Ambon, 9/2 (ANTARA News) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendukung penyaluran bantuan sosial non tunai, sebagai wujud komitmen membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
Senior Manager Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ambon Abdul Muin mengatakan, perseroan telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagai pengaman dan perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu.
"Kita mendukung penuh proses penyaluran bantuan sosial tunai dan non tunai. Upaya ini dilakukan agar penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, memudahkan pengontrolan bantuan dan juga agar memperluas inklusi keuangan di masyarakat," katanya di Ambon, Sabtu.
Ia menjelaskan, BRI Ambon telah menyalurkan BPNT, dalam tiga tahap pada 2018 kepada 11.263 KPM dengan total bantuan sebesar Rp3,7 miliar.
Sedangkan bantuan PKH sebanyak 7.184 KPM dengan jumlah Rp13,3 miliar yang disalurkan dalam empat tahapan.
"Penyaluran PKH menggunakan KKS yakni kartu debet yang dikeluarkan oleh Himbara yang berfungsi sebagai media penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Kartu ini juga dapat merekam data penerima dan berfungsi sebagai tabungan atau dompet elektronik (e-wallet)," katanya.
Abdul menyatakan, secara nasional Kemensos menargetkan jumlah penerima bantuan sosial pada 2019 mengalami kenaikan dari enam juta orang menjadi 10 juta orang.
Proyeksi Kemensos, Bank BRI mendapatkan tambahan alokasi KPM sebanyak 2,1 juta KPM sehingga jumlah KPM BPNT yang akan disalurkan menjadi 4,8 juta KPM pada 2019.
Setiap KPM, lanjutnya, akan menerima bantuan sebesar Rp110.000 per bulan selama satu tahun yang mencakup 262 kota dengan alokasi sebesar Rp75,6 triliun.
Pemerintah juga akan mengalihkan seluruh bantuan sosial dan subsidi dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan, seperti misalnya penyaluran bantuan beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ditambahkannya, penyaluran bansos non tunai mendukung strategi nasional keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan agar bantuan yang disalurkan menjadi tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
Kemensos juga terus meningkatkan kualitas dan cakupan program untuk masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Selain itu memperluas penerima manfaat PKH menjadi 3,9 juta KPM pada 2019 untuk Bank BRI dari total alokasi 10,2 juta KPM untuk HIMBARA.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Senior Manager Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ambon Abdul Muin mengatakan, perseroan telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagai pengaman dan perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu.
"Kita mendukung penuh proses penyaluran bantuan sosial tunai dan non tunai. Upaya ini dilakukan agar penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, memudahkan pengontrolan bantuan dan juga agar memperluas inklusi keuangan di masyarakat," katanya di Ambon, Sabtu.
Ia menjelaskan, BRI Ambon telah menyalurkan BPNT, dalam tiga tahap pada 2018 kepada 11.263 KPM dengan total bantuan sebesar Rp3,7 miliar.
Sedangkan bantuan PKH sebanyak 7.184 KPM dengan jumlah Rp13,3 miliar yang disalurkan dalam empat tahapan.
"Penyaluran PKH menggunakan KKS yakni kartu debet yang dikeluarkan oleh Himbara yang berfungsi sebagai media penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Kartu ini juga dapat merekam data penerima dan berfungsi sebagai tabungan atau dompet elektronik (e-wallet)," katanya.
Abdul menyatakan, secara nasional Kemensos menargetkan jumlah penerima bantuan sosial pada 2019 mengalami kenaikan dari enam juta orang menjadi 10 juta orang.
Proyeksi Kemensos, Bank BRI mendapatkan tambahan alokasi KPM sebanyak 2,1 juta KPM sehingga jumlah KPM BPNT yang akan disalurkan menjadi 4,8 juta KPM pada 2019.
Setiap KPM, lanjutnya, akan menerima bantuan sebesar Rp110.000 per bulan selama satu tahun yang mencakup 262 kota dengan alokasi sebesar Rp75,6 triliun.
Pemerintah juga akan mengalihkan seluruh bantuan sosial dan subsidi dilakukan secara non tunai melalui sistem perbankan, seperti misalnya penyaluran bantuan beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ditambahkannya, penyaluran bansos non tunai mendukung strategi nasional keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan agar bantuan yang disalurkan menjadi tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
Kemensos juga terus meningkatkan kualitas dan cakupan program untuk masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Selain itu memperluas penerima manfaat PKH menjadi 3,9 juta KPM pada 2019 untuk Bank BRI dari total alokasi 10,2 juta KPM untuk HIMBARA.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019