Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) mengapresiasi pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) tingkat kecamatan di wilayah itu oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tual.
Apresiasi ini disampaikan Wakil Bupati Malra Petrus Beruatwarin ketika hadir dalam acara pembentukan dan pengukuhan Tim Pora tingkat kecamatan wilayah Kabupaten Malra tahun 2019, di Langgur, Selasa.
"Saya atas nama Pemda Malra mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya pembentukan Tim Pora, semoga tim ini mampu melaksanakan tugas tugasnya secara baik, tentu dengan koordinasi yang seksama bersama semua pihak yang ada," kata Petrus.
Menurut dia, tim pengawasan ini merupakan tim koordinasi yang akan memastikan setiap warga negara asing (WNA) yang berada dan beraktivitas di wilayah kabupaten Malra terawasi dengan baik. Pengawasan sebagaimana dimaksud diharapkan mampu mendukung terjaganya stabilitas keamanan.
Di smping itu, pengawasan dimaksud juga diharapkan dapat ikut mencegah atau mengeliminasi segala kemungkinan dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan dan aktivitas WNA di Malra.
"Dalam era keterbukaan dewasa ini, lalu lintas pergerakan orang antar negara sudah semakin mudah dan terbuka luas. Sejalan dengan itu maka dalam hal mendukung pembangunan daerah investasi dan kehadiran WNA juga menjadi kebutuhan secara khusus di Malra yang tengah gencar mengembangkan sektor pariwisata, kehadiran wisatawan mancanegara terus diupayakan meningkat dari waktu ke waktu," katanya.
Sedangkan dalam hal investasi dan kegiatan bisnis lainnya, cukup banyak perusahaan asing yang hadir dalam rangka menjajaki kemungkinan investasiya di Malra. Dan oleh nya itu semua hal yang terkait keberadaan WNA tersebut perlu untuk diawasi dengan batas-batasan dan mekanisme yang terukur secara baik.
"Di beberapa tempat, telah kita dengar berbagai permasalahan serta dampak buruk akibat dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh WNA, perdagangan manusia penyelundupan barang terlarang maupun kepentingan bernuansa politik ekonomi sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah," katanya.
Untuk itu, pengawasan yang terkoordinir perlu untuk dilakukan tidak hanya untuk menjamin keamanan tetapi juga kenyamanan dari setiap WNA yang datang dan beraktivitas di daerah ini.
"Harapannya semoga dengan kerja sama kita semua dan dengan melibatkan pihak-pihak lainnya terutama pemerintah ohoi/desa, pemuda dan masyarakat adat, maka setiap aktivitas WNA di wilaya Malra dapat diawasi, dan sedapat mungkin diarahkan untuk tidak menyimpang dari norma yang berlaku di daerah ini," kata Petrus.
"Saya juga berpesan, agar tim ini dalam melaksanakan tugasnya selalu meningkatkan kualitas koordinasi. Rapat-rapat koordinasi mutlak diperlakukan sebagai wadah berbagi informasi dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang di emban," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Apresiasi ini disampaikan Wakil Bupati Malra Petrus Beruatwarin ketika hadir dalam acara pembentukan dan pengukuhan Tim Pora tingkat kecamatan wilayah Kabupaten Malra tahun 2019, di Langgur, Selasa.
"Saya atas nama Pemda Malra mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya pembentukan Tim Pora, semoga tim ini mampu melaksanakan tugas tugasnya secara baik, tentu dengan koordinasi yang seksama bersama semua pihak yang ada," kata Petrus.
Menurut dia, tim pengawasan ini merupakan tim koordinasi yang akan memastikan setiap warga negara asing (WNA) yang berada dan beraktivitas di wilayah kabupaten Malra terawasi dengan baik. Pengawasan sebagaimana dimaksud diharapkan mampu mendukung terjaganya stabilitas keamanan.
Di smping itu, pengawasan dimaksud juga diharapkan dapat ikut mencegah atau mengeliminasi segala kemungkinan dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan dan aktivitas WNA di Malra.
"Dalam era keterbukaan dewasa ini, lalu lintas pergerakan orang antar negara sudah semakin mudah dan terbuka luas. Sejalan dengan itu maka dalam hal mendukung pembangunan daerah investasi dan kehadiran WNA juga menjadi kebutuhan secara khusus di Malra yang tengah gencar mengembangkan sektor pariwisata, kehadiran wisatawan mancanegara terus diupayakan meningkat dari waktu ke waktu," katanya.
Sedangkan dalam hal investasi dan kegiatan bisnis lainnya, cukup banyak perusahaan asing yang hadir dalam rangka menjajaki kemungkinan investasiya di Malra. Dan oleh nya itu semua hal yang terkait keberadaan WNA tersebut perlu untuk diawasi dengan batas-batasan dan mekanisme yang terukur secara baik.
"Di beberapa tempat, telah kita dengar berbagai permasalahan serta dampak buruk akibat dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh WNA, perdagangan manusia penyelundupan barang terlarang maupun kepentingan bernuansa politik ekonomi sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah," katanya.
Untuk itu, pengawasan yang terkoordinir perlu untuk dilakukan tidak hanya untuk menjamin keamanan tetapi juga kenyamanan dari setiap WNA yang datang dan beraktivitas di daerah ini.
"Harapannya semoga dengan kerja sama kita semua dan dengan melibatkan pihak-pihak lainnya terutama pemerintah ohoi/desa, pemuda dan masyarakat adat, maka setiap aktivitas WNA di wilaya Malra dapat diawasi, dan sedapat mungkin diarahkan untuk tidak menyimpang dari norma yang berlaku di daerah ini," kata Petrus.
"Saya juga berpesan, agar tim ini dalam melaksanakan tugasnya selalu meningkatkan kualitas koordinasi. Rapat-rapat koordinasi mutlak diperlakukan sebagai wadah berbagi informasi dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan yang di emban," katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019