Ambon, 4/3 (ANTARA News) - Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wagub Zeth Sahubrua melakukan pertemuan terakhir dan sekaligus mohon pamit kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi menjelang akhir masa jabatan mereka pada 10 Maret 2019.
"Saya bersama wagub datang menemui pimpinan dan ketua-ketua fraksi di DPRD Maluku untuk mengucapkan terima kasih selama lima tahun kita bersama-sama dan banyak yang sudah dilakukan secara bersama pula," kata Gubernur di Ambon, Senin.
Keduanya berkeyakinan masih ada hal-hal yang belum bisa ditindaklanjuti sehingga dia mohon bantuan, dan semoga anggota DPRD saat ini bisa kembali aktif lagi di April 2019 bila terpilih dan melanjutkan berbagai program yang belum bisa diwujudkan.
Menurut Gubernur, anyak hal yang dibahas dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD, seperti masalah blok migas Masela yang akan memulai pembangunan konstruksinya antara dua hingga tiga tahun mendatang, dan pPempro Maluku juga berusaha untuk mendapatkan hak pengelolaan (PI) 10 persen dari pemerintah di tingkat pusat.
"Kami minta kebijakan ini dikawal sebab 10 persen itu suatu nilai yang cukup besar dan bisa menambah pendapatan asli daerah untuk membangun Maluku yang lebih baik lagi di masa datang," ujarnya.
Mereka juga menyinggung konektifkone antarwilayah, masalah perhubungan, dan Gubernur mengatakan ketika bertemu Gubernur Jawa Timur saat itu Soekarwo, yang dikatakan kalau di Jatim jam berapa saja bisa keliling desa-desa menggunakan sepeda motor, tetapi berbeda dengan Maluku yang memiliki tantangan wilayah tersendiri.
Kalau semakin membaiknya sektor perhubungan di Maluku, maka diyakini bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat nanti bisa terpenuhi.
"Kita semua bekerja dan apa pun yang kita buat, tetapi kalau tingkat kesejahteraan masyarakat belum bisa ditingkatkan maka percuma dan apa pun yang kita buat maka pendapatan masyarakat harus naik, karena itu pengangguran dan angka kemiskinan harus turun, baru bisa kita lihat," katanya.
Gubernur mengatakan laporan Menkeu Sri Muryani pekan lalu ketika membuka salah satu kegiatan di Ancol, mengapresiasi Maluku dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin baik dan itu harus terus dijaga, sehingga Maluku tidak boleh mundur, tetapi perlu maju dua atau tiga langkah ke depan.
Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae mengatakan, seluruh fraksi mengapresiasi Gubernur Said dan Wakilnya Ety yang menjabat periode 2014-2019.
"Ada hal positif hari ini yang Maluku dapat karena solidaritas dan semangat persaudaraan orang Maluku tetap baik dan saya kira itu suatu bagian dari keberhasilan juga.
Dalam indikator-indikator kinerja, menurut Edwin, memang ada hal positif dan negatifnya, seperti dari sisi angka kemiskinan 18 persen memang ada penurunan meski pun belum sesuai dengan harapan.
"Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi hari ini termasuk ada peningkatan lima persen, lalu dari segi inflasi kita juga mengalaminya, tetapi di bawah satu digit, dan ini merupakan indikator keberhasilan pembangunan," ujarnya.
Di sisi yang lain, katanya, tentu memang ada juga beberapa kelehaman berkaitan dengan soal pengelolaan keuangan daerah yang hari ini menjadi isu utang daerah, tetapi secara umum itu bisa dipertanggungjawabkan sebab berkaitan dengan pelaksanaan pilkada.
Soal kinerja, kata Edwin, DPRD tahu dari awal-awal pembahasan legislaif, tahu indikator pembangunan memang cukup baik.
Banyak persoalan yang sebenarnya juga belum diselesaikan karena menyangkut masalah kewilayahan, sebab Maluku merupakan provinsi kepulauan dan secara jangkauannya berdampak pada biaya logistik yang tinggi.
Sehingga apa yang diharapkan terkait anggaran pembangunan harus lebih besar lagi akan diperjuangkan dan tanggung jawab mereka berakhir tanggal 11 Maret 2019 dilanjutkan oleh pasangan Murad Ismail dengan Barnabas Orno.
