Ternate, 9/9 (Antaranews Maluku) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara akan fokus memberikan pendampingan kepada kelompok nelayan penerima bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Kepala DKP Kabupaten Halmahera Selatan, Fatma Usman Sjah dalam siaran pers yang diterima Antara di Ternate, Minggu, mengatakan, pendampingan langsung itu diberikan kepada kelompok nelayan budi daya maupun tangkap.
Menurut Fatma, pemberian bantuan oleh pemerintah harus dibarengi dengan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat memahami manajemen kelompok yang telah dibentuk sehingga mampu mengelola bantuan dari pemerintah agar mendapatkan hasil yang baik.
"Kelompok yang kami berikan bantuan harus kami dampingi, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan dalam menggunakan bantuan yang disalurkan, dan mendapatkan hasil laut dengan baik," kata Fatma
Bahkan, DPK Halsel juga berencana mengurangi kegiatan fisik pada 2019, karena selama ini tidak dapat diukur keberhasilan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan.
Ia mengatakan, akan lebih banyak melakukan pemberdayaan kelompok nelayan yang sudah ada? agar lebih fokus dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Saya akan manfaatkan PTT untuk ditempatkan di desa-desa sasaran pendampingan agar bantuan yang disalurkan tetap tepat sasaran," kata Fatma.
Hal tersebut dilakukan agar dapat mengukur peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kata Fatma, pemerintah dapat mengukur produksi nelayan, karena selama ini Kabupaten Halmahera Selatan merupakan produsen ikan terbesar di Malut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Kepala DKP Kabupaten Halmahera Selatan, Fatma Usman Sjah dalam siaran pers yang diterima Antara di Ternate, Minggu, mengatakan, pendampingan langsung itu diberikan kepada kelompok nelayan budi daya maupun tangkap.
Menurut Fatma, pemberian bantuan oleh pemerintah harus dibarengi dengan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat memahami manajemen kelompok yang telah dibentuk sehingga mampu mengelola bantuan dari pemerintah agar mendapatkan hasil yang baik.
"Kelompok yang kami berikan bantuan harus kami dampingi, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan dalam menggunakan bantuan yang disalurkan, dan mendapatkan hasil laut dengan baik," kata Fatma
Bahkan, DPK Halsel juga berencana mengurangi kegiatan fisik pada 2019, karena selama ini tidak dapat diukur keberhasilan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan.
Ia mengatakan, akan lebih banyak melakukan pemberdayaan kelompok nelayan yang sudah ada? agar lebih fokus dalam mengelola dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
"Saya akan manfaatkan PTT untuk ditempatkan di desa-desa sasaran pendampingan agar bantuan yang disalurkan tetap tepat sasaran," kata Fatma.
Hal tersebut dilakukan agar dapat mengukur peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kata Fatma, pemerintah dapat mengukur produksi nelayan, karena selama ini Kabupaten Halmahera Selatan merupakan produsen ikan terbesar di Malut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018