Tual, 10/1 (ANTARA News) - Wali Kota Tual Adam Rahayaan mengajak seluruh kepala daerah di kawasan Maluku Tenggara Raya berkumpul, duduk satu meja untuk membahas pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR).
"Soal MTR, saat ini kita dorong kepala daerah kabupaten lain yakni Aru, MTB (Maluku Tenggara Barat), MBD (Maluku Barat Daya), dan Maluku Tenggara, mari kita duduk dalam satu meja, kita bahas dan bentuk tim," kata Adam saat ditemui di kantornya di Tual, Kamis.
Menurut dia, pemekaran pada dasarnya didorong rasa ingin memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan pembentukan provinsi MTR dari syarat formal sudah terpenuhi, sudah memiliki lima kabupaten/kota yakni Tual, Maluku Tenggara, MTB, MBD dan Aru.
"Kita seluruh kepala daerah kumpul di ibu kota Provinsi Maluku (Ambon), kemudian ke DPRD Provinsi Maluku), lalu ke DPR RI. Di pusat (Jakarta), kita kumpul tokoh-tokoh Tenggara Raya yang ada di sana untuk bergerak bersama-sama, karena gerakan ini tidak bisa hanya disuarakan oleh satu dua orang," katanya.
Adam menegaskan Pemerintah dan maayarakat Tual siap mendukung pemekaran provinsi MTR.
"Biasanya awal-awal itu orang ragu-ragu ini jadi atau tidak, nanti setelah jadi barulah semua orang bilang dia yang berjuang atau lainnya," kata Adam.
Ia menambahkan, sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen dalam masyarakat Kota Tual berjuang bersama. Jangan berpikir ini kepentingan politik atau kepentingan lainnya, karena sebenarnya ini kepentingan Nasional.
Jangan juga berebut soal calon ibu kota, karena itu tidak penting.
"Yang penting adalah prinsip dasar pemekaran MTR itu harus. Soal ibu kota ada dimana itu tidak penting. Logikanya begini, dulu Ambon bisa jadi ibu kota, jika ke depan ibu kota MTR di Tual atau Saumlaki atau yang lain tidak ada masalah, yang penting pemekaran harus, jadi jangan di persoalkan," kata Adam menandaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Soal MTR, saat ini kita dorong kepala daerah kabupaten lain yakni Aru, MTB (Maluku Tenggara Barat), MBD (Maluku Barat Daya), dan Maluku Tenggara, mari kita duduk dalam satu meja, kita bahas dan bentuk tim," kata Adam saat ditemui di kantornya di Tual, Kamis.
Menurut dia, pemekaran pada dasarnya didorong rasa ingin memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan pembentukan provinsi MTR dari syarat formal sudah terpenuhi, sudah memiliki lima kabupaten/kota yakni Tual, Maluku Tenggara, MTB, MBD dan Aru.
"Kita seluruh kepala daerah kumpul di ibu kota Provinsi Maluku (Ambon), kemudian ke DPRD Provinsi Maluku), lalu ke DPR RI. Di pusat (Jakarta), kita kumpul tokoh-tokoh Tenggara Raya yang ada di sana untuk bergerak bersama-sama, karena gerakan ini tidak bisa hanya disuarakan oleh satu dua orang," katanya.
Adam menegaskan Pemerintah dan maayarakat Tual siap mendukung pemekaran provinsi MTR.
"Biasanya awal-awal itu orang ragu-ragu ini jadi atau tidak, nanti setelah jadi barulah semua orang bilang dia yang berjuang atau lainnya," kata Adam.
Ia menambahkan, sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen dalam masyarakat Kota Tual berjuang bersama. Jangan berpikir ini kepentingan politik atau kepentingan lainnya, karena sebenarnya ini kepentingan Nasional.
Jangan juga berebut soal calon ibu kota, karena itu tidak penting.
"Yang penting adalah prinsip dasar pemekaran MTR itu harus. Soal ibu kota ada dimana itu tidak penting. Logikanya begini, dulu Ambon bisa jadi ibu kota, jika ke depan ibu kota MTR di Tual atau Saumlaki atau yang lain tidak ada masalah, yang penting pemekaran harus, jadi jangan di persoalkan," kata Adam menandaskan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019