Ambon, 2/11 (Antaranews Maluku) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat inflasi indeks harga konsumen (IHK) Provinsi Maluku bulan Oktober 2018 terkendali dan berada dalam kisaran inflasi 4,0 persen kurang lebih 1 persen (yoy).

"Inflasi IHK Provinsi Maluku pada Oktober 2018 tercatat sebesar 0,47 persen (month-to-month/mtm), lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar 0,39 persen (mtm)," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi di Ambon, Jumat.

Meningkatnya inflasi IHK, lanjutnya, terutama didorong oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dan kelompok transpor, komunikasi,dan jasa keuangan.

Dengan perkembangan tersebut sampai dengan Oktober 2018 inflasi IHK Maluku tercatat 1,30 persen (year-to-date/ytd) atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,95 persen (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,59 persen (yoy).

Dia mengatakan, meningkatnya tekanan inflasi Provinsi Maluku pada Oktober 2018 didorong oleh menguatnya inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

"Kelompok makanan jadi, minuman,rokok, dan tembakau Provinsi Maluku pada Oktober 2018 mengalami inflasi sebesar 1,39 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,77 persen (mtm)," ujarnya.

Namun, secara tahunan (yoy), inflasi pada kelompok ini tercatat mengalami peningkatan? dari 4,30 persen (yoy) di September 2018 menjadi5,72 persen (yoy) di Oktober 2018.

Menurutnya peningkatan tekanan inflasi tersebut terutama? berasal dari sub kelompok? makanan jadi, khususnya pada komoditas kue kering berminyak dan roti manis.

Hal ini sejalan dengan adanya penyelenggaraan event berskala nasional ,Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) tahun 2018 di Kota Ambon yang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap permintaan makanan jadi.

Selain itu, penyelenggaraan event berskala nasional lainnya di Kota Tual yakni Festival Pesona Meti Kei tahun 2018, juga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya tekanan inflasi di bulan Oktober 2018.

Selain itu, kelompok transpor,komunikasi, dan jasa keuangan juga tercatat mengalami peningkatan inflasi pada Oktober 2018 mengalami inflasi sebesar 1,02 persen (mtm), meningkat dibanding bulan sebelumnya? sebesar 0,54 persen (mtm).

Menguatnya tekanan pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan terutama berasal dari komoditas angkutan udara seiring adanya penyelenggaraan Pesparani tahun 2018 di Kota Ambon dan penyelenggaraan Festival Pesona Meti Kei di Kota Tual pada Oktober 2018.

"Secara tahunankelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat mengalami inflasi? sebesar 1,93 persen (yoy), lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,24 persen," ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, inflasi Provinsi Maluku pada Oktober 2018 tertahan dengan rendahnya tekanan inflasi dari kelompok bahan makanan. Kelompok bahan makanan pada Oktober 2018 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,85 persen (mtm) berasal dari hampir seluruh sub kelompok pada bahan makanan, seperti daging dan hasilnya, ikan segar, telur, susu, dan hasilnya, serta sayur-sayuran.

Hal ini sejalan dengan koordinasi dan sinergi yang baik antara Kantor Perwakilan BI Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku , anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku termasuk satgas pangan dalam pemantauan harga pangan dan komoditas utama penymbang inflasi.

Selain itu, melimpahnya stok ikan segar, daging, dan bumbu-bumbuan serta masuknya musim panen komoditas sayur-sayuran juga menjadi faktor pendukung rendahnya tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan.

"Secara tahunan, kelompok bahan makanan tercatat mengalami deflasi 4,91 persen (yoy). Kedepan inflasi Provinsi Maluku secara keseluruhan? tahun 2018? diperkirakan masih berada pada level yang stabil serta berada pada sasaran inflasi 4,0 persen kurang lenih 1 persen (yoy)," ujarnya.

BI Maluku senangtiasa akan berkoordinasi? dan bersinergi dengan Pemda Maluku dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Maluku,TPID Provinsi dan kabupaten/kota, komisi pengawasa persaingan usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian? inflasi di Maluku.

Pewarta: Shariva Alaidrus

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018