Ternate, 23/10 (Antaranews Maluku) - Masyarakat di sejumlah kelurahan di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menanggapi positif rencana pemerintah pusat menyalurkan Dana Kelurahan, seperti yang diberikan kepada desa dalam bentuk Dana Desa.
"Kami berharap rencana pemerintah pusat tersebut tidak sekedar wacana, karena kelurahan sangat membutuhkannya," kata Jafar, salah seorang tokoh masyarakat dari Kelurahan di Pulau Hiri, Kota Ternate, di Ternate, Selasa.
Pemerintah pusat pada 2019 merencanakan penyaluran Dana Kelurahan kepada seluruh kelurahan di Indonesia, untuk mendukung percepatan pembangunannya yang selama ini hanya mengandalkan anggaran dari APBD setempat.
Menurut dia, masyarakat kelurahan selama ini merasa cemburu dengan masyarakat desa, karena mereka mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat ratusan juta rupiah per tahun untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Padahal kondisi kelurahan, terutama kelurahan yang berada di jauh dari ibukota kabupaten/kota, tidak berbeda dengan kondisi desa, bahkan tidak sedikit yang lebih tertinggal.
Kelurahan di Pulau Hiri misalnya, kata Jafar, enam kelurahan di pulau itu sangat tertinggal baik dari segi infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakatnya, bahkan semuanya masih memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih.
Anggaran yang dialokasikan Pemkot Ternate untuk pembangunan kelurahan dalam bentuk Dana Partisipasi Kelurahan (DPK) melalui APBD hanya Rp100 juta per tahun, yang jangan untuk membiayai peningkatan sesejahteraan masyarakat, untuk membangun infrastruktur saja tidak cukup.
Tokoh masyarakat dari Kelurahan Kulaba, Abubakar, juga mengharapkan menyatakan hal serupa dan berharap rencana pemerintah pusat untuk menyalurkan Dana Kelurahan itu, tidak ditunda hanya karena adanya keberatan dari pihak tertentu yang mengaitannya dengan kepentingan politik pada Pemilu 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Kami berharap rencana pemerintah pusat tersebut tidak sekedar wacana, karena kelurahan sangat membutuhkannya," kata Jafar, salah seorang tokoh masyarakat dari Kelurahan di Pulau Hiri, Kota Ternate, di Ternate, Selasa.
Pemerintah pusat pada 2019 merencanakan penyaluran Dana Kelurahan kepada seluruh kelurahan di Indonesia, untuk mendukung percepatan pembangunannya yang selama ini hanya mengandalkan anggaran dari APBD setempat.
Menurut dia, masyarakat kelurahan selama ini merasa cemburu dengan masyarakat desa, karena mereka mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat ratusan juta rupiah per tahun untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Padahal kondisi kelurahan, terutama kelurahan yang berada di jauh dari ibukota kabupaten/kota, tidak berbeda dengan kondisi desa, bahkan tidak sedikit yang lebih tertinggal.
Kelurahan di Pulau Hiri misalnya, kata Jafar, enam kelurahan di pulau itu sangat tertinggal baik dari segi infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakatnya, bahkan semuanya masih memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih.
Anggaran yang dialokasikan Pemkot Ternate untuk pembangunan kelurahan dalam bentuk Dana Partisipasi Kelurahan (DPK) melalui APBD hanya Rp100 juta per tahun, yang jangan untuk membiayai peningkatan sesejahteraan masyarakat, untuk membangun infrastruktur saja tidak cukup.
Tokoh masyarakat dari Kelurahan Kulaba, Abubakar, juga mengharapkan menyatakan hal serupa dan berharap rencana pemerintah pusat untuk menyalurkan Dana Kelurahan itu, tidak ditunda hanya karena adanya keberatan dari pihak tertentu yang mengaitannya dengan kepentingan politik pada Pemilu 2019.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018