Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengintensifkan operasi pasar bersama pihak terkait sebagai langkah mengendalikan harga berbagai komoditas bahan pokok pada bulan suci Ramadhan 2025.
"Upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui optimalisasi intervensi pasar, seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah, untuk mengendalikan harga serta menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi,” kata Sekda Maluku Sadali Ie di Ambon, Kamis.
Hal itu dikatakan usai melakukan pertemuan penting pengendalian inflasi Maluku bersama pemerintah kabupaten/kota menjelang Ramadhan 2025 di Kota Ambon.
Ia mengemukakan masyarakat harus menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri dengan tenang, tanpa khawatir terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Ia melanjutkan untuk menjaga stabilitas harga perlu memaksimalkan implementasi strategi 4K yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
“Sinergisitas dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pihak terkait penting dalam menjaga ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025,” tuturnya.
Sebagai pembuka pihaknya melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Maluku telah menggelar pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan harga pangan murah memasuki Ramadhan 2025.
Gerakan pangan murah ini dilakukan untuk menjaga stabilisasi harga, menjaga ketersediaan stok agar masyarakat bisa merasakan membeli bahan-bahan pokok yang ada dengan harga terjangkau.
Jenis barang yang disediakan yakni beras 2,5 ton, gula 500 kilogram, minyak goreng 1.000 liter, telur 100 rak, bawang merah 100 kilogram, bawang putih 100 kilogram dan terigu 500 kilogram.
Semua komoditas yang dijual disubsidi harganya. Misalnya telur yang harga pasarannya Rp65 ribu per rak dijual dengan harga Rp60 ribu. Bawang merah di pasaran sekarang Rp40 ribu per kilogram dijual Rp32 ribu per kilogram, bawang putih harga pasar Rp47 ribu per kilogram kini disubsidi Rp5.000 menjadi 42 ribu per kilogram.
Untuk menyukseskan kegiatan tersebut pihaknya menggandeng aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada praktikyang merugikan masyarakat, seperti penimbunan dan spekulasi harga.
