Ternate, 17/9 (Antaranews Maluku) - Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Maluku Utara (Malut) akan segera melakukan pemerataan guru SMA dan SMK, guna mengatasi keterbatasan guru SMA dan SMK di sejumlah daerah di provinsi kepulauan ini.
"Banyak SMA dan SMK diberbagai daerah di Malut yang kekurangan guru, tetapi ada pula daerah yang justru kelebihan guru, untuk itu harus ada pemerataan agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan maksimal," kata Kepala Dikjar Malut Imran Yakub di Ternate, Senin.
Di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula misalnya, hampir semua SMA dan SMK di kedua daerah itu kekurangan guru, sebaliknya di Kota Ternate justru kelebihan guru pada jenjang sekolah itu lebih dari 200 orang.
Menurut dia, pemerataan guru SMA dan SMK akan dilakukan melalui mutasi guru, baik dari kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya maupun dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya di kabupaten/kota tertentu dengan melihat kondisi dan kebutuhan guru masing-masing sekolah.
Mutasi itu akan dilakukan secara bijak agar tidak merugikan guru setelah dimutasi, misalnya jika seorang guru laki-laki istrinya juga seorang guru maka ketika dimutasi ke suatu daerah, harus dimutasi keduanya agar mereka tetap bisa bersama.
Pemerataan guru SMA dan SMK melalui mutasi itu, kata Imran Yakub, sebenarnya dilakukan sejak 2017 setelah kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi, tetapi ditunda karena saat itu ada penyelenggaraan pilkada di Malut.
Dikjar Malut sengaja menunda mutasi saat pelaksanaan Pilkada Malut itu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penilaian bahwa mutasi dilakukan karena kepentingan politik, yang bisa memicu terjadinya kegaduhan dikalangan guru.
Ia menambahkan, upaya lainnya yang dilakukan Dikjar Malut untuk mewujudkan pemerataan guru SMA dan SMK di Malut adalah pengusulan penerimaan tenaga guru, yang pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2018 ini mendapat kuota 200 orang lebih.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Banyak SMA dan SMK diberbagai daerah di Malut yang kekurangan guru, tetapi ada pula daerah yang justru kelebihan guru, untuk itu harus ada pemerataan agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan maksimal," kata Kepala Dikjar Malut Imran Yakub di Ternate, Senin.
Di Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula misalnya, hampir semua SMA dan SMK di kedua daerah itu kekurangan guru, sebaliknya di Kota Ternate justru kelebihan guru pada jenjang sekolah itu lebih dari 200 orang.
Menurut dia, pemerataan guru SMA dan SMK akan dilakukan melalui mutasi guru, baik dari kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya maupun dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya di kabupaten/kota tertentu dengan melihat kondisi dan kebutuhan guru masing-masing sekolah.
Mutasi itu akan dilakukan secara bijak agar tidak merugikan guru setelah dimutasi, misalnya jika seorang guru laki-laki istrinya juga seorang guru maka ketika dimutasi ke suatu daerah, harus dimutasi keduanya agar mereka tetap bisa bersama.
Pemerataan guru SMA dan SMK melalui mutasi itu, kata Imran Yakub, sebenarnya dilakukan sejak 2017 setelah kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi, tetapi ditunda karena saat itu ada penyelenggaraan pilkada di Malut.
Dikjar Malut sengaja menunda mutasi saat pelaksanaan Pilkada Malut itu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penilaian bahwa mutasi dilakukan karena kepentingan politik, yang bisa memicu terjadinya kegaduhan dikalangan guru.
Ia menambahkan, upaya lainnya yang dilakukan Dikjar Malut untuk mewujudkan pemerataan guru SMA dan SMK di Malut adalah pengusulan penerimaan tenaga guru, yang pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2018 ini mendapat kuota 200 orang lebih.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018