan juga kontributor dalam pengawasan terhadap berbagai pelanggaran, serta pengawalan dari kepolisian dan TNI
3.358 TPS
Jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku periode 2018-2023 berjumlah 3.358, tersebar di sembilan kabupaten (Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru) dan dua kota (Ambon, Tual).
Berdasarkan keputusan KPU Maluku yang dituangkan dalam berita acara No.424/BA/81/ Prov/IV/2018, DPT sebanyak 1.149.990 pemilih terdiri dari laki-laki 566.266 orang dan perempuan 583.724 orang, tersebar di 1.231 desa/kelurahan dalam lingkup wilayah 118.
Kabupaten Maluku Tengah memiliki DPT terbanyak yakni 288.557 pemilih, tersebar di 632 TPS, disusul Kota Ambon 207.053 pemilih (680 TPS), Seram Bagian Barat (SBB) 143. 229 pemilih (398 TPS), Seram Bagian Timur (SBT) 91.963 pemilih (269 TPS), Buru 88.950 pemilih (261 TPS), Maluku Tenggara 73.017 pemilih (243 TPS), Maluku Tenggara Barat (MTB) 63.087 pemilih (186 TPS).
Selanjutnya, Kabupaten Kepulauan Aru 54.645 pemilih (233 TPS), Buru Selatan 51.710 pemilih (155 TPS), Maluku Barat Daya (MBD) 47.721 pemilih (171 TPS), Kota Tual 40.058 pemilih (130 TPS).
Seluruh logistik surat suara sudah berada di Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan, dan akan didistribusikan ke TPS pada hari "H" pagi.
Untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada 27 Juni, Kepolisian Daerah Maluku menyiagakan 750 personel gabungan dari Satuan Brimob dan Sabhara untuk ditempatkan di sembilan polres di seluruh wilayah provinsi. Pemberangkatan mereka dilakukan secara bertahap sejak 17 Juni.
Menurut Kapolda Andap Budhi Revianto, pada prinsipnya Polda akan mengerahkan seluruh personel yang dimiliki baik yang bertugas di bidang operasional maupun bidang pembinaan. Pengamanan pilkada oleh polisi juga akan didukung aparat TNI, Linmas, maupun pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga menyatakan segenap anggota Polri mengambil sikap netral, tidak berpihak kepada kepentingan apapun selain terselenggaranya Pilkada yang demokratis, aman dan damai.
Selain Polda Maluku, Kodam XVI/Pattimura juga menyiagakan personelnya untuk membantu pihak kepolisian.
Dalam rangka mengawasi Pilkada 2018, Pangdam Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto menyatakan di wilayah Kodam XVI/Pattimura ada empat daerah penyelenggaraan Pilkada yakni Maluku dan Maluku Utara untuk tingkat provinsi, dan Kabupaten Maluku Tenggara serta Kota Tual.
Menurut Pangdam, sudah sepakat harus netral dalam perhelatan Pilkada, jika unsur TNI termasuk dirinya tidak netral, maka harus siap dicopot.
Pangdam juga meminta seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi menentukan kepala daerah sesuai hati nurani, tanpa paksaan dari pihak manapun juga termasuk TNI.
Ia menegaskan, pesta demokrasi ini memerlukan partisipasi semua pihak, bukan hanya penyelenggara namun semua elemen termasuk TNI, terutama terkait kelancaran penyelenggaraan.
"Panglima TNI sendiri juga memperhatikan hal tersebut, jika ada kesulitan cepat dilaporkan ke kami," katanya.
Ujian
Harapan akan terselenggaranya Pilkada demokratis di Maluku, khususnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023, tampaknya bukan tanpa tantangan. Bahkan, ada yang mengibaratkannya sebagai "jauh panggang dari api".
Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Ahmad Wiyagus (kanan) foto bersama pejabat lama, Brigjen Pol. Hasanuddin (kiri) dan Kapolda Andap Budhi Revianto (tengah) usai acara pelantikan di Ambon, Jumat (22/6) (Daniel Leonard) (Daniel Leonard/)
Dalam Diskusi bertema "Netralitas TNI/Polri vs. Konflik Pilkada 2018: Mendorong Civil Society Mengawal Kualitas Demokrasi" yang digelar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kota Ambon, di Ambon, Senin (25/6), para peserta membahas tentang berbagai kasus dugaan pelanggaran, termasuk yang melibatkan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin.
Diskusi itu sendiri dihadiri utusan dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) termasuk AMPI, GMKI, HMI, GMP FKPPI, Ansor, GMNI, dan lainnya.
Kasus dugaan ketidaknetralan Wakapolda Hasanuddin (kini sudah berdinas di Mabes Polri) itu menjadi sorotan para pembicara, mengingat penggantiannya yang secara mendadak, selang satu hari setelah Indonesian Police Watch menyatakan Pati di lingkup Polri itu berkampanye untuk kepentingan salah satu kandidat Gubernur Maluku.
Said Lestaluhu, akademisi dari FISIP Universitas Pattimura, yang hadir sebagai narasumber, menyatakan kasus Wakapolda Hasanuddin bisa jadi bukan satu-satunya peristiwa, tetapi masih banyak tetapi tidak terekspos.
Hal lain yang juga mencuat dalam diskusi itu adalah sikap Cawagub Abdullah Vanath memperlihatkan foto aparat kepolisian yang melakukan tindakan termasuk kategori berpolitik praktis atau tidak netral, saat berlangsung Debat Publik Kedua yang digelar KPU Maluku, beberapa waktu lalu.
Insiden itu pun diklaim sebagai sikap ketidakpercayaan Abdullah Vanath kepada Bawaslu Maluku, yang seolah tidak mempunyai mata.
Peserta diskusi juga mempersoalkan sikap Bawaslu yang terkesan tidak bekerja maksimal dalam fungsi pengawasan pada netralitas TNI/Polri dan juga ASN, khususnya dugaan intimidasi terhadap wartawan dan potensi pelanggaran Pilkada oleh salah satu kandidat dalam kasus "Rumah Kopi Lela".
Berangkat dari masalah-masalah tersebut, peserta diskusi pun sepakat untuk memperkuat kontribusi masyarakat, khususnya OKP-OKP yang menjalin kerja sama dengan Bawaslu untuk pengawasan, mulai dari pelaksanaan pemungutan suara di TPS-TPS hingga pengiriman surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih ke tempat rekapitulasi terakhir.
Segenap anggota masyarakat pun diminta berpartisipasi, kalau perlu merekam berbagai hal yang sifatnya pelanggaran dengan kamera telepon genggam.
Satu hal yang pasti, para pemuda itu sepakat, Pilkada demokratis akan melahirkan pemimpin yang baik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Maluku.