"Karena yang diganti hanyalah jabatan gubernurnya dan itu artinya setiap kebijakan yang dibuat nanti harus lebih baik," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Saya bersama wagub datang menemui pimpinan dan ketua-ketua fraksi di DPRD Maluku untuk mengucapkan terima kasih selama lima tahun kita bersama-sama dan banyak yang sudah dilakukan secara bersama pula," kata Gubernur di Ambon, Senin.
Keduanya berkeyakinan masih ada hal-hal yang belum bisa ditindaklanjuti sehingga dia mohon bantuan, dan semoga anggota DPRD saat ini bisa kembali aktif lagi di April 2019 bila terpilih dan melanjutkan berbagai program yang belum bisa diwujudkan.
Menurut Gubernur, anyak hal yang dibahas dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD, seperti masalah blok migas Masela yang akan memulai pembangunan konstruksinya antara dua hingga tiga tahun mendatang, dan pPempro Maluku juga berusaha untuk mendapatkan hak pengelolaan (PI) 10 persen dari pemerintah di tingkat pusat.
"Kami minta kebijakan ini dikawal sebab 10 persen itu suatu nilai yang cukup besar dan bisa menambah pendapatan asli daerah untuk membangun Maluku yang lebih baik lagi di masa datang," ujarnya.
Mereka juga menyinggung konektifkone antarwilayah, masalah perhubungan, dan Gubernur mengatakan ketika bertemu Gubernur Jawa Timur saat itu Soekarwo, yang dikatakan kalau di Jatim jam berapa saja bisa keliling desa-desa menggunakan sepeda motor, tetapi berbeda dengan Maluku yang memiliki tantangan wilayah tersendiri.
Kalau semakin membaiknya sektor perhubungan di Maluku, maka diyakini bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat nanti bisa terpenuhi.
"Kita semua bekerja dan apa pun yang kita buat, tetapi kalau tingkat kesejahteraan masyarakat belum bisa ditingkatkan maka percuma dan apa pun yang kita buat maka pendapatan masyarakat harus naik, karena itu pengangguran dan angka kemiskinan harus turun, baru bisa kita lihat," katanya.
Gubernur mengatakan laporan Menkeu Sri Muryani pekan lalu ketika membuka salah satu kegiatan di Ancol, mengapresiasi Maluku dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin baik dan itu harus terus dijaga, sehingga Maluku tidak boleh mundur, tetapi perlu maju dua atau tiga langkah ke depan.
Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae mengatakan, seluruh fraksi mengapresiasi Gubernur Said dan Wakilnya Ety yang menjabat periode 2014-2019.
"Ada hal positif hari ini yang Maluku dapat karena solidaritas dan semangat persaudaraan orang Maluku tetap baik dan saya kira itu suatu bagian dari keberhasilan juga.
Dalam indikator-indikator kinerja, menurut Edwin, memang ada hal positif dan negatifnya, seperti dari sisi angka kemiskinan 18 persen memang ada penurunan meski pun belum sesuai dengan harapan.
"Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi hari ini termasuk ada peningkatan lima persen, lalu dari segi inflasi kita juga mengalaminya, tetapi di bawah satu digit, dan ini merupakan indikator keberhasilan pembangunan," ujarnya.
Di sisi yang lain, katanya, tentu memang ada juga beberapa kelehaman berkaitan dengan soal pengelolaan keuangan daerah yang hari ini menjadi isu utang daerah, tetapi secara umum itu bisa dipertanggungjawabkan sebab berkaitan dengan pelaksanaan pilkada.
Soal kinerja, kata Edwin, DPRD tahu dari awal-awal pembahasan legislaif, tahu indikator pembangunan memang cukup baik.
Banyak persoalan yang sebenarnya juga belum diselesaikan karena menyangkut masalah kewilayahan, sebab Maluku merupakan provinsi kepulauan dan secara jangkauannya berdampak pada biaya logistik yang tinggi.
Sehingga apa yang diharapkan terkait anggaran pembangunan harus lebih besar lagi akan diperjuangkan dan tanggung jawab mereka berakhir tanggal 11 Maret 2019 dilanjutkan oleh pasangan Murad Ismail dengan Barnabas Orno.
"Karena yang diganti hanyalah jabatan gubernurnya dan itu artinya setiap kebijakan yang dibuat nanti harus lebih baik," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019