Ambon, 26/3 (Antara Maluku) - Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku yang dijadwalkan berlangsung di Kota Ambon, 5-6 April 2017 diagendakan membahas pembentukan Daerah Otonom Baru (OTB) Provinsi Maluku Tenggara Raya.
Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee) Muswil IV DPW PKB Maluku, Fahrudin Hayoto, di Ambon, Minggu, mengatakan, pembahasan DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya ini mencermati aspirasi masyarakat di empat kabupaten dan kota Tual.
DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya meliputi kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, kabupaten Kepulauan Aru, kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
"Jadi Bupati/ Wali Kota lima daerah itu akan diundang untuk menghadiri Muswil IV DPW PKB Maluku yang dijadwalkan dibuka Ketua Umum DPP PKB, Muhaimim Iskandar," ujar Fahrudin.
Dia mengemukakan, PKB mencermati aspirasi masyarakat di wilayah Selatan Provinsi Maluku yang memiliki keinginan kuat membentuk DOB sebagai amanat partai politik (Parpol) yang hadir untuk membela kepentingan rakyat.
Platform politik PKB yakni `pembela rakyat`, makanya perlu menempatkan diri berada di garis terdepan dalam membela kepentingan masyarakat.Apalagi, telah tertuang dalam program prioritas PKB untuk dibahas saat Muswil IV.
"DPW PKB Maluku telah melakukan kajian secara komprehensif soal DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya sehingga menjadi program prioritas yang nantinya disampaikan kepada DPP untuk turut memperjuangkannya di Pusat," kata Fahrudin.
Dia mengakui, alasan DPW PKB Maluku memperjuangkan pembentukan Provinsi baru adalah ada disparitas pembangunan, terutama minimnya infrastruktur, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan listrik masih sangat minim serta wilayah perbatasan yang membutuhkan penanganan khusus.
Lima kabupaten/kota tersebut secara geografis berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.
Apalagi, lima kabupaten/kota itu adalah pintu gerbang RI karena merupakan jalur pelayaran internasional (ALKI III) yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.
"Semakin strategis lagi karena berhubungan dengan aset vitalk negara yakni Blok Masela dengan 14 titik bloks gas yang belum dieksplorasi sehingga tentunya bakal menjadi incaran investor," ujar Fahrudin.
DPW PKB Maluku juga mencermati prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla yakni pembangunan di wilayah pulau kecil, pulau terlaur dan daerah perbatasan.
"Pastinya, jalur - jalur perairan internasional dan garis batas wilayah selalu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kedaulatan NKRI maupun peningkatan kesejahteraan rakyat," tandas Fahrudin.
"Celah Timor"
Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis menyatakan, memperjuangkan DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya ini merupakan salah satu dari program mengantisipasi kemungkinan kasus "celah Timor" merambah ke daerah ini karena memperebutkan kepemilikan yang sempat bersitegang dengan Australia karena lokasinya berada di garis batas kedua negara.
"Belajar dari kasus `celah Timor`, maka posisi Blok Masela dan 14 titik potensial gas lainnya yang berdekatan dengan garis batas Australia itu harus diantisipasi sejak dini dengan memperpendek rentang kendali maupun mekanisme pengawasan yang terlalu jauh," ujarnya.
Karena itu, DPW PKB Maluku berinisiatif untuk membangun solidaritas para elit Maluku Tenggara Raya agar satu persepsi dan gerakan dalam memperjuangkan Provinsi baru.
"Minimal dengan satu persepsi maupun gerakan dari para elit, maka perjuangan DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya itu semakin konsisten dalam perjuangan," tegas Basri Damis.
