"Indeks Harga Konsumen gabungan triwulan I 2024 mengalami inflasi sebesar 2,75 persen , angka ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 sebesar 2,81 persen," kata Kepala BI perwakilan Maluku Rawindra Ardiansyah di Ambon, Senin.
Menurut dia realisasi inflasi pada triwulan I 2024 2,75 persen juga lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi triwulan I 2023 yang mencapai 5,43 persen.
"Realisasi inflasi Maluku triwulan I 2024 berada pada rentang sasaran inflasi nasional tahun 2024 sebesar 2,5±1 persen," ujarnya.
Ia menyampaikan secara kewilayahan, realisasi inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Maluku triwulan I 2024 menempati posisi di bawah dibandingkan keseluruhan realisasi provinsi secara nasional.
"Inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan I 2024 berada pada posisi lebih rendah dan terkendali jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,05 persen," kata dia.
Dalam upaya pengendalian inflasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD.
"Secara garis besar, strategi pengendalian inflasi di Provinsi Maluku berfokus pada konsep 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif," ujarnya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memanfaatkan dana belanja tak terduga (BTT) untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga pasokan distribusi dan harga pangan di Provinsi Maluku.
"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional, ada lima arahan Presiden dalam rangka pengendalian Inflasi," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie.
Sadali menjelaskan adapun kelima arahan Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan inflasi yakni memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian.
Selanjutnya integrasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok serta memperkuat komunikasi, sinergi dengan para pihak terkait.
“Arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan Mendagri, yang mana salah satunya memanfaatkan dana BTT, oleh karena itu kami mengharapkan bupati/wali kota dapat menindaklanjuti untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, dimana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” ucap Sadali.
