Ternate, 7/1 (ANTARA News) - Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di Ternate, Maluku Utara (Malut) untuk mempermudah pelaksanaan kinerja pemerintah daerah.
Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana, di Ternate, Senin, mengatakan, pembentukan UPT BKN di Ternate ini bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan Computer Assisted Test (CAT), jadi kalau ada tes CPNS atau ujian kenaikan pangkat dan penyelesaian administrasi kepegawaian bisa dilakukan di UPT Kota Ternate
Bahkan, pembuktian ini ketika Kepala BKN RI,? Bima Haria Wibisana dan? Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman melakukan penandatangan MoU pinjam pakai gedung sebagai UPT BKN di Ternate.
"Karena sekarang ini kalau ada masalah kepegawaian terpaksa harus ke Manado, Sulawesi Utara dan dalam proses pengurusan administrasi ke BKN sangat membutuhkan biaya yang terlalu mahal," katanya.
Selain itu, kalau para ASN yang berada di Kabupaten Pulau Morotai harus ke Manado, untuk itu biar semuanya diurus di Ternate sajalah, masa cuma mengurus dua dokumem saja harus ke Manado biayanya berapa, jadi supaya efisien dan membantu penetrasi pelayanan kenapa tidak? di Ternate saja," kata Bima kepada wartwan usai melakukan penandatangan MoU.
Dia mengatakan, saat ini gedung yang berada di Ternate baru melakukan penandatangan kerja sama BKN dengan pemerintah kota Ternate maka harus diperlu renovasi terlebih dahulu dan memasang fasilitas yang ada, karena aktifitasnya dimungkinkan pada Maret 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana, di Ternate, Senin, mengatakan, pembentukan UPT BKN di Ternate ini bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan Computer Assisted Test (CAT), jadi kalau ada tes CPNS atau ujian kenaikan pangkat dan penyelesaian administrasi kepegawaian bisa dilakukan di UPT Kota Ternate
Bahkan, pembuktian ini ketika Kepala BKN RI,? Bima Haria Wibisana dan? Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman melakukan penandatangan MoU pinjam pakai gedung sebagai UPT BKN di Ternate.
"Karena sekarang ini kalau ada masalah kepegawaian terpaksa harus ke Manado, Sulawesi Utara dan dalam proses pengurusan administrasi ke BKN sangat membutuhkan biaya yang terlalu mahal," katanya.
Selain itu, kalau para ASN yang berada di Kabupaten Pulau Morotai harus ke Manado, untuk itu biar semuanya diurus di Ternate sajalah, masa cuma mengurus dua dokumem saja harus ke Manado biayanya berapa, jadi supaya efisien dan membantu penetrasi pelayanan kenapa tidak? di Ternate saja," kata Bima kepada wartwan usai melakukan penandatangan MoU.
Dia mengatakan, saat ini gedung yang berada di Ternate baru melakukan penandatangan kerja sama BKN dengan pemerintah kota Ternate maka harus diperlu renovasi terlebih dahulu dan memasang fasilitas yang ada, karena aktifitasnya dimungkinkan pada Maret 2019.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019