Ambon, 16/12 (ANTARA News) - Ahli geologi Indonesia Prof. Jan Sopaheluwakan menilai pembangunan perekonomian di Maluku harus tetap difokuskan pada bidang kelautan dari pada pertambangan.
Hal ini sejalan dengan potensi dan luas wilayah Maluku yang lebih banyak lautan dibandingkan daratan.
"Pembangunan perekonomian Maluku lebih baik tetap difokuskan di bidang kelautan dari pada pertambangan, karena tidak akan pernah habis dikelola untuk kesejahteraan rakyat" katanya di Ambon, Minggu.
Jan merupakan mantan Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPK-LIPI). Saat ini ia menjabat sebagai peneliti senior di Institute for Suistainable Earth and Resources Universitas Indonesia (I-SER UI), dan masih aktif mengajar sebagai dosen.
Jan pada beberapa waktu lalu menjadi dosen tamu di Jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.
Dia tidak menampik adanya potensi pertambangan di beberapa wilayah Maluku. Hanya saja, menurut dia, pengembangan pertambangan di pulau-pulau kecil sangat berisiko, tidak hanya soal bisa menyebabkan kerusakan lingkungan secara permanen, tapi juga dapat berdampak langsung pada pencemaran laut.
Hal itu tentu saja berbeda dari pembangunan perekonomian yang difokuskan pada bidang kelautan.
Maluku, kata dia, dengan luas wilayah 94 persen laut dan enam persen daratan yang lebih banyak terdiri dari pulau-pulau kecil, memiliki beragam potensi kelautan yang tidak akan pernah habis dikelola dan akan mampu menyejahterakan rakyatnya.
Karena itu, pemerintah daerah Maluku harus jeli dan memperhitungnan segala "untung - rugi", jika ingin mengalihkan fokus pembangunan perekonomian dari kelautan ke pertambangan, yang dampaknya akan terasa hingga beberapa ke generasi berikutnya.
"Itu kan bukan energi terbarukan yang bisa dihidupkan kembali jika sudah habis dikeruk, usianya juga sudah bisa diprediksi sampai berapa tahun, belum lagi limbahnya, di pulau kecil beda dengan pulau besar. Kalau kelautan dari segala sisinya bisa dikelola untuk peningkatan perkonomian, bahkan hingga dasar lautnya," ujar Jan.
Bicara soal pembangunan kelautan sebagai tiang utama perekonomian Maluku bukanlah barang baru bagi Jan Sopaheluawakan. Ia adalah pencetus ide membangun Maluku sebagai lumbung ikan nasional pada 2009, setahun kemudian idenya dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat.
Dikatakannya, sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah oleh laut yang begitu luas, pembangunan dan pengembangan di daerah itu sudah tentu jauh berbeda dari provinsi yang lebih banyak daratan.
Kebutuhan terhadap fasilitas transportasi udara dan laut yang memadai harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan daerah, karena itu adalah penunjang utama dalam pengembangan ekonomi rakyat.
Kendati masih banyak daerah di Maluku yang terbilang sulit transportasi, kata Jan, masyarakat tidak boleh berkecil hati, sebaliknya tetap optimis, guna bisa maju dan bersaing dengan provinsi lain di Indonesia.
"Maluku tidak seperti Papua, meski daerahnya juga terbilang sulit, tetapi, berada di satu daratan luas. Maluku lebih banyak pulau-pulau kecil, anggaran pembangunannya, bisa itu Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) harus memperhitungkan luas lautnya juga," ujar Jan Sopaheluawakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Hal ini sejalan dengan potensi dan luas wilayah Maluku yang lebih banyak lautan dibandingkan daratan.
"Pembangunan perekonomian Maluku lebih baik tetap difokuskan di bidang kelautan dari pada pertambangan, karena tidak akan pernah habis dikelola untuk kesejahteraan rakyat" katanya di Ambon, Minggu.
Jan merupakan mantan Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPK-LIPI). Saat ini ia menjabat sebagai peneliti senior di Institute for Suistainable Earth and Resources Universitas Indonesia (I-SER UI), dan masih aktif mengajar sebagai dosen.
Jan pada beberapa waktu lalu menjadi dosen tamu di Jurusan Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.
Dia tidak menampik adanya potensi pertambangan di beberapa wilayah Maluku. Hanya saja, menurut dia, pengembangan pertambangan di pulau-pulau kecil sangat berisiko, tidak hanya soal bisa menyebabkan kerusakan lingkungan secara permanen, tapi juga dapat berdampak langsung pada pencemaran laut.
Hal itu tentu saja berbeda dari pembangunan perekonomian yang difokuskan pada bidang kelautan.
Maluku, kata dia, dengan luas wilayah 94 persen laut dan enam persen daratan yang lebih banyak terdiri dari pulau-pulau kecil, memiliki beragam potensi kelautan yang tidak akan pernah habis dikelola dan akan mampu menyejahterakan rakyatnya.
Karena itu, pemerintah daerah Maluku harus jeli dan memperhitungnan segala "untung - rugi", jika ingin mengalihkan fokus pembangunan perekonomian dari kelautan ke pertambangan, yang dampaknya akan terasa hingga beberapa ke generasi berikutnya.
"Itu kan bukan energi terbarukan yang bisa dihidupkan kembali jika sudah habis dikeruk, usianya juga sudah bisa diprediksi sampai berapa tahun, belum lagi limbahnya, di pulau kecil beda dengan pulau besar. Kalau kelautan dari segala sisinya bisa dikelola untuk peningkatan perkonomian, bahkan hingga dasar lautnya," ujar Jan.
Bicara soal pembangunan kelautan sebagai tiang utama perekonomian Maluku bukanlah barang baru bagi Jan Sopaheluawakan. Ia adalah pencetus ide membangun Maluku sebagai lumbung ikan nasional pada 2009, setahun kemudian idenya dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat.
Dikatakannya, sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah oleh laut yang begitu luas, pembangunan dan pengembangan di daerah itu sudah tentu jauh berbeda dari provinsi yang lebih banyak daratan.
Kebutuhan terhadap fasilitas transportasi udara dan laut yang memadai harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dan daerah, karena itu adalah penunjang utama dalam pengembangan ekonomi rakyat.
Kendati masih banyak daerah di Maluku yang terbilang sulit transportasi, kata Jan, masyarakat tidak boleh berkecil hati, sebaliknya tetap optimis, guna bisa maju dan bersaing dengan provinsi lain di Indonesia.
"Maluku tidak seperti Papua, meski daerahnya juga terbilang sulit, tetapi, berada di satu daratan luas. Maluku lebih banyak pulau-pulau kecil, anggaran pembangunannya, bisa itu Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) harus memperhitungkan luas lautnya juga," ujar Jan Sopaheluawakan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018