Perusahaan emas PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) berjanji penuhi tuntutan warga lingkar tambang Front Aksi Pemerintah Desa Kao Raya, Halmahera Utara, Maluku Utara (Malut), yang meminta transparansi pengelolaan anggaran dari Departemen Sosial Perfomance (SP), Kamis.
Massa aksi beserta Bupati Halmahera Utara Frans Manery dan Wakil Bupati Muchlis Tapi diterima Direktur Manager III PT NHM, Usman yang menyatakan, tuntutan massa aksi akan diselesaikan, karena PT NHM sanggup memenuhi apa yang menjadi keinginan warga lingkar tambang.
Sebab, PT NHM hadir untuk menyejahterakan masyarakat lingkar tambang bukan untuk menciptakan masalah.
"Tidak ada yang kami rahasiakan di PT NHM, olehnya itu mari kita duduk bersama demi kemaslahatan kita semua. Kami sadari bahwa kelemahan kami tidak bersentuhan langsung dengan semua pihak dan itu akan menjadi temuan serta kami koreksi kedepan. Kami akan selalu berupaya untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan tidak mengorban satu pihak," tutur Usman.
Dia meminta agar para kades melakukan pendataan riil atas jumlah mahasiswa yang berhak menerima beasiswa pendidikan, sehingga pemerataan bisa diwujudkan.
"Kami atas nama PT NHM meminta maaf atas ketidaknyamanan warga, sehingga terjadinya unjuk rasa selama dua hari ini, dan semoga cepat berkesudahan serta tidak berkepanjangan. Apa yang menjadi tuntutan bapak ibu akan kami realisasi pada bulan April sesuai dengan proposal yang nantinya bapak ibu sampikan ke PT NHM," ujarnya.
Sebelumnya, sikap tegas oleh forum kepala desa lingkar tambang agar kesanggupan PT NHM terkait dana "comdev" dibuatkan dalam berita acara yang di tandatangani oleh manager PT NHM dan forum kepala desa serta disaksikan oleh Bupati dan ketua DPRD Halmahera Utara.
Sebelumnya, akibat aksi ini aktivitas PT NHM macet Total dan para karyawan juga di tahan ketika hendak memasuki lokasi Site Gosowong.
"Kami menuntut kepada pihak PT NHM agar memberikan data tertulis dan penjelasan terkait penggunaan dana satu persen anggaran 2017-2018 dan menyampaikan besaran nominal satu persen tahun anggaran 2018-2019," ujar Korlap massa aksi, Fahri Yamin
Bahkan, pihaknya menuntut kepada pihak PT. NHM agar segera merealisasikan bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan Budget Desa paling lambat bulan April.
Fahri Yamin dalam orasinya menyatakan, pihaknya menuntut PT NHM agar mengalokasikan anggaran desa 350 juta/desa untuk tahun anggaran 2018-2019, dan menuntut agar operasional 10 persen dari total anggaran Kecamatan dikembalikan ke Kecamatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Massa aksi beserta Bupati Halmahera Utara Frans Manery dan Wakil Bupati Muchlis Tapi diterima Direktur Manager III PT NHM, Usman yang menyatakan, tuntutan massa aksi akan diselesaikan, karena PT NHM sanggup memenuhi apa yang menjadi keinginan warga lingkar tambang.
Sebab, PT NHM hadir untuk menyejahterakan masyarakat lingkar tambang bukan untuk menciptakan masalah.
"Tidak ada yang kami rahasiakan di PT NHM, olehnya itu mari kita duduk bersama demi kemaslahatan kita semua. Kami sadari bahwa kelemahan kami tidak bersentuhan langsung dengan semua pihak dan itu akan menjadi temuan serta kami koreksi kedepan. Kami akan selalu berupaya untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan tidak mengorban satu pihak," tutur Usman.
Dia meminta agar para kades melakukan pendataan riil atas jumlah mahasiswa yang berhak menerima beasiswa pendidikan, sehingga pemerataan bisa diwujudkan.
"Kami atas nama PT NHM meminta maaf atas ketidaknyamanan warga, sehingga terjadinya unjuk rasa selama dua hari ini, dan semoga cepat berkesudahan serta tidak berkepanjangan. Apa yang menjadi tuntutan bapak ibu akan kami realisasi pada bulan April sesuai dengan proposal yang nantinya bapak ibu sampikan ke PT NHM," ujarnya.
Sebelumnya, sikap tegas oleh forum kepala desa lingkar tambang agar kesanggupan PT NHM terkait dana "comdev" dibuatkan dalam berita acara yang di tandatangani oleh manager PT NHM dan forum kepala desa serta disaksikan oleh Bupati dan ketua DPRD Halmahera Utara.
Sebelumnya, akibat aksi ini aktivitas PT NHM macet Total dan para karyawan juga di tahan ketika hendak memasuki lokasi Site Gosowong.
"Kami menuntut kepada pihak PT NHM agar memberikan data tertulis dan penjelasan terkait penggunaan dana satu persen anggaran 2017-2018 dan menyampaikan besaran nominal satu persen tahun anggaran 2018-2019," ujar Korlap massa aksi, Fahri Yamin
Bahkan, pihaknya menuntut kepada pihak PT. NHM agar segera merealisasikan bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan Budget Desa paling lambat bulan April.
Fahri Yamin dalam orasinya menyatakan, pihaknya menuntut PT NHM agar mengalokasikan anggaran desa 350 juta/desa untuk tahun anggaran 2018-2019, dan menuntut agar operasional 10 persen dari total anggaran Kecamatan dikembalikan ke Kecamatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019