Ternate, 9/9 (Antaranews Maluku) - DPRD Ternate, Maluku Utara (Malut) menyesali kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat karena tidak memiliki data siswa putus sekolah di daerah ini.
Ketua Komisi III DRPD Kota Ternate, Anas U Malik, di Ternate, Minggu, mengatakan, masalah ini karena tidak ada jalur koordinasi dari pihak kelurahan dan sekolah agar bisa mengetahui data siswa putus sekolah.
Menurut dia, pentingnya mendata siswa putus sekolah ini, agar bisa mengetahui sebabnya sehingga sampai berhenti bersekolah. Jika itu adalah faktor ekonomi, maka pemerintah akan membiayai siswa tersebut.
"Sekarang ini kan sudah ada dana pendidikan, maka harus mendata agar pemerintah bisa memfasilitasinya, maka dari itu Dikdikbud perlu mengetahui data tersebut," ujarnya.
Sehingga, siswa yang putus sekolah bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bantuan pendidikan yang di salurkan melalui Bosda, BOS dan PIP itu sudah termasuk dalam siswa yang kekurangan ekonomi.
"Bagaimana mau disalurkan dana itu kalau Disdikbud tidak ada data siswa putus sekolah. Ini yang patut disesalkan, olehnya itu Komisi III akan memanggil Kadisdikbud untul melakulan RDP," katanya.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Ternate, Abdulah Taher, mengatakan, masalah ini sebenarnya harus ada kordinasi dari pihak kecamatan dan kelurahan, agar data siswa putus sekolah dapat terdata secara keseluruhan.
"Jangan asal bilang cukup banyap-cukup banyak data siswa putus sekolah berapa, tetapi harus dipastikan dari kecamatan mempunyai berapa dan dari kelurahan itu berapa supaya bisa diketahui," katanya.
Menurut dia, harus di data secara keseluruhan, maupun itu dari kecamatan Hiri, Batang Dua, Moti, Ternate Selatan, Utara dan Pulau, supaya bisa diketahui secara keseluruhan. Harus menerapkan langkah itu agar bisa dipastikan, sebab, di bagian kecamatan dan kelurahan yang mengetahui persis warganya.
"Kami akan memanggil Kadisdikbud, Ibrahim Muhammad agar secepatnya melakukan pendataan siswa putus sekolah dengan waktu yang diberikan dua minggu data itu sudah terkumpul," tandas Abdulah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Ketua Komisi III DRPD Kota Ternate, Anas U Malik, di Ternate, Minggu, mengatakan, masalah ini karena tidak ada jalur koordinasi dari pihak kelurahan dan sekolah agar bisa mengetahui data siswa putus sekolah.
Menurut dia, pentingnya mendata siswa putus sekolah ini, agar bisa mengetahui sebabnya sehingga sampai berhenti bersekolah. Jika itu adalah faktor ekonomi, maka pemerintah akan membiayai siswa tersebut.
"Sekarang ini kan sudah ada dana pendidikan, maka harus mendata agar pemerintah bisa memfasilitasinya, maka dari itu Dikdikbud perlu mengetahui data tersebut," ujarnya.
Sehingga, siswa yang putus sekolah bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bantuan pendidikan yang di salurkan melalui Bosda, BOS dan PIP itu sudah termasuk dalam siswa yang kekurangan ekonomi.
"Bagaimana mau disalurkan dana itu kalau Disdikbud tidak ada data siswa putus sekolah. Ini yang patut disesalkan, olehnya itu Komisi III akan memanggil Kadisdikbud untul melakulan RDP," katanya.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Ternate, Abdulah Taher, mengatakan, masalah ini sebenarnya harus ada kordinasi dari pihak kecamatan dan kelurahan, agar data siswa putus sekolah dapat terdata secara keseluruhan.
"Jangan asal bilang cukup banyap-cukup banyak data siswa putus sekolah berapa, tetapi harus dipastikan dari kecamatan mempunyai berapa dan dari kelurahan itu berapa supaya bisa diketahui," katanya.
Menurut dia, harus di data secara keseluruhan, maupun itu dari kecamatan Hiri, Batang Dua, Moti, Ternate Selatan, Utara dan Pulau, supaya bisa diketahui secara keseluruhan. Harus menerapkan langkah itu agar bisa dipastikan, sebab, di bagian kecamatan dan kelurahan yang mengetahui persis warganya.
"Kami akan memanggil Kadisdikbud, Ibrahim Muhammad agar secepatnya melakukan pendataan siswa putus sekolah dengan waktu yang diberikan dua minggu data itu sudah terkumpul," tandas Abdulah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018