Ambon, 13/3 (ANTARA News) - Kepala Perum Bulog Maluku Arif Mandu mengatakan hingga tahun 2019 baru dua kota dari 11 kabupaten/kota di Maluku yang menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yakni Kota Ambon dan Tual.
"Sedangkan sembilan kabupaten yang lain hingga kini belum bisa dilaksanakan karena infrastruktur pendukung belum siap guna mendukung penyaluran program BPNT ini," katanya di Ambon, Maluku, Rabu.
Dengan demikian, sembilan kabupaten ini tetap mendapatkan bantuan sosial berupa beras sejahtera atau yang selama ini disebut (Bansos-Rastra).
Ia menjelaskan memang untuk bantuan BPNT maupun Bansos-Rastra tidak ada masalah, hanya saja kebijakan pemerintah ini mau dialihkan ke BPNT berupa kartu, di mana program ini membutuhkan sarana pendukung seperti bank. Apalagi, kata Arif, kartunya gesek.
"Jadi sarana pendukung ini harus benar-benar siap, apalagi (BPNT) diperlukan di desa-desa," katanya.
Ia mengatakan Setelah penyaluran BPNT pada April 2019, sembilan kota lainnya sudah harus menjalankan program BPNT. "Jadi kami tinggal menunggu saja, sebab keputusannya di Kementerian Sosial, ujarnya.
Arif juga mengatakan ada informasi yang diterima Bulog dari Satker Bansos-Rastra Dinas Sosial kabupateng se-Maluku yang pada umumnya mengatakan belum siap untuk menyalurkan BPNT.
"Kami dari Bulog juga sudah menindaklanjuti informasi itu dengan mengarahkan agar Dinas Sosial kabupaten membuat surat usulan ke Dinas Sosial Provinsi, kemudian akan dilanjutkan ke Kementerian Sosial. Sari situ mungkin saja Maluku atau Papua yang termasuk daerah sulit, masih membutuhkan penyaluran bantuan Bansos-Rastra itu," katanya.
Jadi untuk tahun 2019 ini penyaluran BPNT di Maluku, lanjutnya, hanya baru dua kota saja yakni Ambon dan Tual, yang sudah berlangsung sejak Oktober 2018. Jumlah penerima BPNT di dua kota tersebut sebanyak 109.064 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari Ambon sebanyak 73.713 KK dan Tual 35.351 KK, dengan besaran nilai kartu Rp110.000 untuk membeli beras dan telur.
"Tidak bisa ditukarkan dengan mengambil uang, harus barang. Itupun warung atau toko mana yang sudah ditentukan pihak bank," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Sedangkan sembilan kabupaten yang lain hingga kini belum bisa dilaksanakan karena infrastruktur pendukung belum siap guna mendukung penyaluran program BPNT ini," katanya di Ambon, Maluku, Rabu.
Dengan demikian, sembilan kabupaten ini tetap mendapatkan bantuan sosial berupa beras sejahtera atau yang selama ini disebut (Bansos-Rastra).
Ia menjelaskan memang untuk bantuan BPNT maupun Bansos-Rastra tidak ada masalah, hanya saja kebijakan pemerintah ini mau dialihkan ke BPNT berupa kartu, di mana program ini membutuhkan sarana pendukung seperti bank. Apalagi, kata Arif, kartunya gesek.
"Jadi sarana pendukung ini harus benar-benar siap, apalagi (BPNT) diperlukan di desa-desa," katanya.
Ia mengatakan Setelah penyaluran BPNT pada April 2019, sembilan kota lainnya sudah harus menjalankan program BPNT. "Jadi kami tinggal menunggu saja, sebab keputusannya di Kementerian Sosial, ujarnya.
Arif juga mengatakan ada informasi yang diterima Bulog dari Satker Bansos-Rastra Dinas Sosial kabupateng se-Maluku yang pada umumnya mengatakan belum siap untuk menyalurkan BPNT.
"Kami dari Bulog juga sudah menindaklanjuti informasi itu dengan mengarahkan agar Dinas Sosial kabupaten membuat surat usulan ke Dinas Sosial Provinsi, kemudian akan dilanjutkan ke Kementerian Sosial. Sari situ mungkin saja Maluku atau Papua yang termasuk daerah sulit, masih membutuhkan penyaluran bantuan Bansos-Rastra itu," katanya.
Jadi untuk tahun 2019 ini penyaluran BPNT di Maluku, lanjutnya, hanya baru dua kota saja yakni Ambon dan Tual, yang sudah berlangsung sejak Oktober 2018. Jumlah penerima BPNT di dua kota tersebut sebanyak 109.064 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari Ambon sebanyak 73.713 KK dan Tual 35.351 KK, dengan besaran nilai kartu Rp110.000 untuk membeli beras dan telur.
"Tidak bisa ditukarkan dengan mengambil uang, harus barang. Itupun warung atau toko mana yang sudah ditentukan pihak bank," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019